Biaya UKK Disoal, Kadisdik: Kami Akan Koordinasi Percetakan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Biaya UKK Disoal, Kadisdik: Kami Akan Koordinasi Percetakan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs H Rosalim Hab, SSos MSi enggan berkomentar lebih jauh terkait pengusutan biaya ujian kenaikan kelas (UKK) oleh Kejaksaan Negeri Bone.

Rosalim yang dikonfirmasi RADAR BONE, Kamis, 23 Agustus kemarin, tak bisa memberikan penjelasan terkait biaya UKK. Pasalnya, pencetakan naskah soal UKK ditangani pihakketigakan.

“Nanti akan kami koordinasikan dulu dengan percetakan terkait hal tersebut,” ujar Rosalim singkat.

Sebelumnya, Kepala Bidang SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Budiman mengatakan terkait kerjasama pencetakan naskah soal UKK dengan pihakketiga, dirinya hanya menjalankan perintah pimpinan.

Budiman menegaskan dirinya tak tahu menahu soal biaya pencetakan naskah soal UKK tersebut.

“Saya hanya rapat dengan kepala UPTD membicarakan bagaimana pelaksanaan UKK bisa berjalan lancar dan sukses. Mengenai biaya pencetakan naskah soal UKK saya tidak pernah campuri. Bahkan kuitansi pembayaran naskah soal UKK yang dikirim ke sekolah juga tak pernah saya lihat bagaimana bentuknya,” bebernya.

Budiman juga membenarkan dirinya telah dimintai keterangan pihak Kejari Bone terkait kasus ini.

“Iya memang saya sudah dipanggil, namun masih sebatas klarifikasi saja,” ungkap Manajer BOS Kabupaten Bone itu.

Diberitakan beberapa waktu lalu, pihak sekolah menilai kenaikan biaya UKK tahun ini tak wajar. Sebagai gambaran, untuk pelaksanaan UKK, dari sembilan mata pelajaran yang diujikan dihargai Rp39.000 per siswa. Kemudian untuk Ujian Akhir Sekolah (UAS), bagi siswa kelas VI Rp52.500 per siswa.

Membengkaknya biaya pencetakan naskah soal UKK ini membuat kepala sekolah kelabakan dalam membuat laporan pertanggangjawaban. Maklum, anggaran yang tersedia tak sebesar itu.

“Terus terang kami bingung. Karena Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tak seperti itu besaran dana yang kami anggarkan. Sementara kuitansi tagihan yang dikirim percetakan ke kami biayanya membengkak. Semestinya disdik berpihak ke kita, bukan sebaliknya menguntungkan pihak ketiga,” ungkap seorang kepala sekolah yang enggan dikorankan namanya, beberapa waktu lalu.

Kepala UPTD Pendidikan juga membenarkan membengkaknya biaya UKK tahun ini. Salah seorang Kepala UPTD, Ashar mengaku menerima banyak keluhan dari kepala sekolah terkait hal ini. Namun demikian, ia berdalih tak bisa berbuat banyak karena UPTD tidak dilibatkan. Kebijakan pencetakan soal ujian dengan pihakketiga tersebut murni ditangani Dinas Pendidikan.

“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah bahwa UPTD tidak tahu menahu terkait biaya percetakan. Kami hanya diberikan kuitansi dari Disdik untuk diberikan kepada kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang mau membayar silakan bagi. Dan kepala sekolah yang menolak membayar, saya tidak berikan kuitansi,” ungkapnya.

Biaya UKK yang naik menjadi Rp60-an juta dari sebelumnya hanya berkisar Rp20 juta diakui Ashar cukup memberatkan pihak sekolah.

“Waktu saya ambil itu kuitansi, saya sudah yakin kepala sekolah akan kelabakan membayar biaya cetak UKK. Karena tahun lalu saja yang biayanya cuma berkisar Rp20 juta, saya kewalahan melakukan penagihan. Apalagi ini naik tiga kali lipat,” ungkap Ashar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 18 Juli lalu.

Kepala UPTD Pendidikan Tanete Riattang Timur, Drs Rahmat A Wahab juga diserbu kepala sekolah yang mengadukan kenaikan biaya UKK.

“Banyak kepala sekolah datang mempertanyakan biaya pencetakan yang dinilai besar. Kami juga tak bisa memberikan solusi, karena didalam kuitansi yang dijelaskan harga satuan kertas,” beber Rahmat.

Selain biaya percetakan yang besar, para kepala sekolah juga mempertanyakan pajaknya. Kalau perusahaan yang tanggung pajaknya, para kepala sekolah juga harus diberikan bukti sebagai pertanggungjawaban di dana BOS. Membengkaknya biaya UKK, kepala sekolah rata-rata kebingungan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

“Makanya para kepala sekolah juga meminta agar ada petunjuk dari Dinas Pendidikan. Karena kalau ada pemeriksaan bukan Dinas Pendidikan yang repot, melainkan kepala sekolah itu sendiri,” terang Rahmat seraya membeberkan biaya UKK di wilayahnya mencapai Rp126 juta.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top