Berlakukan Sistem Online, Tarif SIM di Bone Masih Mencekik. Ini Buktinya – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Berlakukan Sistem Online, Tarif SIM di Bone Masih Mencekik. Ini Buktinya

Suasana pengurusan SIM di Mapolres Bone, Senin, 18 Februari lalu. Warga antre untuk mendapat giliran tes. Baik tes sistem online maupun praktik berkendara.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Proses penerbitan surat izin mengemudi (SIM) semakin maju. Ujian tertulis sudah berbasis komputer dengan sistem online. Tak sedikit pemohon yang gagal mendapatkan SIM karena prosedur super ketat. Namun siapa sangka dengan penerapan sistem online pengurusan SIM tersebut tetap terbuka ruang pungutan liar (Pungli). Parahnya lagi, diduga oknum petugas SIM yang terlibat dalam praktik pungli tersebut.

Keluhan warga terkait tingginya tarif SIM disampaikan melalui pesan singkat yang diterima RADAR BONE. Untuk memastikan hal itu, RADAR BONE pun melakukan penelusuran di loket penerbitan SIM, pekan lalu. Menurut pemohon saat berada di loket, ia ditawari jalan mudah untuk mendapatkan SIM. Artinya, si pemohon dijamin akan lolos mendapatkan SIM, tapi dengan mengeluarkan biaya ekstra.

Berdasarkan tarif sesuai regulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), untuk biaya SIM baru, yakni SIM A dan A Umum misalnya sebesar Rp120 ribu, SIM B1 dan B1 Umum Rp120 ribu, SIM C Rp100 ribu, SIM D Rp50 ribu dan SIM Internasional Rp250 ribu. Selanjutnya untuk SIM perpanjangan berdasarkan tarif PNBP. SIM A dan A Umum Rp80 ribu, SIM B dan B1 Umum Rp80 ribu, SIM B2 dan B2 Umum Rp80 ribu, SIM Rp75 ribu, SIM D Rp30 ribu dan SIM Internasional Rp225 ribu. Namun berdasarkan fakta di lapangan. Biaya yang dikenakan pihak Polres Bone jauh melampaui tarif PNBP tadi.

Informasi yang diperoleh dari pemohon, untuk SIM C biaya yang dikeluarkan sebesar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Kemudian SIM A tarifnya lebih mahal lagi, yakni Rp350 sampaiRp400 ribu. Selanjutnya tarif SIM B1 mencapai Rp500 ribu. Bahkan, SIM B2 tarifnya sebesar Rp800 Ribu. “Saya bayar Rp250 ribu khusus untuk disetor di loket tiga, sementara di pemeriksaan kesehatan Rp25 ribu,” kata seorang pemohon SIM berinisial AL kepada RADAR BONE, Senin 18 Februari lalu.

Awalnya pria ini mengira tarif SIM sudah lebih murah, karena prosedurnya sudah berubah, yakni berbasis komputer dengan sistem online. Dengan demikian, kata dia peluang terjadinya pungli sangat kecil. “Saya awalnya berharap biaya SIM itu hanya Rp100 ribu karena ketat tesnya di dalam. Tapi ternyata tetap saja tarif tidak sesuai dengan semestinya (Tarif PNBP),” tambah AL.
Pemohon lainnya berinisial FA juga mengalami hal serupa. Ia bahkan ditawari bebas tes luar alias praktik lapangan.
“Saya bayar Rp350 ribu untuk mendapatkan SIM A. Saya pun terpaksa ikut tes praktik lapangan karena tidak cukup uang saya bawa. Kalau dibayar Rp400 ribu tes di dalam saja, tidak tes di luar,” kata FA yang berdomisili di kota ini.

Ia menambahkan untuk mengikuti proses tes tergantung dari pemohon mau mengikuti proses tes atau tidak. “Tergantung dari kita mau dites atau tidak, sesuaikan dengan pembayaran. Kalau sedikit dibayar dites, kalau banyak-banyak tidak ditesji,” tambahnya.

Dengan penerapan sistem online, warga berharap tarif yang diatur sesuai aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diterapkan. Namun kenyataannya, prosedur makin ketat, biaya tetap membengkak. “Kalau diperketat tesnya maka harga harusnya turun. Ini kebalikannya. Kita dipersulit pada prosedur ketat disertai tarif tinggi. Bahkan tarif SIM di Bone, tinggi sekali dibandingkan di daerah lain. Pengalaman teman saya di Maros hanya membayar Rp200 untuk mendapatkan SIM A. Saya mengurus SIM membayar Rp350 ribu,” beber HA, seorang pemohon kepada RADAR BONE.

Selain tarif yang selangit, warga juga mengeluhkan pengurusan yang berbelit-belit. Pengurusan SIM melalui sistem online, seharusnya sudah menutup peluang praktik pungli. Namun faktanya, masyarakat masih dibebani pembayaran diluar ketentuan yang berlaku. Praktisi Sosial, Rahman Arif menilai, pungutan pembuatan SIM diluar ketentuan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan internal. Ia juga mempertanyakan komitmen Polri untuk melakukan sterilisasi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas dari praktik pungli dan calo.
“Ini yang menurut saya belum optimal, sehingga praktik calo dapat dengan mudah ditemukan pada area pelayanan dan luar area pelayanan,” ujar Rahman.
Ia menegaskan, pimpinan kepolisian dalam hal ini Kapolres, harusnya membentuk tim internal yang bertugas mengawasi prosedur pengambilan SIM. “Ini jika kapolres benar-benar berkomitmen memberangus praktek pungli pengurusan SIM di Mapolres Bone,” ujarnya.

Ia juga menyarankan perbaikan sistem pelayanan Satpas di wilayah hukum Polres Bone. “Salah satunya, perlu dilakukan penguatan peran pengawas internal melalui program pengawasan yang berkelanjutan serta diketahui secara terbuka oleh publik sehingga mampu mendorong efek jera serta meningkatkan integritas pelaksana dan penyelenggara pelayanan,” pungkasnya.
Kapolres Bone, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi yang dikonfirmasi RADAR BONE terkait pembayaran SIM yang tinggi, mengatakan jika ada ditemukan seperti itu maka ulah oknum tertentu karena menurutnya tarif SIM sama dan berlaku nasional.

“Setiap pembayaran SIM sama semua standarnya. Tidak ada bedanya, kalau ada diminta lebih jangan mau dan laporkan ke Propam,” tegasnya.
Lanjut kapolres, jika ada laporan masuk ke Propam dan terbukti ada oknum yang bermain, maka akan dtindak tegas. “Ke depan nanti saya akan perketat pengawasannya. Masyarakat jangan mau menyuap polisi untuk mendapatkan SIM dengan mudah,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top