11 Ribu Tenaga Honorer di Bone Terancam Dirumahkan. Berikut Faktanya! – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

11 Ribu Tenaga Honorer di Bone Terancam Dirumahkan. Berikut Faktanya!

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Sikap pemerintah pusat dan DPR yang akan menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (PTT) dinilai tanpa pertimbangan matang. Sesuai kebijakan pusat, organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya, belasan ribu honorer di Bone terancam jadi tumbal.

Keberadaan tenaga honorer atau PTT memang menyisakan beragam cerita di negeri ini. Mulai dari susahnya menjadi PNS, hingga masalah honor yang perbandingannya bak bumi dan langit. Namun, apakah penghapusan status tenaga honorer, pegawai tetap, dan PTT ini menjadi solusi?. Sementara banyak honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun.

Faktanya, sejak keputusan penghapusan ini disampaikan, para tenaga honorer maupun instansi yang menggunakan tenaganya menjadi waswas. Para tenaga honorer takut menjadi pengangguran karena kontrak tidak diperpanjang atau di-PHK. Sementara instansi khawatir banyak pekerjaan terbengkalai karena tidak cukup SDM PNS yang dimiliki. Sementara, usulan penerimaan PNS tidak selalu diluluskan sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bone, ada 11 ribu tenaga honorer yang mengabdi di Bone. 9.671 diantaranya, merupakan tenaga guru.

Dengan adanya kebijakan soal penghapusan ini, tentu tidak semuanya bisa diupgrade menjadi PNS. Selain karena kendala usia, juga latar belakang pendidikan sebagian tenaga honorer itu yang belum sesuai.

Kepala BKPSDM Bone, A Fajaruddin kepada RADAR BONE meminta pemerintah pusat, meninjau ulang rencana penghapusan tenaga honorer. Ia menegaskan, jika itu diberlakukan, pemerintah daerah akan kewalahan.

“Memang sudah ada memang informasi melalui media soal rencana penghapusan tenaga honorer. Hanya saja belum ada informasi secara resmi. Tetapi, kalau ini yang diterapkan maka pemkab akan kewalahan karena tenaga honore sangat kita butuhkan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus memikirkan solusi yang tepat sebelum memberlakukan aturan penghapusan tenaga honorer.

“Jika ada kebijakan lain dan status honornya dihapus tidak ada masalah. Tapi jika semua honor dihapus dan diberhentikan maka tentu pemerintah daerah akan kewalahan,” jelasnya.

Senada diungkapkan Kabid Pengadaaan dan Pemberhentian BKPSDM Bone, A Irsal Mahmud.
Ia menegaskan, rencana penghapusan tenaga honorer harus dikaji secara matang. Ia menegaskan, Bone masih kekurangan tenaga PNS, sehingga kinerja pemerintahaan selama ini ditopang oleh para tenaga honorer di daerah ini.

“Kita akan surati pemerintah pusat meminta agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang,” tukasnya.

Diketahui, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Hal itu juga sebagai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam beleid itu yang dimaksud ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga di luar itu maka tidak diatur dan harus dihapuskan.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebutkan penyelesaian tenaga honorer ditarget sampai tahun 2021. Saat ini cara yang ditempuh dengan mendorong para tenaga honorer ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK.
SPenghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah membuat cemas para pegawai honorer. Mereka dibayangi ketidakpastian kerja.

Salah seorang tenaga honorer, Marlina mengaku cemas. Ia mengaku telah mengabdi sebagai honorer selama lima belas tahun. Hingga kini belum ada pertanda dirinya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sejak kecil Marlina bercita-cita menjadi PNS. Dia pun mengawali kariernya sebagai guru karena ingin berbakti kepada negara, meskipun hingga kini belum mendapat kepastian kapan akan diangkat menjadi PNS.

“Menjadi guru itu pekerjaan yang mulia walaupun seringkali dipandang rendah daripada jabatan yang lain, seseorang itu berdiri karena ada jasa guru di belakangnya,” ujarnya.
Beberapa kali Marlina mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun usahanya belum membuahkan hasil.

Marlina mengaku ragu bisa lolos menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Dia hanya memiliki waktu satu tahun lagi, karena batas usia maksimal menjadi PNS 35 tahun.
Sejak 2019, pemerintah melakukan dua upaya sebelum status tenaga honorer dihapuskan, yaitu melalui seleksi calon pegawai negeri sipil dan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga honorer lainnya, Sidar juga khawatir kehilangan pekerjaannya setelah pemerintah berencana menghapus tenaga honorer. Selama tujuh tahun, Ia mengabdikan diri sebagai tenaga honorer dengan harapan diangkat menjadi PNS.

“Saya kecewa kepada pemerintah sebab tidak memberikan solusi yang jelas bagi pegawai honorer. Malah kita akan dirumahkan,” ujarnya.

Ironisnya kata Sidar, ketika ada pengangkatan PPPK dan CPNS, tenaga honorer justru tidak diprioritaskan.

Sidar pun tidak siap bila nantinya Ia akan diputus kontrak. “Sudah pasti akan kehilangan pendapatan. Selama ini kita sudah susah pak. Tolong jangan ditambah lagi kesusahan kami,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top