Buru Data Pembanding, Pansus Telurkan Rekomendasi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Buru Data Pembanding, Pansus Telurkan Rekomendasi

Studi banding Pansus DPRD Bone di Kota Bogor terkait pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Bone Tahun Anggaran 2016.

Mengintip Pembahasan LKPj Bupati Bone Tahun 2016

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID – WATAMPONE–Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bone yang diberi amanah
menggodok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati Tahun 2016, menggelar studi banding ke Kota Bogor Jawa Barat, Senin 17 April kemarin.

Studi komparasi DPRD Bone, dalam rangka memburu data pembanding yang nantinya menjadi acuan dalam perumusan rekomendasi ke pemerintah daerah Kabupaten Bone, terkait LKPj yang tengah dibahas.
Ketua pansus, HAM Amin Mangunsara mengatakan, banyak hal yang perlu diapresiasi terkait kinerja pemerintah daerah Tahun Anggara 2016.

“Studi komparasi di Kota Bogor, juga bertujuan melahirkan rekomendasi sebagai dorongan DPRD Bone ke pemerintah daerah, untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” ungkap Amin.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, hasil dari studi banding di Bogor, akan kembali dirapatkan di pansus.

“Termasuk realisasi program yang termaktub di LKPj, akan kita kroscek langsung di lapangan (Kecamatan),” jelasnya.

Wakil ketua pansus, H Saipullah Latif menambahkan, alasan dipilihnya Bogor sebagai tujuan studi banding, mengingat kota tersebut, terkenal akan visi misinya mewujudkan kabupaten terbaik di seluruh Indonesia.
“Ada tiga kabupaten yang bersamaan melakukan studi komparasi. Yakni Magelang terkait ranperda inisiatif dan Kabupaten Agam Sumatera Barat serta DPRD Kabupaten Bone, terkait LKPj bupati,” jelasnya.

Sebelumnya, Pansus LKPj bupati, mulai membedah item per item realisasi program kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016, Rabu 12 April lalu.

Beberapa item yang menjadi sorotan pansus, salah satunya menyangkut sistem lelang jabatan, pengangkatan kepala sekolah, penegakan perda dan penyerapan angaran di ULP.

Pansus yang dipimpin HAM Amin Mangunsara, nantinya akan melahirkan rekomendasi bagi pemerintah daerah, terkait peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Sebelumnya, melalui paripurna khusus penyerahan LKPJ bupati, Selasa malam 11 April 2017, Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menegaskan, penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban akhir Tahun Anggaran 2016, disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Bone, selaku kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, yang dilakukan saty kali dalam satu tahun, paling lambat tidga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penjabaran ketentuan ini, secara teknis berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada presiden, melalui menteri dalam negeri,” ungkapnya.

Ketua pansus, HAM Amin Mangunsara menyebutkan, amanat peratura pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menegaskan, laporan keterangan pertanggung jawaban merupakan progress report atau laporan pencapaian atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus, H Saipullah Latif menyebutkan, banyak hal yang perlu dibedah, terkait laporan kinerja pertanggungjawaban bupati, atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016.
Termasuk lanjut dia, sistem lelang jabatan yang selama ini menjadi sorotan publik, pengangkatan kepala sekolah yang beberapa diantaranya diduga tidak mengantongi sertifikat cakep, penegakan perda yang lamban serta lambannya sistem tender di ULP.

 

To Top