Banggar DPRD Bone Temui Kemendagri – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Banggar DPRD Bone Temui Kemendagri

Banggar DPRD Kabupaten Bone berkunjung ke Kemendagri jelang pembahasan KUA-PPAS

Jelang Pembahasan KUA-PPAS

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar kunjungan kerja di Jakarta. Kunjungan kerja Banggar, erat kaitannya dengan persiapan jelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan APBD Pokok Tahun Anggaran 2017. Banggar berada di Jakarta selama empat hari (Sabtu 27 sampai Rabu 30 Agustus).

Anggota Banggar, HAM Amin Mangunsara membenarkan hal tersebut. Amin menegaskan, ada beberapa agenda kunjungan banggar di Jakarta. “Salah satunya terkait juknis (Petunjuk teknis). Jangan sampai ada juknis baru yang menjadi pedoman pembahasan anggaran berikutnya,” ungkapnya.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Bone, Ishan Samin menambahkan, kunjungan kerja Banggar di Jakarta, yakni di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan masih digodok tim anggaran Pemerintah Kabupaten Bone.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, A Fajaruddin meng-ungkapkan, KUA PPAS masih tahap finalisasi.

“Semua SKPD sudah mema-sukkan rancangan anggarannya. Sekarang tahap finalisasi untuk selanjutnya disodorkan ke DPRD Bone,” ungkapnya. Namun Fajaruddin memastikan September KUA PPAS sudah digodok di DPRD Bone.
“Insya Allah setelah pembahasan LKPD rampung, KUA PPAS segera kita ajukan ke DPRD. Paling lambat satu minggu setelah pembahasan LKPD,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Bone mendorong peningkatan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Khususnya di Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan dan Holtikultura serta di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), yang bersentuhan langsung dengan petani.

Anggota Komisi II DPRD Bone, Abulkhaeri mengatakan, kedua instansi tersebut perlu di-tingkatkan anggarannya. Apa-lagi selama ini, masih banyak petani yang belum tersentuh bantuan. Baik itu alsintan maupun bibit pertanian.
“Di Cenrana misalnya, ba-nyak petani yang belum mendapatkan bantuan bibit. Termasuk daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan produktif untuk lahan pertanian, misalnya di Awangpone, Dua Boccoe, Bengo dan wilayah-wilayah lainnya,” pungkas politisi Partai Nasdem itu.

*ASKAR SYAM

To Top