Catat!, Politisi Dilarang Jadi Pengurus Komite Sekolah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Catat!, Politisi Dilarang Jadi Pengurus Komite Sekolah

Orangtua siswa di sekolah ini pernah mengeluhkan iuran komite berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu perbulan. Iuran ini digunakan sekolah untuk membayar gaji guru honorer .

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Pengurus partai politik tak lagi diperbolehkan menjadi pengurus komite sekolah. Larangan yang sama juga diberlakukan terhadap pejabat pemerintah dan kalangan pendidik. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepmen itu, diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Pada pasal 4 pada Permendikbud ini diatur tentang unsur-unsur yang tidak bisa menjadi anggota komite, diantaranya anggota atau pengurus organisasi profesi pendidik dan pe-ngurus partai politik.
Tak hanya itu saja, anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum komunikasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pejabat pemerintah yang membidangi pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd membenarkan berlakunya regulasi baru tersebut.
“Kami juga sudah baca aturan itu, maka dari itu untuk saat ini kami akan mensosialisasikan aturan itu kepada sekolah agar secepatnya ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Nursalam juga tak menampik, pengurus Komite Sekolah yang ada di Bone mayoritas berasal dari kalangan pemerintah, DPRD, Partai Politik, Guru dan Tenaga Kependidikan. Nursalam akui mereka menjadi pengurus komite sekolah, setelah didorong masyarakat karena dianggap peduli terhadap pendidikan. Akan tetapi, jika mengacu pada aturan yang baru, maka pihak sekolah, kata Nursalam harus segera menyesuaikan.

“Saya sudah baca dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2016 tersebut. Pada pasal 14 komite sekolah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap diakui, dan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. Itu menandakan bahwa, sekolah masih diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian,” jelasnya.

Jika memang pihak sekolah masih ingin melibatkan unsur pemerintah masuk dalam struktur komite sekolah, sambung Nursalam itu bisa saja dilakukan. Namu demikian, mereka tidak bisa dijadikan sebagai pengurus. Melainkan cuma menjadi pembina. “Di dalam aturan itu, pada Pasal 5 Bupati/Wali Kota, Camat/Kepala Desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya,” katanya.

Nursalam juga mengakui bahwa di dalam Permendikbud itu juga diatur larangan terhadap komite sekolah menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam. Termasuk juga larangan pungutan dari peserta didik atau orangtua siswa. “Karena mengingat Permendikbud ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, maka saya berharap segera ditindaklanjuti oleh pihak sekolah,” kunci Nursalam
Kepala SMA Negeri 4 Watampone Drs A Abd Gaffar yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan mengaku sudah membaca regulasi baru terkait komite sekolah tersebut.

Dia pun berjanji akan melakukan penyesuian di sekolah yang dipimpinnya. “Karena mengingat itu sebuah aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, tentu selaku kepala sekolah kita segera menyikapi hal itu,” ungkapnya.
Gaffar akan membicarakan dengan guru dan pengurus komite sekolah yang saat ini menjabat. “Intinya kita akan tetap menyesuaikan,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun RADAR BONE sejumlah komite sekolah di daerah ini ,pengurusnya didominisi politisi dan pejabat pemerintah, diantara SMA Negeri 4 Watampone (Politisi), SMA Negeri 1 Watampone (Politisi), SMK Negeri 1 Watampone (Pejabat pemerintah), SMA Negeri 5 (Pengusaha) dan SMA Negeri 2 Watampone (Politisi), MAN 1 Watampone (Tenaga Pendidik), MAN 2 Watampone (Pensiunan PNS), SMA Negeri 3 Watampone (Akademisi), SMP Negeri 6 Watampone (Pejabat pemerintah), SMP Negeri 2 Watampone (Tenaga Pendidik), SMP Negeri 1 Watampone (Tenaga Pendidik), SD Negeri 24 Macanang (Politisi), SMP Negeri 4 Watampone (Akademisi), SD Negeri 10 Manurunge (Politisi).

 

To Top