Bus Sekolah di Bone Hanya Jadi Pajangan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bus Sekolah di Bone Hanya Jadi Pajangan

Bus sekolah hanya terpakir di samping kantor Dishub Bone di kompleks Stadion Lapatau. Sekolah mendesak bus sekolah difungsikan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kepolisian Resort Bone mengeluarkan edaran terkait larangan bagi anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Siswa pun mendesak pemerintah daerah mengaktifkan bus sekolah.

Beberapa waktu lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Bone bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menandatangani kesepakatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat lalu lintas dan penindakan hukum bagi pelajar dibawah umur, yang masih menggunakan kendaraan ke sekolah.

Penandatangan kesepakatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat lalu lintas dan penindakan hukum bagi pelajar dalam wilayah Bone disaksikan langsung oleh Bupati Bone Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi dan Kepolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SIK MSi serta para kepala SMP.

Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam SIK MSi mengatakan lalu lintas ini bagian dari urat nadi kehidupan. Sebagaimana urat nadi dalam diri manusia bilamana darahnya tidak lancar bisa menyebabkan sakit. Seperti itu juga lalu lintas, jika tidak terjadi keteraturan di jalan maka bisa menghambat segalanya.

“Untuk mencegah hal itu, kita memulainya di usia dini. Dengan cara melakukan pembinaan kepada para pelajar. Alhamdulillah berkat dari kegiatan yang selama ini kita lakukan, angka kecelakaan untuk anak dibawah umur bisa menurun,” ungkapnya.

“Kerja sama ini salah satu upaya untuk memupuk kesadaran anak-anak agar sadar dalam berlalu lintas. Sehingga melalui kerja sama ini, diharapak dapat memunculnya kesadaran berlalu lintas. Karena pelanggaran dalam berlalu lintas itu bagian dari dosa juga,” tambahnya.

Kasat Lantas Polres Bone AKP M Tamrin mengatakan, kerja sama ini dalam rangka menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, para pelajar yang belum cukup umur dilarang membawa motor.

“Untuk tahap pertama kita akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Namun kalau larangan ini tak diindahkan kita akan lakukan penindakan dengan memanggil orangtua siswa,” ujarnya.

Kasatlantas juga mengaku untuk mewujudkan program ini, pihaknya telah membangun koordinasi dengan pihak pemerintah daerah baik bupati maupun Dishub agar mobil bus layanan antar jemput siswa bisa diaktifkan di wilayah kota.

“Kami sudah koordinasi hal tersebut, bupati merespon hal tersebut,” ujarnya.  Hanya saja, penegasan ini tidak dibarengi kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan transportasi khusus bagi anak sekolah atau bus sekolah. Dua bus sekolah yang dimiliki dinas perhubungan tak beroperasi alias mangkrak.  Sejumlah siswa yang ditemui RADAR BONE, mendesak pemkab segera mengaktifkan bus sekolah yang mangkrak tersebut.

“Kalau memang kami sebagai siswa dilarang bawah motor sendiri karena masih di bawah umur, tentunya kami berharap ada fasilitas angkutan anak sekolah dari pemerintah yakni bus sekolah yang bisa antar jemput kami dari sekolah,” ungkap A Syamsuryawati, salah satu pelajar di Bone.

Desakan serupa disampaikan siswa lainnya, Ervina Bakri. “Saya ke sekolah naik motor setiap hari, namun kalau ini sudah dilarang bawa motor ke sekolah terpaksa saya diantar orang tua, namun kalau memang pemerintah mau sediakan bis maka tentunya kami setuju sekali dengan adanya itu,” harapnya.

Disisi lain, dua bus sekolah hanya menjadi pajangan. Bus ini hampir tak pernah difungsikan untuk mengantar dan menjemput siswa. Pantauan RADAR BONE, satu bus sekolah hanya terparkir di kompleks stadion Lapatau Bone.
Pihak Dishub beralasan, tak menfungsikan bus sekolah, lantaran tak adanya biaya operasional.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, H Nashar mengaku, selama 2017 tidak pernah lagi digunakan mengangkut siswa setiap hari karena tidak ada biaya operasionalnya. Ironisnya, meski tak memiliki biaya operasional, tapi bus sekolah dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain. “Mobil bus tersebut hanya digunakan untuk kegiatan Bone Sehat dan kebutuhan siswa atau mahasiswa. Siapa saja yang membutuhkan bus tersebut bisa digunakan dan itu digratiskan,” paparnya.

Namun Dishub tegas Nashar siap mengaktifkan bus sekolah, begitu ada instruksi. Ia mendukung jika bus sekolah diaktifkan, karena dapat mengurangi jumlah kendaraan.

“Kalau memang ini program itu diterapkan, Insya Allah Dinas Perhubungan siap untuk mengangkut siswa setiap hari.

Kami upayakan pelayanan itu dimaksimalkan, meskipun anggaran untuk biaya operasionalnya tidak ada yang dikhususkan untuk itu,” ujarnya.

Tak menganggarkan biaya untuk operasional bus, Dishub justru menggelontorkan anggaran puluhan juta rupiah di APBD 2019 untuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas atau kendaraan operasional milik instansi itu.
Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan pelumas misalnya, dianggarkan Rp70 juta, pergantian suku cadang Rp35 juta dan belanja jasa service Rp13 juta.

Praktisi sosial, Rahman Arif meragukan tak adanya biaya operasional untuk bus tersebut.
“Kenapa dianggarkan pengadaan bus sekolah, jika memang tidak siap untuk operasionalnya,” kritik Rahman.
Ia melihat pemanfaatan yang salah dari bus ini. “Jangan sampai bus ini dikomersialkan. Disewakan untuk masyarakat yang akan menggunakan bus itu. Sangat fatal jika itu terjadi, karena bus ini dibeli, dianggarkan di APBD bukan untuk disewakan, melainkan untuk kepentingan melayani para siswa. Apalagi sekarang, siswa SMP dan tingkatannya, dilarang menggunakan motor ke sekolah. Jadi sekarang sudah selayaknya difungsikan bus tersebut sesuai peruntukannya,” tukasnya.

Sementara itu, pihak sekolah mendukung adanya MoU antara kepolisian dan pemerintah daerah, terkait larangan pelajar dibawah umur membawa kendaraan ke sekolah. Dengan adanya larangan tersebut, pihak sekolah berharap siswa diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah. Salah satunya, dengan menfungsikan bus sekolah.

Kepala SMPN 3 Watampone, Firman SPd MPd menegaskan, bus sekolah harus difungsikan. Apalagi di SMP yang dia pimpin, ada puluhan siswa yang jarak rumahnya, sangat jauh dengan sekolah.

“Banyak orang tua siswa berharap pemerintah bisa memfasilitasi bus sekolah bagi anak-anaknya sebagai sarana transportasi menuju ke sekolah. Angkutan bus sekolah inipun sangat didambakan para orang tua siswa karena dinilai bisa menurunkan resiko laka lantas terhadap anak-anaknya saat menuju dan pulang sekolah,” ujarnya kepada RADAR BONE, Minggu 3 Februari kemarin.

Apalagi kata dia, pemerintah daerah telah berjanji untuk mengaktifkan kembali bus tersebut.
“Sekali lagi, kami mendukung ketika ada bus sekolah karena sangat membantu siswa kami, dan ini juga telah disepakati bupati pada penandatanganan MoU kemarin,” jelasnya.

Dukungan serupa dilontarkan kepala MTsN 1 Bone, Muhammad Adam. “Kami sangat mendukung pemerintah daerah ketika menfasilitasi bus sekolah bagi siswa dan saya rasa siswa juga aman kesekolah dengan adanya fasilitas itu,” pungkasnya.*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top