BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

ilustrasi

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2015

PENULIS : ROSDIANA SULJA – ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk ketidakpatuhan tersebut berupa belanja perjalanan dinas yang tidak didukung pertanggungjawaban lengkap hingga kelebihan pembayaran yang nilainya terbilang fantastis.

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Peme-rintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone dengan memperhatikan kesesu-aian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan catatan atas laporan keuangan,” sebut Andi K Lologau, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam suratnya bernomor 254b/S/XIX.MKS/06/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bone. Surat yang ditandatangani Andi K Lologau tersebut tertanggal 20 Juni 2016.

Meski dalam laporan hasil pemeriksaan BPK ini, menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait opini atas laporan keuangan Pemkab Bone Tahun 2015. Namun BPK juga me-nemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios, dan lods Pasar Sentral Watampone.
Kemudian penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib, pengelolaan piutang PBB-P2 tidak tertib hingga penatusahaan persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan yang tidak tertib.

Terkhusus soal kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPK menemukan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp107.156.800 dan ke-lebihan pembayaran sebesar Rp805.855.501.

Atas temuan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Bone, untuk mengins-truksikan pihak-pihak yang terkait dalam temuan tersebut, diantaranya menginstruksikan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas kekurangan kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp107.156.800 dan hasilnya disampaikan ke BPK.
Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi SH MH mendesak instansi terkait segera menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK itu.

“Kalau BPK menginstruksikan untuk mengembalikan maka harus dilaksanakan. Karena ini rekomendasi yang harus diiku-ti,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Jumat 19 Agustus lalu.
Politisi Partai Demokrat itu, bahkan mendesak Inspektorat Daerah untuk terbuka terkait hasil pemeriksaan yang dimaksud.
Terpisah, Praktisi Sosial Rahman Arif menilai pertanggungjawaban perjalanan dinas masih menjadi permasalahan dan temuan BPK setiap tahunnya.

Salah satunya terkait meka-nisme pengadaan tiket. “Pengadaan tiket secara umum masih dilakukan secara perorangan, kecuali untuk tiket kepulangan peserta diklat yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang menurut saya menimbulkan banyak celah,” pungkasnya.  Padahal, lanjut Rahman, perjalanan dinas adalah sebuah keharusan dan sering melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

“Oleh karena itu disediakan dana dalam APBD untuk ke-perluan belanja perjalanan dinas. Petunjuk pelaksanaan juga sudah diterbitkan sebagai pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas dan pembayarannya. Akan tetapi itu tadi, masih ditemukan berbagai permasalahan yang perlu dicari penyelesaiannya. Penyelesaian masalah pada perjalanan dinas seyogyanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi dan akuntabilitas,” kuncinya.

Salah seorang pejabat di lingkungan pemkab mengakui adanya pengembalian biaya perjalanan dinas tersebut.
“Saya sendiri pernah dipanggil di BPK, karena tiket perjalanan waktu ke Manado dinilai cukup besar. Padahal saat itu saya menggunakan lion. Makanya, saya langsung telepon travelnya. Karena memang saya bayar sebesar itu tanpa rekayasa. Pihak travel pun waktu me-ngakui itu,” bebernya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone, Drs Andi Fajaruddin yang dihubungi RADAR BONE malam tadi, me-ngatakan tidak mengetahui persis laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tersebut. Pasalnya, hasil LHP, kata dia diserahkan kepada Inspektorat Daerah (Irda) sebagai tim tindaklanjut. Bukan kepada DPKAD. “Silahkan dikonfirmasi ke Inspektorat Daerah. Apa yang tertuang dalam LHP BPK itu, kami di keuangan (DPKAD) tidak tahu itu, karena LHP disampaikan kepada Inspektorat Daerah. Kami di keuangan tidak pegang LHP itu,” tutur Fajaruddin.

Sementara itu Inspektur Daerah Kabupaten Bone, Drs HA Amar Ma’ruf, MSi yang dihubu-ngi RADAR BONE menegaskan, bahwa rekomendasi sudah ditindaklanjuti. “Rekomendasi BPK sudah kami tindaklanjuti. Dan semua sudah diclearkan,” ujar Amar singkat melalui sambungan telepon, malam tadi.

*ASKAR SYAM

To Top