Awas Pungli Persalinan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Awas Pungli Persalinan

Suardi dibebani denda Rp750 ribu karena isterinya melahirkan di luar fasilitas kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam perda. Seorang donatur asal Jakarta membantu membayar denda tersebut. Denda sebesar Rp750 ribu ditransfer ke rekening milik bidan setempat.

Melahirkan Di Rumah, Didenda Rp750 Ribu

WATAMPONE, RB—Seorang ibu di Desa Padaloang Kecamatan Cina dikenakan sanksi denda sebesar Rp750 ribu, hanya gara-gara melahirkan di rumah. Karena tak tahan terus didesak, uang denda pun ditransfer ke rekening pribadi seorang bidan setempat berinisial AS. Pembayaran yang diduga pungutan liar (Pungli) ini pun sontak mengundang sorotan.
Suami Susianti, Suardi yang dihubungi RADAR BONE, Rabu 18 Mei kemarin menceritakan pada, Kamis 12 Mei lalu sekira pukul 04.00 Wita, isterinya melahirkan anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan.
Pada saat persalinan, kata Suardi, dia hanya dibantu keluarga. Maklum, saat itu dia tak memiliki kendaraan untuk ke puskesmas.
“Kami juga mau hubungi bidan, tapi tidak memiliki nomor HP ibu bidan. Makanya, isteri melahirkan hanya dibantu keluarga,” tutur Suardi.
Penyandang disabilitas ini menambahkan, bidan baru datang membantu setelah dihubungi pada pagi hari. “Jadi setelah kami dapat nomor teleponnya, bidan datang sekira pukul 07.00 Wita. Dia hanya membantu memotong tali pusar anak kami,” jelas Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Purtuni) Kabupaten Bone itu.
Suardi menuturkan bidan berinisial AS sesungguhnya banyak membantu istrinya selama masa kehamilan. Hanya saja, karena isteri tak lagi tercatat sebagai penduduk setempat dan tidak melahirkan di puskesmas, maka Suardi pun diminta membayar denda Rp750 ribu. Alasannya, kata Suardi ketentuan itu sudah diatur dalam perda. Hanya saja, kata Suardi permintaan bidang sempat diturunkan menjadi Rp500 ribu. Alasannya, untuk biaya jasa perawat.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Andi Takdir sangat menyayangkan apa yang menimpa keluarga Suardi. Jika benar ada perdanya, kata Takdir maka seyogyanya disosialisasikan kepada publik, sehingga tidak terkesan pungutan liar. Hanya saja, yang mengherankan, kata Takdir lembaran yang diperlihatkan bidan sebagai perda, ternyata tak memenuhi syarat sebuah perda. “Masa’ di lembaran itu tidak dilengkapi logo dan tandatangan,” ujar Takdir mempertanyakan keabsahan perda yang diperlihatkan bidan AS.
Yang mengherankan juga, lanjut Takdir adalah adanya negosiasi yang dilakukan bidan AS dengan keluarga Suardi. Jika awalnya, Suardi sempat dimintai Rp750 ribu. Tiga hari kemudian, sang bidang lalu mengontak Suardi meminta segera membayar denda dimaksud. Bahkan, sempat terjadi tawar menawar di telepon. Bidan AS sempat menurunkan pembayaran hingga Rp450 ribu.
“Anehnya, kata bidan itu pembayaran itu sudah diatur perda. Tapi kok bisa ditawar,” tutur Takdir seraya memperdengarkan transkrip pembicaraannya dengan sang bidan.
Menurut Takdir, karena uang yang diminta bidan terbilang besar, maka pembayaran pun ditunda. Namun tiga hari kemudian, tepatnya Senin 16 Mei lalu bidan berinisial AS kembali mengontak keluarga Suardi dan pembayaran segera dilakukan, dengan dalih tuntutan perda.
Atas jasa seorang donatur yang berdomisili di Jakarta uang denda dimaksud pun ditransfer ke rekening bidan AS sebesar Rp750 ribu. “Orang dari Jakarta yang bayarkan. Dia seseorang yang peduli terhadap penyandang disabilitas,” beber Takdir.
Takdir berharap jika memang ada perda sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pembayaran kepada masyarakat tidak diwarnai pungutan liar.
Karenanya, dia meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi Dinas Kesehatan, agar peristiwa serupa tidak berulang. Pasalnya, bukan tidak mungkin kejadian serupa terjadi di tempat lain.
Lanjut Takdir, bidan dalam menjalankan tugasnya terkesan menjebak. “Semestinya sejak awal disampaikan kepada pasien, bahwa ketika melahirkan di rumah akan dikenakan denda. Ini baru disampaikan setelah melahirkan, berarti seolah ada jebakan. Ini harus diwaspadai,” tuturnya.
Sementara itu Bidan AS yang berusaha dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu 18 Mei kemarin, menolak berkomentar. “Maaf, nanti kita hubungi, anakku sakit,” tutur AS di ujung telepon. Namun saat dikontak ulang, yang bersangkutan tak merespon panggilan RADAR BONE.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Anwar, SH mengakui adanya pembebanan bagi pasien yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, namun dendanya hanya berkisar Rp400 ribu. “Memang ada pembebanan kepada pasien yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Tapi besarnya tidak sampai segitu (Rp750 ribu). Sesuai perda hanya Rp400 ribu,” jelas Anwar.
Lebih jauh Anwar menjelaskan, bahwa rohnya perda tersebut adalah agar masyarakat tidak lagi melakukan persalinan di luar fasilitas kesehatan yang di-siapkan pemerintah. Menurut dia pemerintah daerah menginginkan persalinan dilaksanakan secara sehat dan aman oleh tenaga yang terlatih, sehingga masyarakat diimbau untuk melahirkan di tempat fasilitas kesehatan yang ada.
Menurut Anwar sesuai pe-ngakuan bidan yang bersangkutan, bahwa telah mengajak pasien tersebut untuk melakukan persalinan di puskesmas. Hanya saja, yang bersangkutan menolak dengan alasan ingin melahirkan di rumah.
“Menurut bidan, sebenar-nya pasien sudah diminta untuk melahirkan di puskesmas, tapi tidak ditanggapi. Alasannya ingin melahirkan di rumah. Dan ada surat pernyataannya,” jelas Anwar.
Terkait kelebihan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perda, Anwar menegaskan diperintahkan untuk dikembalikan. “Kapus (Kepala puskesmas) sudah memerintahkan untuk mengembalikan kelebihan uang pasien,” kunci Anwar.

To Top