Abaikan THR, Perusahaan Terancam Kena Sanksi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Abaikan THR, Perusahaan Terancam Kena Sanksi

ilustrasi

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh. THR tersebut harus dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sesuai surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 451/3338/Disnakertrans tanggal 9 Juni 2017 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, diinstruksikan kepada perusahaan untuk memberikan THR tahun 2017 kepada pekerja atau buruhnya. Adapun besar THR keagamaan ditetapkan, untuk pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar satu bulan upah.

Kemudian pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetap kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, dengan perhitungan masa kerja kali satu bulan upah per 12 bulan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, Drs H Alimuddin Massappa MH mengatakan surat edaran gubernur tersebut sudah ditindaklanjuti Bupati Bone, dan akan diedarkan ke seluruh perusahaan.

“Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR terhadap karyawannya, kata Allmuddin akan diberikan sanksi, yakni akan dicabut izin usahanya jika karyawannya keberatan,” jelas Alimuddin kepada RADAR BONE, Kamis, 15 Juni kemarin.

Untuk menampung aspirasi dari para pekerja dan buruh perusahaan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya, lanjut Alimuddin, maka pihaknya akan membuat posko pengaduan yang berpusat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone di Jl A Mappanyukki, Watampone.

“Makanya kami buka posko pengaduan THR di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, jika ada karyawan yang tidak dibayarkan maka kami akan memberikan teguran perusahaan yang bersangkutan,” kata Alimuddin.
Bagi perusahaan yang sudah diberi teguran, namun tetap membandel, maka pihaknya akan merekomendasikan pencabutan izin usaha.

“Kalau sudah diberikan teguran lalu tetap tidak membayarkan THR kepada karyawannya, maka surat izin usahanya akan dicabut. Kami terbuka lebar dan siap untuk melayani aduan karyawan,” katanya.

*

Click to comment
To Top