Bebas Dari Dakwaan, Pengadilan Tinggi Kabulkan Banding Samsidar – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bebas Dari Dakwaan, Pengadilan Tinggi Kabulkan Banding Samsidar

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan gugatan banding yang diajukan Wakil Ketua DPRD Bone, Hj A Samsidar.
Samsidar mengajukan banding atas putusan pidana tiga bulan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Watampone.  Dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, putusan tersebut telah keluar sejak Selasa 19 Maret kemarin. Isi putusannya, dibatalkan/bebas dari dakwaan.

Disebutkan dalam putusan itu, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 26 Februari 2019, Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.WTP yang dimintakan banding tersebut.
Dalam putusan tersebut, meski Samsidar dinyatakan terbukti menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas menghadiri undangan silaturahmi salah satu calon wakil presiden, namun Mahkamah Agung menegaskan itu bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Putusan tersebut juga membebaskan Samsidar dari segala tuntutan hukum jaksa penutut umum. Termasuk memulihkan hak Samsidar dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula.  Wakil Ketua DPRD Bone, Hj Samsidar membenarkan adanya putusan itu. Ia memastikan adanya putusan setelah mengecek langsung di Pengadilan Tinggi Makassar.
“Memang salinan putusannya belum sampai ke tingkat Pengadilan Negeri. Masih di Pengadilan Tinggi,” ujar Samsidar kepada RADAR BONE, Senin 25 Maret kemarin.

Pengacara Samsidar, Ali Imran juga membenarkan jika salinan putusan tersebut belum sampai di Pengadilan Negeri. “Saya tadi cek di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone. Memang belum turun secara resmi putusannya dari Pengadilan Tinggi,” kata Ali Imran.  Ia menegaskan, sejak awal optimis jika banding tersebut bakal dikabulkan Pengadilan Tinggi.
Ali Imran menegaskan, sanksi pidana pemilu yang dijatuhkan ke politisi Gerindra itu tidak tepat. Ia menyebutkan, Samsidar divonis bersalah dan melanggar pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penggunaan fasilitas negara.

“Di pasal itu disebutkan dengan sengaja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Sementara dalam kasus ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari Bu Samsidar. Dan sekali lagi saya ingin katakan, bahwa kendaraan dinas itu kan digunakan oleh supir tanpa sepengetahuannya. Jadi bukan dengan sengaja sebagai mana apa yang divoniskan oleh hakim,” tukasnya. Disamping itu, acara yang dikemas di Lapangan Persibo tersebut kata Ali Imran adalah acara silaturahmi. Itu berdasarkan surat penyampaian kegiatan yang ditembuskan KPU dan Bawaslu.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top