Bone Peringkat Teratas Daerah Berpenduduk Miskin di Sulsel – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Bone Peringkat Teratas Daerah Berpenduduk Miskin di Sulsel

ilustrasi

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Dinas Sosial Provinsi Sulsel mencatat tiga daerah memiliki penduduk miskin terbanyak, yakni Bone, Gowa dan Makassar. Dari ketiganya, Bone menempati urutan paling atas. Kabupaten Bone menempati posisi teratas dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone sebanyak 314.569 jiwa dari 80.157 kepala keluarga (KK). Menyusul Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 271.566 jiwa dari 132.472 KK. Kota Makassar menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 228.144 dari 50.526 KK.

Terkhusus di Bone, berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2015, data dibagi menjadi empat desil. Desil pertama, yakni rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia berjumlah 203.647 jiwa atau 45.442 rumah tangga. Kemudian desil dua dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia jumlahmya 66.393 jiwa atau 21.407. Desil tiga dengan kondisi kesejahteraan antara 21% sampai 30% terendah di Indonesia mencapai 34.023 atau 10.530 rumah tangga. Terakhir desil empat dengan kondisi kesejahteraan antara 31-40% terendah jumlahnya 10.506 jiwa atau 2.774 jiwa.
Adapun penyumbang penduduk miskin terbanyak di Bone berasal dari Kecamatan Tellu Siattinge berjumlah 18.576 jiwa. Disusul Kajuara 17.390 jiwa dan Awangpone 15.781 jiwa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat melalui program-program yang dicanangkan Dinas Sosial.
Tahun ini, kata lelaki yang akrab disapa Andi Ille itu, tercatat sekitar sembilan program yang dicanangkan.

BACA JUGA  Kinerja Sembilan SKPD Lamban

Diantaranya, bimbingan keterampilan bagi penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan, sosialisasi program penanganan fakir miskin pedesaan, bimbingan teknis pendampingan KUBE.
Selain itu, ada juga program sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan perkotaan, sosialisasi program penanganan fakir miskin di pesisir, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil serta beberapa program lainnya.

Andi Ille melanjutkan, khusus untuk pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, ada beberapa program yang dicanangkan tahun ini. Diantaranya bimbingan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna susila, waria, gepeng, dan lainnya.

Lebih jauh dikatakan, di Provinsi Sulsel terdapat 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mulai dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum. Termasuk juga tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lainnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial itulah yang menjadi fokus Dinas Sosial untuk ditangani sehingga secara perlahan namun pasti angkanya diharapkan terus menurun. Dia menyadari, persoalan-persoalan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan secara tuntas dalam waktu cepat mengingat anggaran yang dikelola setiap tahunnya cukup terbatas.

Akademisi, Ali Anas melihat kemiskinan yang terjadi penyebab utamanya tidak hanya terletak pada ketidakmerataan pendapatan, namun lebih disebabkan oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja. Hal itu dapat diukur dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan ukuran kemiskinan merujuk pada jumlah pendapatan minimal untuk dapat hidup selayaknya.

BACA JUGA  Guru CPNS Gigit Jari, Kepsek ‘Kadaluarsa’ Bernafas Lega

Tingginya angka kemiskinan di Bone lanjut Ali Anas, menjadi PR pemerintah daerah. Pemda lanjut dia, harusnya merumuskan program yang tepat yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Misalnya lanjut dia, pada tataran penduduk pedesaan yang berbasis pertanian sebagai lapangan usahanya, maka seharusnya perhatian pemerintah daerah adalah memacu pertumbuhan sektor pertanian.

“Karena selain pertimbangan menyerap banyak tenaga kerja, juga berdampak terhadap penciptaan pendapatan atau daya beli yang mampu menggeser penduduk dari garis kemiskinan,” jelasnya.

Potensi lahan pertanian di Bone lanjut dia, cukup luas untuk berbagai budidaya tanaman, terutama untuk perkebunan, seperti karet, kelapa, kopi, lada, cengkih, kakao dan kelapa sawit. “Perkembangan luasan lahan yang telah digarap masih relatif rendah, karena membutuhkan biaya cukup besar untuk proses penggarapannya dan harus dilakukan secara kolektif,” ujarnya mengamati.

Sementara Anggota DPRD Bone, HA Suaedi justru melihat adanya kekurangan dalam perumusan progam pembangunan di Bone. “Bone kaya akan potensi tambang. Kita punya cadangan minyak, batu bara dan nikel. Hanya saja itu tadi, belum digarap secara maksimal,” ujar Suaedi.

Lemahnya daya beli atau kemampuan menghimpun pendapatan dalam jumlah yang layak sebagai ukuran kemiskinan lanjut dia, lebih disebabkan oleh faktor kurangnya kesempatan kerja.
“Perkembangan sektor ekonomi yang bersifat tradeable, yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam penyerapan tenaga kerja, tidak sepenuhnya dapat diharapkan, karena khususnya untuk sektor ekonomi pertambangan sampai saat ini belum digarap maksimal,” tutupnya.

BACA JUGA  Peserta Lelang Jabatan Dibatasi

Terkait penyerapan tenaga kerja, sejauh ini pemerintah daerah di bawah kepemimpinan HA Fahsar Mahdin Padjalangi dan H Ambo Dalle, belum mampu merealisasikan program 5.000 lapangan kerja yang dijanjikan. Belakangan, program 5.000 lapangan kerja malah berganti haluan menjadi penyerapan tenaga kerja.

Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) mengatakan angka kemiskinan berdasarkan basis data terpadu program perlindungan sosial memang tinggi, karena dibagi menjadi empat desil. Sehingga berbeda dengan data yang direkap dari sistem database desa dan kelurahan (SDDK) yang telah diassesmen by name by adress.

“Data yang akurat itu adalah SDDK ini karena jelas nama dan alamatnya. Beda dengan data dari data BPS yang tidak diketahui mana orangnya dan alamatnya,” ungkapnya.
Makanya, kata Wabup, banyak program perlindungan sosial yang diduga tidak tepat sasaran karena berbasis pada data tak akurat.

“Seperti pembagian raskin dan uang tunai, banyak salah sasaran sehingga harus diverifikasi ulang,” ungkapnya.
Untuk menurunkan angka kemiskinan daerah, maka perlu dilakukan intervensi program melalui setiap SKPD. “Tentu saja yang diprioritaskan jadi sasaran program adalah warga sangat miskin,” tegasnya.

*

Click to comment
To Top