Bupati Bone Dilarang Mutasi Pejabat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bupati Bone Dilarang Mutasi Pejabat

Suasana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemkab Bone,, Senin 7 Agustus lalu. Ini adalah mutasi terakhir yang digelar bupati di 2017.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kepala daerah yang mencalonkan diri kembali atau petahana pada Pilkada serentak 2018 mendatang dilarang melakukan mutasi pejabat di jajarannya. Komisioner KPU Bone Divisi Teknis, Ernida Mahmud mengatakan, larangan itu berlaku sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga masa jabatannya berakhir.

Penetapan pasangan calon berdasarkan tahapan lanjut Ernida, pada 12 Februari mendatang.
“Artinya, 13 Agustus kemarin, itu sudah tidak boleh lagi ada mutasi,” tegas Ernida kepada RADAR BONE.

Larangan bupati memutasi pejabatnya lanjut Ernida, diatur di Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selain Undang-undang Pilkada, larangan tersebut juga diperkuat di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 pasal 89.

Di PKPU ayat 1 dan 2 lanjut Ernida menegaskan larangan tersebut. Ayat 1 berbunyi, bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

“Selain itu, di ayat 2 berbunyi, petahana juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” pungkasnya.

Diketahui, Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi terakhir memutasi pejabat di jajarannya enam hari jelang berlakunya larangan tersebut, tepatnya, Senin, 6 Agustus lalu.
Sebanyak 242 pejabat eselon III dan IV dilantik di gedung PKK saat itu, termasuk 12 camat diantaranya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top