Bupati Bone Tunggu Audit Badan Pengawas – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bupati Bone Tunggu Audit Badan Pengawas

Soal Desakan Pergantian Dirut Perusda

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB—Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi menanggapi serius desakan pergantian Direktur Utama Perusda Bone, Rivai Saguni. Orang nomor satu di Bumi Arung Palakka itu menyatakan sejauh masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas.

“Biarkan Badan Pengawas bekerja secara profesional. Jika memang dari hasil evaluasi dan monitoringnya menemukan adanya ketidakberesan dan merekomendasikan agar Dirut dicopot, maka kami siap lakukan itu,” tegas Fahsar saat dikonfirmasi RADAR BONE, Senin 15 Agustus lalu. Saat ini, Perusda Bone di bawah kendali Rivai Saguni tengah diaudit Inspektorat Daerah.
Rivai dipercaya memimpin Perusda Bone sejak 16 Maret 2015. Setelah setahun lebih me-mimpin perusahaan daerah itu, Rivai dinilai gagal dalam memajukan perusda. Salah satu indikatornya, perusda sejauh ini belum mampu berkontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu gebrakan perusda beberapa waktu lalu, adalah menjadi distributor BBM jenis solar non subsidi. Perusda kerjasama operasi (KSO) dengan Petro Ocean Energy, sebuah perusahaan swasta.
Sebanyak dua unit kapal tanker pun telah dibawa pihak PT Ocean Petro Energi untuk mendatangkan solar industri ke wilayah Sulewesi tersebut. Satu kapal tanker berlabuh di Pelabuhan Penyeberangan Bajoe dan satunya lagi di Pelabuhan Cappa Ujung. PT Ocean Petro Energy yang digandeng perusda mengantoni Izin Niaga Umum (INU) sehingga berhak untuk menyimpan, mengangkut dan mendistribusikan BBM.

Dalam kerjasama ini, perusda mendapatkan jasa distribusi sebesar 2,5 persen dari setiap invoice yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Kerjasama operasi yang dijalin dengan Ocean Petro Energy akan berjalan selama lima tahun ke depan. Teken kontrak terhitung 15 Oktober 2015 lalu.

Namun, kenyataannya belum setahun kerjasama ini berjalan, kapal tangker yang memuat BBM dimaksud tak terlihat lagi di Pelabuhan Bajoe maupun Pelabuhan Cappa Ujung. Sejumlah kalangan menilai terobosan perusda gagal. Bahkan, yang mencuat belakangan adalah adanya ketidakterbukaan dalam kerjasama distribusi solar itu. Direktur Keuangan perusda pun sempat buka-bukaan akan ketidakjelasan penerimaan dari KSO tersebut.

Fraksi Gerindra dalam pemandangan umumnya dalam rapat paripurna DPRD Bone menanggapi LKPJ Bupati pekan lalu, mendesak bupati untuk mengganti Dirut Perusda. Fraksi menilai perusda sejauh ini tak berkembang. Padahal telah di-suntik dana penyertaan modal dari APBD sebesar Rp500 juta di tahun 2015.

“Fraksi Partai Gerindra DPRD Bone, merekomendasikan untuk mengganti drektur Perusda Bone yang kami nilai gagal dalam memimpin perusda dan sangat merugikan daerah,” ungkap juru bicara Fraksi Gerindra, H Abd Hamid dalam rapat paripurna DPRD Bone, Jumat 12 Agustus lalu.

Wakil Ketua DPRD Bone, A Samsidar Ishak menambahkan, pergantian direktur perusda sangat perlu segera dilakukan bupati.
“Karena memang selama ini tidak ada kinerja nyata yang diperlihatkan. Program-program yang selama ini digembar-gemborkan, sampai sekarang tidak terlihat realisasinya,” tegas srikandi Partai Gerindra itu.

Di samping mendesak pergantian direktur perusda, Gerindra lanjut Samsidar juga mendesak bupati mengevaluasi kinerja beberapa pimpinan SKPD lainnya.
Termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan serta kepala SKPD lainnya yang fraksi Gerindra menilai instansi itu belum mampu bekerja secara optimal.“Fraksi Gerindra juga merekomendasikan untuk membentuk tim khusus dalam upaya investigasi penyelamatan aset daerah dan apa yang menjadi kendala riil pada pengelolaan aset daerah. Jadi saya itu, itu semua perlu dijelaskan,” pungkasnya.

*ASKAR SYAM

 

To Top