Simak Penjelasan Dinkes Soal Tarif Ambulance. Katanya Sudah Sesuai Perda – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Simak Penjelasan Dinkes Soal Tarif Ambulance. Katanya Sudah Sesuai Perda

Pasien laka tunggal warga Desa Lebongnge Kecamatan Cenrana, terbaring lemah. Meski mengantongi KIS namun pasien tersebut tetap dibebankan pembayaran layaknya pasien umum.

Pasien Laka Dimintai Sewa Ambulance Rp927 Ribu

PENULIS : BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Dinas Kesehatan memastikan tarif sewa ambulance yang diberlakukan terhadap Ambo Dai (60), korban kecelakaan tunggal asal Desa Lebongnge, Cenrana sudah sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah (Perda).
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Anwar, SH MSi yang ditemui RADAR BONE, Senin 19 September kemarin, mengatakan bahwa berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya pasal 2 ayat 2 tentang tarif ambulance, menyebutkan jarak tempuh di atas 10 km dikenakan tarif Rp4.000 perkilometer ditambah biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp50 ribu.

“Jarak antara Puskesmas Cenrana dengan RSUD kurang lebih 30-an kilometer. Sedangkan pasien itu (Ambo Dai) diantar pulang pergi, sehingga jaraknya berkisar 60 kilometer. Maka jumlah pembayarannya sebesar Rp240.000 ditambah dengan Rp50.000, sehingga biaya ambulance menjadi Rp290.000. Kemudian ditambah dengan biaya perawatan dan administrasi sehingga biaya keseluruhan mencapai Rp427.000,” jelas Anwar.

Dengan demikian, kata Anwar, petugas Puskesmas Cenrana sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perda. “Aturan yang dijalankan petugas kesehatan di Puskesmas Cenrana mengenai pembayaran ambulance sebesar Rp427 ribu itu sudah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 2 ayat 2 tentang tarif ambulance,” tegas Anwar.
Mantan Camat Bengo itu menambahkan, awalnya keluarga pasien membayar dengan jumlah Rp500.000. Tapi setelah dikalkulasi dengan biaya yang harus dibayar, maka uang yang bersangkutan dikembalikan sebagian, sehingga uang yang diterima petugas kesehatan hanya sebesar Rp427.000. “Semua ada rinciannya di Puskesmas Cenrana,” urai Anwar seraya memperlihatkan perda dimaksud.

Lebih jauh Anwar mengungkapkan, bahwa pasien tersebut dikenakan pembayaran karena tercatat sebagai pasien umum.
Anwar mengatakan kartu KIS yang dimiliki pasien tidak bisa digunakan karena dia mengalami kecelakaan tunggal dan tidak melapor ke polisi.

“Dia dikenakan pembayaran, karena masuk pasien umum. Meskipun ada KIS yang dipegang, tapi tidak bisa difungsikan karena BPJS tidak menerima jika kecelakaan tunggal. Makanya petugas kesehatan juga tidak mau menanggung resikonya sehingga harus dimasukan pasien umum. Harusnya meskipun laka tunggal tetap juga dilayani dengan menggunakan KIS, karena tidak ada yang mau sengaja kecelakaan. Harusnya tidak boleh dibedakan dengan kecelakaan tunggal dengan ganda, semua harus disamakan, tapi BPJS tidak menanggung,” paparnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Hery Zakaria yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan, bahwa sesungguhnya semua pasien kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan tunggal maupun tidak, ditanggung BPJS Kesehatan selama yang bersangkutan memiliki kartu. Namun demikian, kata Hery setiap korban harus disertai laporan ke polisi. Untuk pembuatan laporan polisi tersebut diberi tenggat waktu selama 3×24 jam. ‘Semua korban laka itu dilayani, baik laka tunggal maupun ganda, jika ada laporannya masuk di kepolisian. Karena itu sudah ada aturannya kerjasama dengan pihak kepolisian. Jika ada korban lakalantas pemegang KIS dan BPJS harus melapor ke pihak kepolisian tiga kali 24 jam. Tapi jika lewat batas waktu tersebut, maka korban masuk pasien umum,” jelas Hery.

Terkhusus pasien laka asal Cenrana tersebut, kata Hery belum ada laporan masuk ke pihaknya. “Kalau kecelakaan yang ada di Cenrana itu belum ada laporannya masuk ke kami melalui polisi sehingga tetap masuk pasien umum,” kunci dia.
Sementara itu, petugas admi-nistrasi Puskesmas Cenrana, Resti AMd menegaskan, pembayaran sebesar Rp427 ribu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Sewa ambulance Rp290 ribu ditambah biaya tindakan. Jadi totalnya Rp427 ribu,” ujar Resti via seluler.
Resti juga membantah jika dirinya memintai uang keluarga pasien untuk tambahan sewa ambulance sebesar Rp500 ribu.
“Tidak benar itu. Pasien ini keluarga saya, masa saya mau bebankan pembayaran yang besar,” imbuhnya.
Sebelumnya, pihak keluarga pasien Ambo Dai (60), Anti me-ngatakan, bahwa petugas Puskesmas Cenrana yang diketahui bernama Resti, meminta biaya ambulance sebanyak dua kali. Awalnya dia meminta biaya sebesar Rp427 ribu. Kemudian belakangan meminta biaya tambahan Rp500 ribu.

Alasannya, ada dua pasien yang dimuat ambulance. Khusus permintaan terakhir sebesar Rp500 ribu, kata Anti belum dipenuhi karena dinilai terlalu besar. Selain itu, tarif tersebut hanya berlaku untuk mengantar pasien ke RSUD Tenriawaru, bukan diantar pergi-pulang (PP).

*ASKAR SYAM

To Top