BPD di Bone Diminta Proaktif – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

BPD di Bone Diminta Proaktif

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta proaktif mengawal penggunaan dana desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga pada tahap evaluasi. Akademisi, Ali Anas SSos, MSi mengungkapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setidaknya ada tiga tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni membahas dan menyetujui atau menyepakati rancangan ADD dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa.

“Selama ini ada penafsiran keliru soal pengawasan terhadap ADD, kepala desa menganggap, bahwa laporan pertanggungjawaban hanya kepada bupati. Sedangkan untuk BPD hanya berupa laporan secara tertulis,” kata Ali.
Padahal, lanjut Ali di dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 terkait kewajiban kepala desa dengan tegas dikatakan, bahwa penyampaian laporan secara tertulis ke BPD paling lambat tiga bulan dari berakhirnya masa tahun anggaran.

“Saya garis bawahi pada ayat satu mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja kepala desa seminimal mungkin adalah peraturan desa (Perdes), dan ADD kan berupa perdes jadi semestinya LPJ juga ditujukan kepada BPD tidak hanya kepada bupati melalui camat,” jelas Ali.

Dosen STIA Prima Bone ini menilai pengawasan cukup penting, hanya saja sering kali pengawasan ini, lanjut dia disalahterjemahkan sehingga dianggap bahwa pengawasan itu sifatnya hanya melalui pertanggungjawaban secara administratif, berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Sejatinya dalam pengawasan itu, sambung Ali ada dua bentuk yakni secara langsung dan secara tidak langsung.
Menurutnya tentu unsur-unsur masyarakat dan BPD serta lembaga tingkat desa menjadi domainnya. Namun secara tidak langsung ada penjenjangan, yakni bupati, camat dan BPD.

“Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di desa juga sering ditafsirkan tepat atau tidak terhadap perdes yang dibuat. Padahal ini prosesnya mulai dari tahapan awal perencanaan, disitu harus diperketat.
Kemudian pelaksanaan program, dan pengevaluasian, sehingga akan nampak bahwa pengelolaan ADD itu tepat sasaran diukur dengan input, output, outcomenya, benefitnya, infactnya. Jadi jangan hanya semua tiba-tiba mau menjadi hakim bagi kepala desa atas indikasi gagalnya pengelolaan keuangan ADD. Kan kasihan kepala desa dan masyarakatlah yang paling dirugikan,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi SH MH menilai pengelolaan dana desa rawan dimainkan. Karenanya, dia mengingatkan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran, untuk hati-hati mengelola dana desa.
“Saya menilai apabila tidak ada pengelolaan yang benar di desa, nanti kepala desa banyak yang masuk penjara,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Dia menjelaskan dalam sebuah negara ada sistem pengeluaran, pengelolaan dan pengawasan dalam keuangan. Hal itu, menurut dia, juga harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa.
“Keuangan dipegang kades sementara jatahnya harus sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Suaedi menegaskan dana desa yang sudah dialokasikan melalui APBN harus sampai kepada masyarakat. Menurut Suaedi hal itu untuk mencegah agar masyarakat tidak terpinggirkan dari proses pembangunan.

“Apa maksud pemberian dana desa ini? Agar terjadi pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan tidak lagi top down, tetapi dimulai dari bawah,” jelasnya.

Sasaran dari program dana desa tersebut, sambung Suaedi adalah untuk kesejahteraan masyarakat di desa. “Tentunya dana desa itu harus benar-benar digunakan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat,” tutupnya.

Beberapa dugaan penyalahgunaan dana desa mencuat ke publik. Sebut saja misalnya, penggunaan dana desa di Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng. Ketua dan Anggota BPD setempat mendatangi DPRD Bone, Selasa 14 Maret lalu. BPD mengadukan dugaan penyalahgunaan dana desa setempat di hadapan tim penerima aspirasi, H Saipullah Latif.

Informasi yang dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, ada empat proyek yang diduga bermasalah.

Proyek yang dimaksud yakni dua titik pengerasan jalan, MCK dan talud. “Khusus pengerasan jalan, proyeknya sudah ada, namun hingga berakhirnya tahun anggaran, proyek tersebut belum selesai. Gorong-gorongnya belum ada, termasuk rabat betonnya,” ungkap sumber tersebut.

Sementara dua proyek lainnya, yakni MCK dan talud sama sekali tidak jalan. “Malah talud jalan, anggaran dari Bumdes yang dialihkan ke sana. Padahal dana Bumdes ada penganggarannya tersendiri,” beber salah satu tokoh masyarakat Maddenrengpulu tersebut. Atas sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut, BPD Maddenrengpulu pun menolak menandatangani pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa Tahun 2016.

Tak hanya di Desa Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng. Hal serupa terjadi di desa lain.
Sebelumnya, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, yakni H Muhammadong dan Abd Rahman pernah melakukan pemeriksaan pembangunan fisik Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone yang sumber anggarannya dari dana desa tahun 2015-2016.

Salah seorang anggota Tim Inspektorat Daerah, H Muhammadong mengatakan pihaknya turun melakukan pemantauan langsung pembangunan fisik maupun laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015-2016 berdasarkan laporan salah satu LSM di daerah ini.

“Makanya, kami ingin melihat semua pembangunan fisik yang ada. Dan membandingkan dengan foto atau data yang dikirim (LSM) ke kami,” kata Muhammadong kepada RADAR BONE, Januari lalu.

To Top