Bola Panas Kasus Pembayaran Gaji PNS Terpidana di Sinjai – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bola Panas Kasus Pembayaran Gaji PNS Terpidana di Sinjai

ilustrasi

PENULIS : LUKMAN SARDY

SINJAI, RB–Kuasa Hukum Sekda Sinjai, HA Tayyeb Mappasere, Ahmad Marzuki mendesak pihak kejaksaan negeri Sinjai untuk berlaku adil dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum atas pembayaran gaji PNS yang berstatus terpidana di Sinjai.

“Selama proses persidangan, terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejari Sinjai, dimana dalam kasus tersebut seharusnya terdapat sejumlah tersangka lainnya, namun alasan kejaksaan, menunggu bukti persidangan karena tidak cukup alat bukti dan barang bukti menjerat tersangka lainnya,” ungkap Ahmad Marzuki. Seharusnya pihak kejaksaan dalam kasus tersebut menetapkan tersangka sejumlah kuasa pengguna anggaran yang jelas mengakui dalam BAP mebayarkan gaji kepada pihak terpidana korupsi di Sinjai

“Yang jelas, kami akan terus memburu sampai dimana kasus tersebut berakhir. Karena tidak ada keadilan terhadap klien kami. Terkesan status tersangkanya dipaksakan,” tegasnya.
Diketahui, sudah tiga pejabat yang ditetapkan tersangka atas kasus pembayaran gaji tersebut, yakni Sekda Sinjai, HA Tayyeb Mappasere, Kepala Dinas Sosial, H Muhlis Isma dan Asisten 3, Akmal MS. Penyidik juga mengagendakan akan menghadirkan Bupati Sinjai, HM Sabirin untuk bersaksi dalam persidangan.

Sabirin dipastikan akan bersaksi untuk terdakwa Sekda Sinjai, HA Tayyeb Mappasere dalam perkara dugaan pembayaran gaji PNS yang menjadi terpidana kasus korupsi di kabupaten Sinjai dalam waktu dekat ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bonar Satrio Wicaksono menjelaskan, pihaknya memang menyiapkan Sabirin sebagai saksi di persidangan.

“Memang nama bupati ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Soal jadwal pemeriksaannya saya belum bisa jawab, tunggu rapat tim dulu,” kata Bonar saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Makassar Rabu kemarin.

Dalam penerapan pasal, Bonar menyebut meski tim JPU tidak menerapkan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada perkara tersebut, namun, tim penyidik menurutnya tetap akan mempertimbangkan fakta persidangan yang muncul dalam pemeriksaan saksi tersebut.

“Kami melihat fakta persidangan dulu seperti apa, penarapan pasal itu (55) kami memang sengaja tidak pasang karena takutnya menjadi rancu dan menjadi bumerang bagi kami,” jelasnya.
Kalaupun kemudian ditemukan keterlibatan pihak lain, maka pihaknya akan mengembangkan kasus tersebut dengan menggunakan berkas tersendiri.

Dari ekspose internal Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, Hidayatullah beberapa waktu lalu, tim penyidik mengindikansikan akan terus memburu beberapa aktor lain yang diduga terlibat pada kasus tersebut.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai pun mendalami dugaan keterlibatan sejumlah instansi lain di lingkup pemerintah kabupaten Sinjai.
Beberapa instansi tersebut yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan juga Badan Kepegawaian Daerah.

Sumber dari hasil audit terpercaya menyebutkan, Tayyeb bertanggungjawab atas pembayaran gaji terpidana Muh Rustan, mantan pejabat Bappeda. Rustan menerima gaji periode Januari 2015 sampai Juni 2016 dengan total kerugian negara Rp94 juta lebih. Padahal sejak periode tersebut, Rustan sudah menyandang status terpidana. Tayyeb juga dinilai bertanggungjawab membayarkan gaji terpidana Ahmad Suhaemi, Budiaman dan pejabat lainnya. Sementara Muhlis Isma ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari karena dinilai bertanggungjawab membayarkan gaji dua mantan pejabat Disnakersostrans, Andi Zaenal dan Ahmad Marzuki.

Untuk Akmal MS, Asisten 3 tersebut merupakan kuasa pengguna anggaran untuk pembayaran gaji Ahmad Suhaemi dan Andi Zaenal.

Sementara pejabat yang belum tersentuh, yakni Irvan Kepala BPKAD Irvan (Mantan Plt Bappeda) untuk pembayarab gaji terpidana Drs Muh Rustan periode Juni 2012 sampai Mei 2013 dengan total kerugian negara Rp51 Juta.

HA Talha Mantan Kepala BPKAD, membayarkan gaji Rustan Juni 2013 sampai Februari 2014 dengan total kerugian negara Rp43 Juta lebih. Drs Akbar (Mantan Plt Bappeda) untuk pembayaran gaji periode Maret sampai Mei 2014, kerugian negara Rp12 Juta lebih dan Ratnawati Arif (Kepala Bappeda) yang membayarkan gaji Rustan Juni sampai Desember 2014 dengan kerugian negara Rp34 Juta lebih (Selengkapnya lihat Grafis)
Berikut Nama-nama Pejabat Dipusaran Pembayaran Gaji PNS Terpidana

1.Daftar Kuasa Pengguna Anggara di Bappeda yang membayarkan gaji PNS berstatus terpidana Muh Rustan (Mantan pejabat Bappeda)

*Irvan Kepala BPKAD (Mantan Plt Bappeda), pembayaran gaji periode Juni 2012 sampai Mei 2013. Total Gaji dibayarkan, Rp51 Juta lebih.
*HA Talha (Mantan Kepala BPKAD), pembayaran gaji periode Juni 2013 sampai Februari 2014. Total gaji dibayarkan Rp43 Juta lebih.
*Drs Akbar (Mantan Plt Bappeda), pembayaran gaji periode Maret sampai Mei 2014. Total gaji dibayarkan Rp12 Juta lebih.
*Ratnawati Arif (Kepala Bappeda), pembayaran gaji periode Juni sampai Desember 2014 dengan total Rp34 Juta lebih.
*HA Tayyeb (Sekda), pembayaran gaji periode Januari 2015 sampai Juni 2016 dengan total Rp94 Juta lebih.

2.Daftar Kuasa Pengguna Anggaran di Disnakesostrans yang membayarkan gaji terpidana Ahmad Suhaemi, Andi Zainal, Marzuki

*Muhlis Isma (Kadisnakersostrans)
-Pembayaran gaji terpidana Andi Zaenal, periode November 2015 sampai April 2016 dengan total Rp13 juta lebih dan Mei 2016 Sampai Agustus 2016 dengan total Rp43 juta lebih

-Pembayaran gaji terpidana Marzuki, periode November 2015 sampai April 2016 dengan total Rp14 juta lebih dan Mei 2016 Sampai Agustus 2016 dengan total Rp39 juta lebih.

*Drs H Akmal MS (Mantan Plt Kadisnakersostrans)
-Pembayaran gaji terpidana Ahmad Suhaemi dengan total
Rp2.155.600
-Pembayaran gaji terpidana Andi Zaenal dengan total Rp10 Juta lebih

*HA Tayyeb Mappasere (Sekretaris Daerah)
-Pembayaran gaji terpidana Ahmad Suhaemi, periode Mei 2014 sampai Juni 2016 dengan total Rp6 juta lebih dan Juli 2016 Sampai Agustus 2016 dengan total Rp20 juta lebih.

3. Daftar Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan yang membayarkan gaji terpidana Drs H Idrus MM

*Drs A Gradyanto Asapa MSi (Total gaji dibayarkan senilai Rp28 juta lebih untuk periode November 2010 sampai Agustus 2012)
*Drs H Taufik MM (Total gaji dibayarkan Rp13 Juta lebih untuk periode September sampai November 2012)
*La Baba Faisal (Total gaji dibayarkan Rp13 Juta lebih untuk periode Desember 2012 sampai Februari 2013.
*Mas Ati (Total gaji dibayarkan Rp221 Juta lebih untuk periode Maret sampai Desember 2013, Januari sampai Desember 2014, Januari sampai Desember 2015, Januari sampai Juni 2016).

4.Daftar Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan yang membayarkan gaji terpidana Budiaman.

*Ir Sultan H Tare, saat ini menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (Total gaji dibayarkan Rp4 Juta lebih untuk periode Desember 2013).
*Tayyeb Mappasere (Total gaji dibayarkan Rp185 juta lebih untuk periode Januari 2014 sampai Agustus 2016)

5.Pejabat Yang Ikut serta membayarkan gaji terpidana Andi Mulawangsa (Dinas ESDM)

*Drs A Halilintar Badong, Mantan Plt Kadis ESDM. (Total gaji dibayarkan Rp46 Juta lebih untuk periode Desember 2014 sampai Februari 2015)
*Arifuddin SSos, Kadis ESDM. (Total gaji dibayarkan Rp68 Juta untuk periode November 2015 sampai Agustus 2016)

6.Pejabat Yang Ikut serta membayarkan gaji terpidana Tamrin Dahlan (Mantan Sekwan)

*Drs Muhammad Dahlan. (Total gaji dibayarkan Rp6 juta lebih untuk periode November 2012 sampai Januari 2013).
*Drs A Munarpa MSi (Total gaji dibayarkan Rp40 Juta lebih untuk periode Februari 2013 sampai Mei 2014).
*HA Tayyeb Mappasere (Total gaji dibayarkan Rp108 Juta lebih untuk periode Juni 2014 sampai Agustus 2016)

7.Pejabat Yang Ikut serta membayarkan gaji terpidana dr H Muh Jufri (Mantan Kadinkes)

*HA Tayyeb Mappasere (Total gaji dibayarkan Rp27 juta untuk periode November 2015 sampai Agustus 2016)

8.Pejabat Yang Ikut serta membayarkan gaji terpidana Muh Dahlan (Sekwan)

*Drs A Munarfah (Total gaji dibayarkan Rp41 Juta lebih untuk periode Februari 2013 sampai Januari 2014)
*HA Tayyeb Mappasere (Total gaji dibayarkan Rp160 juta lebih untuk periode Februari 2014 sampai Agustus 2016)
lukmansardy/askarsyam

To Top