Bupati Sebut Ada Kesalahan Data – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bupati Sebut Ada Kesalahan Data

HM Sabirin Yahya
Jumlah Penduduk Miskin di Sinjai

PENULIS : LUKMAN SARDY

SINJAI, RB–Polemik angka kemiskinan di Sinjai yang mencapai 52 persen dari total jumlah penduduk di daerah itu, terus berpolemik.
Disamping itu, ada perbedaan data BPS dan Pemda terkait jumlah penduduuk miskin. BPS mengklaim total penduduk miskin di daerah itu mencapai 78 ribu lebih jiwa. Sementara data pemda, penduduk miskin di Bumi Panrita Kitta hanya sebesar 52 ribu jiwa.
Bupati Sinjai HM Sabirin Yahya menegaskan, data pemda soal jumlah penduduk miskin yang harusnya menjadi acuan.
Sabirin menyebutkan, adanya kekhawatiran perbuatan melanggar hukum dalam penggunaan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau penyalah gunaan anggaran kesehatan, tidak lepas dari kesalahan kepala desa atau perangkatnya yang mendata asal-asalan.
“Bisa saja terjadi penyalah gunaan anggaran atau tidak tepat sasaran, tapi masa seorang bupati yang mau turun mendata orang miskin atau seorang sekda yang mau turun mendata orang miskin. Itukan tugasnya kepala desa dan perangkat-perangkatnya,” ungkap bupati beberapa hari lalu.
Terpisah, praktisi sosial, Ahmad Marzuki SH MH tetap meragukan data pemda soal angka penduduk miskin di Sinjai yang jumlahnya mencapai 52 ribu jiwa.
“Justru saya menilai data yang dikeluarkan pemda asal-asalan, karena tidak melalui verifikasi dan validasi faktual di lapangan,” ungkapnya.
Marzuki mengklaim memiliki data adanya warga yang terdaftar sebagai penduduk miskin namun memiliki mobil dan rumah yang bagus.
“Sehingga kami menyimpulkan penetapannya tidak tepat sasaran. Tentu alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp15 miliar tidak tepat sasaran. Artinya ada warga yang tidak berhak yang menikmati anggarann itu,” terangnya.
Pihaknya mendesak Bupati Sinjai, segera merevisi surat keputusan bupati tentang penepatan keluarga miskin dan tidak mampu di Sinjai.
“Data yang disajikan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Jika tidak, kami khawatir SK bupati tersebut maka akan berdampak hukum jika itu dijadikan dasar penggunaan anggaran,” kuncinya.

 

EDITOR : ASKAR SYAM

To Top