Bone Kebanjiran Dana Desa – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bone Kebanjiran Dana Desa

Pagu Anggaran 2018 Bertambah Rp30 Miliar

PENULIS : RISNAWATI

WATAMPONE, RB–Kabupaten Bone mendapat tambahan jatah dana desa tahun 2018. Dana desa dikucurkan ke Bone adalah yang terbesar dari 21 daerah penerima dana di Sulsel.

Pagu dana desa tahun 2018 per kabupaten sudah keluar. Di Sulawesi Selatan, terdapat 21 kabupaten penerima dana desa dengan total Rp1.986.216.636.00. Terjadi kenaikan sebesar Rp165.698.446.0009, atau 9,10% dari alokasi tahun 2017 yang berjumlah 1.820.519.240.000.

Pada pagu dana desa 2018, Kabupaten Bone tetap menjadi penerima alokasi dana yang terbesar dari 21 kabupaten di Sulsel. Maklum, Bone juga menjadi daerah paling banyak desanya, yakni 328 desa.

Adapun besar dana desa yang dialokasikan ke Bone tahun 2018 sebesar Rp286.729.589.000. Mengalami kenaikan sebesar Rp30.817.916.000, atau 12,04% dari alokasi tahun lalu. Diketahui, kucuran dana desa ke Bone tahun 2017 sebesar 255.911.673.000 yang diperuntukkan bagi 328 desa.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Andi Hasanuddin membenarkan kenaikan jatah dana desa Kabupaten Bone.

“Kenaikannya berdasarkan kebijakan nasional karena ini dana desa,” ungkap Andi Hasanuddin saat dikonfirmasi RADAR BONE, Jumat, 8 Desember lalu.

Ditambahkan terget dana desa hingga tahun 2019 mendatang sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah.
“Kalau sekarang baru sekira 7 sampai 8 persen,” singkatnya.

Pengamat Pemerintahan, Ali Anas, SSos MSi menilai kenaikan pagu dana desa untuk Kabupaten Bone cukup fantastis jika dilihat dari tingkat pemberdayaan masyarakat perdesaan yang masih jauh dari harapan.

“Otonomi keuangan desa memang harus disikapi secara matang, karena jika terjadi kekeliruan dalam penyusunan anggarannya, kepala desa dan aparatnya bisa masuk bui.

Belum lagi kelemahan dalam menyusun LPJ, itu berarti alokasi anggaran dan pos kegiatan lemah dari segi analisa, sehingga beresiko pada penyelewengan anggaran,” ungkap Ali Anas kepada RADAR BONE, Minggu, 10 Desember kemarin.

Ditambahkan Ali Anas, untuk mewujudkan cita-cita otonomi desa, dibutuhkan pengawasan secara ketat oleh pihak kepolisian, inspektorat daerah, dan masyarakat dalam hal ini LSM, Media, dan lainnya.

“Tidak boleh ada pembiaran yang terkesan semaunya kepala desa. Masyarakat harus aktif untuk mengawasi, karena itu menggunakan anggaran yang diperoleh dari pajak.

Kepala desa dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan sebaiknya membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang lahir berbasis riset dengan demikian tentu akan lebih tertib dan terencana dengan baik,” tuturnya.

Lanjut, kata Ali anggaran besar dari segi nominal jika aparatur desa kekurangan ide dalam membangun desanya, tetapi jika para kepala desa proaktif dan inovatif akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga anggaran yang begitu besar dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

“Buruknya perencanaan dan evaluasi pengelolaan anggaran selama ini mengantarkan beberapa kepala desa masuk bui, apalagi dengan kewenangan KPK saat ini sudah ada pada tingkat daerah, jadi para kepala desa tidak boleh asal jadi, beda dengan sebelumnya, kan hanya ada di level inspektorat daerah.

Jadi intinya pengawasan dari pihak penegak hukum, masyarakat sangat dibutuhkan, serta seleksi yang ketat oleh pemerintah daerah terkait rancangan kebijakan di desa,” imbuhnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top