Dana ‘Tak Bertuan’ Menumpuk Di Kasda, Tunjangan Sertifikasi Guru Tak Tersalur Rp100 M – Radar Bone

Radar Bone

Berita Utama

Dana ‘Tak Bertuan’ Menumpuk Di Kasda, Tunjangan Sertifikasi Guru Tak Tersalur Rp100 M

 

Editor : Usman Sommeng
Reporter : Agustapa

WATAMPONE, RB–Pemerintah daerah kini dibuat risau dengan dana tunjangan profesi guru (TPG) yang menumpuk di kas daerah (Kasda). Betapa tidak, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terkumpul sedikitnya Rp100 miliar dan sertifikasi guru yang belum tersalur. Parahnya lagi, tak diketahui siapa pemilik dana sertifikasi tersebut.

Dana tunjangan sertifikasi guru (TPG) atau yang lebih dikenal dana sertifikasi guru setiap tahun tak pernah habis disalurkan pemerintah daerah. Sejak tahun 2012, dana sertifikasi guru selalu tersisa di kas daerah. Akibatnya dana ini tercatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada setiap pergantian tahun anggaran. Hingga akhir 2015 lalu, masih terdapat sedikitnya Rp100 miliar dana sertifikasi yang tersimpan di kas daerah karena diketahui pemiliknya alias tidak ada permintaan pencairan. “Itu sudah masuk pagu 2015, tapi meski begitu hingga akhir tahun 2015 masih ada tersisa Rp100 miliar lebih,” tutur H Najamuddin SSos, Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone saat dihubungi RADAR BONE, Minggu 27 Maret kemarin.
Atas menumpuknya dana sertifikasi tersebut, Najamuddin pun meminta dinas pendidikan untuk berkoodinasi dengan pemerintah pusat, agar dana yang belum tersalur tersebut dimasukkan sebagai dana sertifikasi guru tahun 2016. “Kami sudah meminta disdik, agar berkoordinasi dengan pusat supaya dana itu dimasukkan ke tahun anggaran 2016,” jelas Najamuddin.
Najamuddin memperkirakan terjadinya penumpukan dana sertifikasi di kasda, karena ada guru yang tidak terbit SK-nya, sehingga belum berhak menerima dana sertifikasi.
Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone, A Hasanuddin membenarkan adanya dana sertifikasi guru Rp100 miliar yang belum tersalur dan kini tersimpan di kasda.
Hasanuddin mengatakan, pihaknya akan membayarkan dana sertifikasi setelah ada permintaan yang masuk. Namun kenyataannya, meski masih ada tersisa Rp100 miliar di tahun 2015, tapi hingga akhir tahun anggaran tak ada permintaan yang masuk. Dengan demikian, tidak diketahui siapa pemilik dana sertifikasi Rp100 miliar tersebut. Kendati demikian, Andi Daddi, panggilan akran A Hasanuddin memperkirakan masih ada guru yang belum terbit SK-nya, sehingga belum dibayarkan dana sertifikasinya. “Kan untuk mendapatkan dana sertifikasi itu, guru mesti memenuhi waktu pembelajarannya. Mungkin saja SK-nya belum ada, sehingga belum dibayar,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs. Nursalam, MPd yang dikonfirmasi RADAR BONE, Minggu, 27 Maret kemarin mengatakan dana sertifikasi guru yang menumpuk di kasda saat ini merupakan akumulasi dana silpa dari tahun 2012-2015. “Jadi dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna membayar sertifikasi guru merupakan silpa dari tahun 2012-2015,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Nursalam, dana silpa yang di kasda tersebut, berdasarkan aturan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tunjangan profesi di tahun berikutnya. “Bukan cuma itu saja, dana tunjangan profesi yang masuk silpa tersebut juga dapat digunakan membayar kekurangan tunjangan profesi guru yang terlambat SK dirjennya terbit,” jelasnya.
Terkait menumpuknya dana sertifikasi guru di kasda, Nursalam tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti karena kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, lanjut dia hanya sebatas mengusulkan jumlah penerima sertifikasi. “Jadi bukan kami yang meminta dana ke pusat. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone hanya memverifikasi usulan tunjangan profesi guru berdasarkan dengan SK Dirjen yang terbit,” ungkap Nursalam.
SK Dirjen guru ini, kata Nursalam merupakan salah satu syarat guru dalam menerima sertifikasi. Maka dari itu, dalam pengusulan pembayaran tunjangan, disdik berdasar pada SK dirjen yang diterbitkan oleh pusat. “Jadi meski guru telah mengantongi sertifikat pendidikan, namun tidak terbit SK Dirjen-nya maka tidak bisa diusulkan mendapat tunjangan,” terangnya.
Adapun jumlah guru yang diusulkan menerima tunjangan sertifikasi pada tahun 2015 lalu mencapai 5.000-an guru. “Rata-rata dalam pengusulan setiap triwulan, pemerintah daerah mencairkan dana tunjangan profesi guru kadang Rp47 sampai Rp49 miliar,” bebernya.

agustaparadarbone@gmail.com

*FAKTA.

Dana Sertifikasi Guru Di Kas Daerah

-Dana sertifikasi guru yang belum tersalur Rp100 miliar
-Akumulasi Silpa sejak tahun 2012 hingga 2015
-Sejauh ini belum diketahui pemilik dana tersebut
-Diduga dana tersebut milik guru yang belum terbit SK dirjen-nya, termasuk kepala sekolah yang sudah melewati masa tugas delapan tahun
-Penerima dana sertifikasi yang diusulkan tahun 2015 sekira 5.000-an orang
-Setiap triwulan disdik mencairkan Rp47 miliar sampai Rp49 miliar
-DPKAD meminta Disdik berkoordinasi dengan pusat, agar dana tersebut dimasukkan dalam pagu 2016

-Tunjangan Sertifikasi Guru Tak Tersalur Rp100 M
Dana ‘Tak Bertuan’ Menumpuk Di Kas Daer ah

To Top