Bupati-Ketua DPRD Tandantangani MoU KUA-PPAS APBD-P – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bupati-Ketua DPRD Tandantangani MoU KUA-PPAS APBD-P

Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi bersama Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menandatangani MoU KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, Senin 19 September kemarin

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi bersama pimpinan DPRD Bone, mendatangani MoU Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Pengajuan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, bertempat diruang pimpinan DPRD, Senin 19 September kemarin.
Sebelum disetujui melalui penandatanganan MoU, KUA-PPAS tersebut sebelumnya digodok di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone.

Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi mendorong agar RAPBD-P dibahas efektif dan bisa diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. “Mengingat banyaknya agenda kedepan. Termasuk ranperda dan APBD Pokok 2017,” pungkasnya.
Fahsar menyebutkan, anggaran perubahan tidak terlalu besar karena diperhadapkan dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) produktif.

“Termasuk adanya pengurangan DAK sebesar 10 persen, sangat berpengaruh terhadap program fisik,” terangnya.
Disisi lain lanjut Fahsar, Pemda dihadapkan pada sanksi pengurangan DAU. “Beruntung kita di Bone, sangat cermat dalam pengelolaan DAU. Jika tidak, kita juga akan terkena sanksi DAU mengingat ada beberapa kabupaten di Sulsel yang terkena sanksi itu,” terang bupati.

Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menyebutkan, dewan akan segera membahas RAPBD-P begitu RKAnya sudah disetor tim anggaran Pemkab Bone.

“Waktunya tiga hari setelah adanya MoU. Ketika RKA-nya sudah masuk nanti dirapat bamuskan untuk selanjutnya diparipurnakan penyerahan RAPBD-P kemudian dibahas. Apakah dibahas melalui pansus, komisi atau gabungan komisi nanti diputuskan melalui rapat bamus,” tandasnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone, A Fajaruddin menyebutkan, ada beberapa SKPD yang mendapatkan tambahan anggaran. Misalnya RSUD Tenriawaru Bone yang mendapatkan tambahan anggaran dari DAK non fisik berkisar Rp23 miliar dan di PU dari DAK infrastruktur irigasi sebesar Rp5,8 miliar lebih,” pungkasnya.
“Selebihnya merupakan penyesuaian dan pergeseran anggaran,” jelasnya.
Kadis DPKAD tersebut menyebutkan beberapa program yang bergeser meliputi program JKN dan sertifikasi guru. “Khusus BPJS ada tambahan Rp1,7 miliar dikarenakan bertambahnya kepesertaan. Sementara yang tidak bergerak hanya DAU (Dana Alokasi Umum),” imbuhnya.

*ASKAR SYAM

To Top