Bone Raup PAD Rp180 M – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bone Raup PAD Rp180 M

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi didampingi Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle MM saat menghadiri rapat paripurna khusus penyerahan LKPJ Bupati Bone Tahun 2016, di DPRD Bone, Selasa malam, 11 April lalu.

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID – WATAMPONE–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone, Tahun Anggaran 2016, Selasa malam, 11 April kemarin.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya dan dihadiri Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSI sekaligus menyerahkan LKPJ untuk dibahas di DPRD Bone, melalui mekanisme rapat panitia khusus (Pansus). Pada rapat paripurna tersebut, bupati memaparkan berbagai realisasi keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Tahun 2016, kata Fahsar, berada diangka Rp2,04 triliun atau dikisaran 99,3 persen dari target di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sebesar Rp2,06 triliun.
“Pendapatan daerah Tahun 2016 meningkat Rp172 miliar jika dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2015,” ungkap Fahsar.

Penyumbang pendapatan terbesar lanjut bupati, berada di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp180 miliar lebih melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp177 miliar.
PAD lanjut Fahsar meningkat tajam jika dibandingkan realisasi PAD tahun sebelumnya, yang hanya mencapai Rp159 miliar.

“Jenis PAD yang dipungut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah,” ujarnya.

Termasuk lanjut Fahsar, dana perimbangan daerah yang realisasinya mencapai Rp1,54 triliun yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah.

“Daya serap anggaran mengacu pada asas efisiensi dan efiktifitas anggaran. Pada Tahun 2016, realisasi belanja daerah, mencapai Rp2,04 triliun,” terang Fahsar.

Satu hal yang menjadi catatan dalam pidato yang disampaikan Fahsar, yakni menyusutnya dana pendidikan gratis, dari sebelumnya (Tahun 2015) sebesar Rp35 miliar lebih menjadi Rp31,8 miliar lebih di Tahun 2016. Dana pendidikan gratis lanjut Fahsar, menyusut sebesar Rp3,8 miliar.
Ia menjelaskan, penyusutan dana pendidikan gratis disebabkan menurunnya jumlah anggaran dari APBD Provinsi Sulsel.

Namun secara subtansial, berkurangnya dana pendidikan gratis lanjut dia, tidak berarti bahwa dana yang dialokasikan akan berkurang.

“Akan tetapi, lebih disebabkan karena sebagian item pembiayaan dalam pendidikan gratis, telah tercover dalam dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga, penurunan anggaran tersebut, dilakukan untuk menghindari pendanaan ganda yang bersumber dari dana BOS,” jelas Fahsar.

Terpisah, Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya menjelaskan, LKPJ bupati akan Dikupas secara detail melalui rapat pansus DPRD Bone.

“Pengkajian diperlukan, sebagai rekomendasi ke pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat,” terang Akbar.

Disamping itu, dalam laporan kinerja pertanggungjawaban bupati, ada yang berbeda dari laporan atas kinerja tahun sebelumnya. Pertama kalinya, LKPJ ditampilkan dalam wujud visual.
Artinya, undangan paripurna, bisa melihat secara langsung program yang telah dijalankan bupati termasuk realisasi Tahun 2016.

“Memang ini pertama kalinya kita tampilkan dalam wujud visual. Karena ketika hanya dibacakan, tentu yang hadir, tidak bisa mencerna secara keseluruhan apa yang disampaikan.

Jadi ketika ditampilkan secara langsung di layar, undangan bisa menyimak secara langsung kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bone,” ungkap Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Dr Ade Fariq Ashar MSi.

Dalam pidato pengantar LKPj lanjut Ade, ditampilkan visualisasi empat bagian, meliputi gambaran pengelolaan keuangan daerah, garis besar realisasi pelakasanaan urusan desentralisasi, pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan makro ekonomi Kabupaten Bone.

“Harapan kami dapat memperoleh masukan konstruktif dari DPRD Bone, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di sisa satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati,” pungkasnya.

Click to comment
To Top