Bone Zona Merah Reformasi Birokrasi. Imbasnya, ASN Terancam Tak Dapat TPP – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bone Zona Merah Reformasi Birokrasi. Imbasnya, ASN Terancam Tak Dapat TPP

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Pemprov Sulsel menetapkan 10 kabupaten kota masuk zona merah reformasi birokrasi. Kabupaten Bone masuk dalam zona tersebut. Akibatnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini terancam tak mendapat Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 mengatur pemberian TP, salah satu syaratnya itu adalah reformasi birokrasi. Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan, 10 kabupaten yang masuk dalam zona merah reformasi birokrasi itu karena tidak mengisi data pada sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Makanya hasil penilaian reformasi birokrasi nilainya nol. Karena dia tidak input itu (PMPRB). Kalau diinput, sudah selesai pasti akan muncul, karena ada sistem computerized,” kata Tautoto.
Tautoto melanjutkan, PMPRB menjadi instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri pemda. PMPRB ini menjadi salah satu indikator yang jadi acuan bagi Kemenpan-RB dalam memberi penilaian.

Kriteria penilaian lainnya disebutkan Tautoto, yakni melihat hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi. Di antaranya mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Menurut dia, sejumlah kabupaten bisa saja menyelesaikan seluruh aspek penilaian itu. Hanya saja jika data dukung PMPRB yang mencakup data kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan tidak diinput.

“Kenapa dia masih masuk (zona merah), karena bisa saja komponen dia tidak penuhi. Tapi umumnya belum itu tadi PMRB belum terinput. Kan bisa saja selesai tahapan evaluasi di kabupaten tapi karena dia tidak input, tidak masuk di pusat, sehingga tidak ada hasilnya di pusat. Itu persoalannya,” paparnya.

Makanya dia turut mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang belum melakukan penginputan PMPRB.

Diapun meminta pemda di Sulsel tidak main-main dengan indeks penilaian reformasi birokrasi. Pasalnya, penilaian ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah tahun depan, seperti berdampak pada pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Karena, jika masih ada pemda yang masuk zona merah, maka Kemendagri tidak akan memberikan rekomendasi terhadap pemda bersangkutan untuk membayar TPP. Regulasi ini akan diperketat melalui peraturan baru yang diterapkan tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Bone, A Fajaruddin mengaku, proses pelaporannya masih panjang, hingga akhir April 2020. “Terlalu cepat sebenarnya menetapkan zona merah. Karena batas akhir pelaporannya masih panjang,” ujar Fajar kepada RADAR BONE, Jumat 6 Desember kemarin.

Ia menegaskan, Pemda Bone melalui Bagian Organisasi mulai melengkapi persyaratan yang diminta.

“Data sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Kabupaten Bone akan segera dikirim ke KemenPAN RB,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top