Bedah Kinerja Bupati, Ini Yang Ditemukan DPRD Bone – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bedah Kinerja Bupati, Ini Yang Ditemukan DPRD Bone

PENULIS : USMAN SOMMENG

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan di hadapan anggota DPRD Bone. Atas laporan ini, dewan segera melakukan pembahasan melalui rapat gabungan komisi.

LKPJ akhir masa jabatan 2013-2018 disampaikan Fahsar dalam rapat paripurna DPRD Bone yang berlangsung, Senin, 20 November kemarin.

Penyampaian laporan ini, tidak hanya disimak oleh seluruh anggota DPRD Bone, tapi juga dipersaksikan kepada seluruh kepala desa dan badan permusyaratan (BPD) yang sengaja diundang menghadiri rapat paripurna. Karenanya, nuansa rapat bak rapat paripurna istimewa perayaan Hari Jadi Bone. Bedanya, peserta rapat tidak mengenakan busana daerah.

Penyampaian LKPJ akhir masa jabatan diawali dengan penyerahan buku LKPJ akhir masa jabatan dari Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi kepada Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM.

Mengawali pidato pengantar LKPJ akhir masa jabatan, Fahsar mengatakan, buku LKPJ yang diserahkan ke dewan berisi 500 halaman. LKPJ akhir masa jabatan setebal itu akan mengulas capaian kinerja dirinya bersama Wakil Bupati, Drs HA Ambo Dalle, MM yang tertuang dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun sejak awal kepemimpinannya, 2013 silam.

LKPJ akhir masa jabatan ini, kata Fahsar dibagi dalam lima bagian, yakni arah dan kebijakan pemerintahan, gambaran pengelolaan keuangan daerah, pencapaian kinerja berbasis misi. Kemudian tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan tugas perbantuan dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan yang ditangani beberapa SKPD, dan terakhir perkembangan makro ekonomi Kabupaten Bone. Semua bagian laporan disampaikan Fahsar secara bergantian dengan wakilnya, H Ambo Dalle.

Terkhusus gambaran pengelolaan keuangan daerah, Fahsar memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah periode 2013-2017. “Alhamdulillah, realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp649 miliar lebih, atau 46,5% dari Rp1,39 triliun lebih pada 2013 menjadi Rp2,04 triliun lebih pada 2016 dengan rata-rata peningkatan 13,76% per tahun,” beber Fahsar.

Khusus tahun 2017, tambah Fahsar, realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan ketiga tercapai sebesar Rp1,59 triliun lebih atau 71,93% dari target perubahan sebesar Rp2,22 triliun lebih. Kemudian belanja daerah, terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada belanja tidak langsung, merupakan realisasi belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Realisasi belanja tidak langsung 2013-2016 mengalami kenaikan sebesar Rp422 miliar atau 48,40% yang berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30,22% setiap tahunnya.

Khusus 2017, belanja tidak langsung telah mencapai 153 miliar atau 11,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,35 triliun. Kemudian belanja langsung merupakan realisasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Realisasi 2013-2016 mengalami kenaikan sebesar Rp255 miliar atau 51,90% yang berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 25,23% setiap tahunnya. Sampai triwulan ketiga 2017, realisasi belanja langsung Rp509 miliar atau 65,01% dari target yang ditetapkan sebesar 784 miliar.

“Demikian gambaran kinerja keuangan daerah yang telah direalisasikan dengan rangka mendukung tugas-tugas operasional dan pembangunan daerah, baik yang bersifat jasa pelayanan maupun pembangunan fisik serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ucap Fahsar.

Terkait aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan, Wakil Bupati, HA Ambo Dalle, membeberkan berdasarkan hasil pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan BPK RI bersama Tim Tindak Lanjut Kabupaten Bone atas temuan dan rekomendasi, dalam kurun waktu, 2013-2017 menunjukkan trend positif. “Dengan rasio penyelesaian tindak lanjut yang terealisasi hingga tahun 2017 sebesar 66,03% atau sebanyak 414 rekomendasi yang terselesaikan dari total 627 saran/rekomendasi BPK RI,” papar Ambo Dalle.

Bahkan, sambung dia, wujud dari komitmen inklusivitas pemerintah dalam mengelola administrasi pemerintahan pencapaiannya, adalah Kabupaten Bone berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dua tahun berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone tahun 2015 dan 2016. “Setelah sebelumnya hanya memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP),” tegasnya.

Pada sektor pertanian, disebutkan peningkatan produksi padi telah mencapai 1,058 juta ton lebih pada 2016 atau melampaui target RPJMD sebesar 1.040 juta ton lebih.

Demikian pula pembangunan infrastruktur jalan, kondisi ruas jalan dalam keadaan mantan hingga 2016 mencapai 961 km atau 61,68%. “Dengan demikian target RPJMD kemantapan jalan pada 2018 sebesar 57,53% terlampaui,” tutur Ambo Dalle.

Pada akhir laporannya, Bupati Bone, HA Fahsar Mahdin Padjalangi kembali naik podium menggantikan Ambo Dalle. Di penghujung LKPJ, Fahsar membeberkan perkembangan makro ekonomi, mulai pertumbungan ekonomi, PDRB, Inflasi hingga pendapatan perkapita. “Perkembangan ekonomi Kabupaten Bone selama empat tahun terakhir berada pada trend yang sangat positif, hal ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tercatat rata-rata 8,30% di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan 7,44%. Bahkan, pada 2014, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh sangat tinggi mencapai 9,53%,” jelas Fahsar.

Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM di dalam rapat menegaskan, LKPJ bupati akhir masa jabatan tersebut akan dibahas secepatnya. “Kita akan bahas dalam bentuk rapat gabungan komisi. Adapun jadwalnya akan kita tentukan secepatnya,” terang Akbar.

Wakil Ketua DPRD Bone, Usman T yang dikonfirmasi RADAR BONE usai rapat paripurna, menegaskan, kendati dalam laporan bupati menyampaikan beberapa capaian melampaui target, namun demikian pihaknya tetap akan membedah LKPJ tersebut secara cermat. “

Kita akan bedah bersama 45 anggota DPRD Bone melalui rapat gabungan komisi. Dari pembahasan nanti, akan lahir rekomendasi atau catatan-catatan atas hasil kinerja bupati tersebut. Nanti akan kita ketahui, apakah laporan itu sesuai dengan realisasi yang ada,” tegas politisi PAN tersebut.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top