Bupati Diminta Evaluasi SKPD di Bone – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bupati Diminta Evaluasi SKPD di Bone

Pasar Sentral Palakka masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Sejauh ini pasar berkonsep tradisional modern tersebut belum bisa memberikan kontribusi PAD yang signifikan.

Realisasi PAD Rendah

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi diminta mengevaluasi kinerja SKPD menyusul rendahnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini. Target PAD tahun 2016 sebesar Rp155.636.249.462, namun yang tercapai baru Rp67.322.237.231 atau realisasi 42%.

Rendahnya pencapaian PAD ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Akademisi yang juga aktivis pemuda, Yusdar menilai perlu perhatian serius dari Bupati Bone terhadap SKPD yang masih lamban dalam merealisasikan target PAD-nya.
“Sampai Juli ini, reali-sasi PAD dari SKPD masih ada belum mencapai 50 persen. Ini merupakan indikasi bahwa masih ada SKPD yang tidak bekerja secara maksimal,” tegas Yusdar.
Menurutnya, ada sebuah kekeliruan di setiap SKPD yang dialokasikan dana cukup besar, namun capaian tingkat pelayanannya masih rendah.

“Ini menjadi indikasi ketidakberhasilan SKPD dalam pengelolaan anggaran. Kami meminta bupati memberikan teguran khusus dan melakukan pengawasan intensif pada SKPD dengan serapan rendah ini. Sehingga, pada tahun depan bisa melakukan kegiatan sesuai target perencanaan dan penganggaran maksimal. Kalau perlu, berikan perhatian khusus dengan langsung turun mengawasi SKPD tersebut,” tambahnya.

Keprihatinan serupa disampaikan kalangan legislator di DPRD Bone. Komisi II, bahkan menjadwalkan rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja SKPD pe-ngelola PAD pada kwartal kedua, atau September mendatang.
“Kemungkinan September kita evaluasi. Kalau bukan sebelum pembahasan RAPBD Perubahan, setelahnya,” pungkas Abulkhaeri, Anggota Komisi II DPRD Bone usai menghadiri rapat kerja dengan Dispenda dan Disperindag, Selasa 12 Juli lalu.

Lebih jauh Abulkhaeri mengatakan sejatinya realisasi pe-nerimaan PAD sudah menembus di atas angka 50%. Pasalnya saat ini sudah melewati pertengahan tahun. Karenanya, evaluasi bagi SKPD, kata dia perlu dilakukan secepatnya, mengingat sebentar lagi akan memasuki pembahasan APBD-Perubahan.
Abulkhaeri menambahkan dengan adanya pemangkasan kewenangan dalam pengelolaan PAD, semestinya tidak membuat pimpinan SKPD pesimis, melainkan harus lebih proaktif dalam menggali potensi-potensi PAD baru. “Ya, SKPD harus kreatif menggali potensi-potensi baru,” pungkasnya.

*ASKAR SYAM

To Top