Bimbel Diduga Diwarnai Pungli – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bimbel Diduga Diwarnai Pungli

Siswa SMAN 1 Awangpone Dibebani Biaya Rp200 Ribu

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Pemerintah melarang  keras penarikan pungutan di sekolah. Larangan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Tapi faktanya, masih saja ada sekolah yang menarik pungutan untuk membiayai pelaksanaan bimbingan belajar.

Pelaksanan bimbingan belajar (Bimbel) bagi siswa kelas XII SMA Ne-geri I Awangpone dibiayai dari hasil pungutan kepada siswa. Setiap siswa diminta membayar Rp200 ribu.
Pungutan tersebut diklaim sebagai sumbangan orangtua siswa yang diputuskan melalui rapat komite sekolah. Biaya sebesar Rp200 ribu per siswa dimaksudkan untuk membayar insentif, transport dan konsumsi guru yang melaksanakan bimbingan belajar di luar jam mengajar sekolah.

Informasi yang diperoleh RADAR BONE, jumlah siswa yang akan mengikuti bimbel sebanyak 175 siswa. Dengan demikian, diperkirakan akan terkumpul dana Rp35 juta dari hasil pungutan tersebut.

Kepala SMAN I Awangpone Drs Syarifuddin yang dikonfirmasi RADAR BONE, Minggu, 29 Januari lalu membenarkan penarikan biaya bimbel dari siswa tersebut. Menurut Syarifuddin biaya tersebut telah dirapatkan oleh komite sekolah.

Lanjut Syarifuddin penarikan biaya dari siswa dilakukan mengingat pelaksanaan bimbingan belajar di luar jam mengajar. Selain itu pelaksanaan bimbel tidak bisa dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Guru yang membimbing siswa. Empat mata pelajaran yang akan diujiannasionalkan tidak bisa diberikan insentif, tranport dan konsumsi melalui dana BOS, karena kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di luar jam sekolah. Maka dari itu, kita berkoordinasi dengan komite sekolah agar bisa dibantu oleh orangtua siswa,” ungkapnya.

Syarifuddin juga menolak jika biaya bimbingan belajar yang ditarik dari siswa tersebut adalah pungutan yang dilakukan komite sekolah. Pasalnya. biaya bimbel sebesar Rp200 ribu tersebut, kata Syarifuddin telah disepakati orangtua siswa dan sifatnya bukan paksaan.

“Bahkan bagi yang kurang mampu dibebaskan dari biaya itu,” bebernya. Dijelaskan Syarifuddin, yang bisa didanai melalui dana BOS hanya pengadaan buku persiapan UN. Saat ini, lanjut Syarifuddin pihaknya telah melakukan pengadaan buku persiapan UN, sehingga siswa tinggal memperdalam melalui bimbingan belajar yang dilaksanakan di sore hari.

“Kami sudah sepakati, bim-bingan belajar bagi siswa kelas XII akan dilaksanakan selama tiga bulan,” paparnya.
Salah satu guru SMAN 1 Awangpone Susilo juga mene-gaskan biaya bimbingan belajar sebesar Rp200 ribu telah disepakati orangtua siswa melalui rapat komite sekolah. “Bahkan bagi siswa yang tidak mampu dibebaskan dari biaya itu,” singkatnya.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terkesan bersikap dingin tersebut persoalan tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd yang mengatakan pihaknya tidak bisa bersikap terkait pungutan di SMA Negeri I Awangpone tersebut setelah SMA dan SMK diambilalih Pemprov Sulsel.
“Mengenai hal itu, saya tidak bisa memastikannya karena saat ini SMA/SMK tengah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Akan tetapi kalau tingkat SMP yang melakukan seperti (Pungutan bimbel) saya pastikan tidak ada yang melakukan hal seperti itu,” paparnya.

Sekretaris MKKS SMA Kabupaten Bone Muhammad Tang, SPd, MPd turut angkat bicara. Menurut dia insentif bagi guru yang melaksanakan bimbingan belajar di luar jam mengajar sekolah tidak bisa didanai melalui dana BOS. “Namun kalau untuk biaya transport dan konsumsi itu bisa karena juknisnya ada. Saya tidak tahu kalau juknis BOS tahun 2017, karena sampai saat ini juknisnya belum turun,” beber Kepala SMAN I Bengo itu.
Pengamat Hukum Prof Dr A Nuzul SH, MH mengatakan la-rangan pungutan di sekolah sudah ditegaskan pada Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang berbunyi Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali. Sehingga dengan aturan tersebut, lanjut Nuzul jelas apa yang dilakukan komite sekolah SMAN 1 Awangpone sudah me-langgar Permendikbud Nomor75 Tahun 2016.”Jadi apapun bentuk kegiatannya, apakah dilaksanakan di luar jam mengajar sekolah atau di luar sekolah, selama meng-atasnamakan komite sekolah itu tetap dilarang di dalam aturan,” ungkap guru besar STAIN Watampone itu.

Mengenai adanya kesepakatan komite sekolah dengan orangtua siswa yang diputuskan melalui rapat, menurut Nuzul hal itu tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk menarik biaya dari siswa. Karena jelas-jelas di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kata Nuzul komite sekolah dilarang memungut kepada peserta didik, orangtua siswa/walinya, sehingga tak perlu dirapatkan lagi. “Jadi di sini terkesan kesepakatan ingin membatalkan regulasi yang ada. Jika hal ini selalu menjadi alasan, maka secara otomatis semua regulasi bisa saja dilanggar ketika ada kesepakatan,” jelasnya.

Kesepakatan itu bisa dilakukan menurut Nuzul, jika memang tidak ada regulasi yang mengatur. “Tapi kesepakatan itu bisa saja tidak dilakukan kalau bertentangan dengan kepentingan umum, agama ataukah norma,” terangnya. Sesungguhnya tak semua sekolah melakukan bimbel dengan meminta biaya dari orangtua siswa. Di SMA Negeri I Watampone misalnya, pelaksa-naan bimbel dilakukan tanpa biaya alias gratis.

“Kami tidak berani membebani siswa atau orangtua siswa untuk kegiatan bimbingan belajar. Karena apapun bentuknya itu, itu telah dilarang dalam undang-undang,” papar Drs H Yuddin K, Wakasek Kurikulum SMAN 1 Watampone saat dikonfirmasi RADAR BONE terkait kegiatan bimbingan belajar di sekolah.

Pada Pasal 12 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dengan tegas melarang pungutan di sekolah. Komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah (Huruf a). Kemudian pada Huruf b, komite sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

 

To Top