Bone Belum Bebas Buta Aksara? – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bone Belum Bebas Buta Aksara?

ilustrasi

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE-Negara ini sudah 72 tahun merdeka. Namun sebagian warga Bumi Arung Palakka masih tertinggal. Angka penyandang buta aksara di daerah ini masih tinggi. Bahkan, pernah menempati peringkat kedua tertinggi di Sulsel.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Tahun 2015, penyandang tuna aksara di Sulsel sebanyak 331.808. Angka sebanyak ini tersebar di 24 kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki buta aksara tertinggi berada di Kabupaten Gowa, yakni sebanyak 46.983. Disusul Kabupaten Bone di peringkat kedua sebanyak 32.738, Jeneponto (30.509), Maros (25.73) dan Bulukumba (21.434).

Penyandang buta aksara ini berada pada kelompok usia 15-59 tahun. Tingginya angka penyandang buta aksara tersebut ternyata tidak dibarengi dukungan anggaran yang memadai dalam penuntasannya.

Setidaknya ada tiga sumber dana program pemberantasan aksara di Sulse, yakni APBN, APBD I dan APBD II.
Tahun 2015, hanya empat daerah yang mendapat kucuran bantuan APBN untuk penuntasan buta aksara. Dana sebesar ini hanya untuk menyasar 6.095 orang. Dengan rincian, Bantaeng untuk alokasi 1.525 orang, Jeneponto 1.550 orang, Takalar 1.020 orang, Toraja Utara sebanyak 2.000 orang. Kemudian bantuan yang bersumber dari APBD I, seluruh daerah di Sulsel mendapat alokasi bantuan dengan total alokasi 10.000 orang. Sementara bantuan yang bersumber APBD II, Dinas Pendidikan Provinis mencatat, ada 10 daerah yang tidak mengalokasikan dana untuk pemberantasan buta aksara tersebut, termasuk salah satunya adalah Bone.

Nah, jika program pemberantasan buta aksara tersebut berjalan efektif, maka angka buta aksara di Bone berkurang 10.000, artinya angka penyandang buta aksara tersisa 36.983 orang. Penurunan ini belum bisa menekan secara signifikan angka penyandang buta huruf yang ada.

Lantas bagaimana dengan upaya pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir, yakni 2016 dan 2017.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone melalui Bidang PAUD dan Dikmas kembali memprogramkan penuntasan buta aksara.

Kasi Kesetaraan Bidang PAUD dan Dikmas Disdik Bone Asis, SPd kepada RADAR BONE mengatakan, kali ini, semua kecamatan menjadi sasaran program penuntasan buta aksara, bahkan masing-masing kecamatan nantinya di bagi dalam tiga kelompok. “Kita target 810 warga yang akan dilakukan pembinaan. Masing-masing kecamatan kita bagi dalam tiga kelompok,” ungkapnya.

Sasaran umur melalui program penuntasan buta aksara ini, kata Asis adalah umur 25-45 tahun yang notabene merupakan warga yang tidak tahu membaca dan menulis. “Untuk memulai program ini, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pendataan setiap kecamatan,” ujarnya.

Program penuntasan buta aksara, kata dia bakal berjalan selama enam bulan, dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone sebesar Rp500 juta. “Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah dalam penuntasan buta aksara lebih besar tahun ini, dari pada tahun sebelumnya. Tahun lalu itu, hanya 100 orang yang menjadi sasaran penuntasan buta aksara,” paparnya.

Tahun 2016, Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone hanya mendapat dukungan anggaran sekira Rp70 juta, sehingga sasarannya hanya dua kecamatan yakni Tonra dan Patimpeng.

Asis menambahkan program penuntasan buta aksara tersebut diawali pendataan dengan melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Ini kami akan laksanakan di semua kecamatan nantinya, dengan melibatkan beberapa PKBM sebagai pelaksana,” jelasnya.

Hanya saja, PKBM cuma terlibat dalam pencairan dana alias formalitas belaka. Selanjutnya program ditangani PKK tingkat kecamatan.

“Program ini yang laksanakan ibu PKK di tiap kecamatan, yang dilaksanakan tiap tahunnya. PKBM dilibatkan karena dana tidak bisa keluar tanpa ada tanda tangan PKBM. Jadi, soal program dan dananya kami tidak ada tahu, setelah kami tanda tangani pencairan dana,” ungkap A Mislam Rasyid, Sekretaris PKBM Armila kepada RADAR BONE, Kamis, 17 Agustus kemarin.

Mislam mengakui pihaknya terakhir dilibatkan pada 2013 dengan membina tujuh kelompok yang menyasar 70 orang di Kecamatan Tanete Riattang.

“Program ini setiap tahun dilaksanakan, namun di PKBM Armila jarang diikutkan sebagai pelaksana, namun untuk tahun ini saya pastikan ikut karena kalau ada peserta dari Kecamatan Tanete Riattang pasti PKBM Armila selalu dilibatkan, tapi kami hanya dilibatkan sekadar untuk cairkan dana saja. Soal program mereka semua yang kerjakan. Kecuali kalau dananya dari APBN memang harus PKBM yang kelola,” pungkasnya.

Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM mengatakan data yang dirilis Dinas Pendidikan Sulsel masih dipertanyakan validitasnya.

“Kita punya data base sendiri dan itu mengacu hasil verifikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Makanya saya pertanyakan dari mana datanya itu,” ungkap Ambo Dalle.

Terkait upaya pemberantasan buta aksara, Ambo Dalle mengaku pihaknya sudah melaksanakan sejumlah program.
“Saya perlu tegaskan bahwa kualitas pendidikan kita setiap tahunnya terus meningkat. Bone beberapa kali mendapatkan penghargaan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan di Bone. Soal angka buta huruf, kita sudah telurkan banyak program dan Alhamdulillah, kita mampu menekan angka buta huruf di Bone. Dalam artian setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan,” tegas tanpa menyebut angka penurunannya.

Praktisi Sosial, Rahman Arif turut mendorong pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Menurut Rahman, pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat.

Pada dasarnya kata Rahman, agak susah memberantas buta aksara secara tuntas, mengingat buta aksara yang masih tersisa merupakan kelompok yang paling sulit diberantas. “Sebagian besar dari mereka berusia di atas 44 tahun yang umumnya berasal keluarga kurang mampu, penglihatannya sudah terganggu dan kebanyakan tinggal di daerah terpencil,” jelasnya.

Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan pemerintah daerah. Menurut Rahman, tingkat buta aksara yang masih tergolong tinggi akan mengakibatkan kurang produktifnya masyarakat.

“Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya sistematis dalam upaya pemberantasan buta aksara,” pungkasnnya.
Akademisi Dharmawansyah menegaskan, dalam kasus pemberantasan buta aksara pemerintah daerah perlu merumuskan program atau intervensi.

Termasuk kata dia, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Membuat format kegiatan-kegiatan untuk memudahkan pemantauan (monitoring), merumuskan kegiatan atau tugas yang harus selesai dilakukan untuk mencapai tujuan.

Namun lanjut dia, pemberantasan buta aksara tidak lagi cukup pada membuat warga yang belum melek huruf mampu membaca dan menulis. Program itu mesti diarahkan dan diintegrasikan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

“Upaya pemberantasan buta aksara diintegrasikan juga untuk membuat warga berdaya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan berbangsa. Tantangan sekarang bukan sekadar buta aksara hilang, tapi membuat warga berdaya untuk memperbaiki taraf hidup,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top