Data Plt Kepsek Diinput Jadi Kepsek Definitif. Operator Cemas Tersandung Kasus Hukum – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Data Plt Kepsek Diinput Jadi Kepsek Definitif. Operator Cemas Tersandung Kasus Hukum

Forum komunikasi operator SMP saat mengikuti bimbingan teknis aplikasi dapodik 2017, Senin 27 Februari lalu.

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB–Operator sekolah mulai diliputi rasa bersalah, terkait dugaan manipulasi data pelaksana tugas kepala sekolah ke dalam data pokok pendidikan (Dapodik) sekolah. Penginputan data Plt kepsek ke dalam sistem dapodik merupakan tugas dari operator sekolah. Tak heran jika operator sekolah dilanda kecemasan saat mengisi data Plt kepsek ke dalam sistem dapodik tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Mereka khawatir tindakan manipulasi data tersebut akan menimbulkan implikasi hukum kelak, yang bisa menyeret mereka ke dalamnya.  Salah satu operator sekolah berinisial DI kepada RADAR BONE, menyatakan sangat cemas dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terkait penginputan data Plt kepsek. “Terus terang apa yang kita lakukan ini tindakan keliru. Akan tetapi, kita tidak bisa berbuat banyak karena itu perintah langsung dari Disdik,” ungkap DI.

Karenanya dia pun meminta agar dampak hukum yang akan timbul kelak dari kebijakan ini harus ditanggung oleh Disdik. “Jangan dilempar ke sekolah. Bahkan kalau perlu ada hitam di atas putih berupa pernyataan dari Disdik. Sehingga ketika kebijakan itu menimbulkan persoalan hukum, sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Pendidikan,” bebernya.

Dijelaskan DI, guru yang mengajar di sekolah A dan diangkat menjadi Plt kepsek di sekolah A (sekolah asal), tidak bisa terdata. Karena Plt kepsek tidak boleh berasal dari sekolah asal. Agar data bisa terinput, kata DI maka data Plt kepsek dimanipulasi menjadi kepsek definitif.

BACA JUGA  Pertama Kalinya, Penunggu Sungai Walannae Muncul di Pemukiman Penduduk

Lebih jauh DI membeberkan guru yang mengajar di sekolah A, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai Plt kepsek di sekolah B, bisa terinput datanya di sekolah B sebagai Plt kepsek, asalkan datanya di sekolah A tetap diinput sebagai guru kelas. Sedangkan di sekolah B dipilih sekolah non induk, sehingga Nomor SK Plt kepsek bisa diterima sistem.

“Akan tetapi, karena plt kepsek tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru kelas di sekolah A, dengan mengampuh 24 jam perminggu karena berbenturan dengan tugasnya sebagai Plt kepsek di sekolah B, maka Plt kepsek ini pun memalsukan datanya di sekolah B sebagai kepala sekolah definitif,” urainya.

Ditegaskan DI, guru yang diangkat sebagai Plt kepsek di sekolahnya sendiri, tidak bisa dinput datanya sebagai Plt kepsek ke dalam sistem dapodik. Karena di dalam sistem dimaksud tidak dibenarkan pengangkatan Plt kepsek berasal dari sekolah asal.

“Maka dari itu, kebijakan disdik agar Plt kepsek menginput datanya sebagai kepala sekolah dalam sistem dapodik, dipertanyakan dasarnya. Sehingga kalau timbul persoalan nantinya dikemudian hari, kami minta disdik bertanggungjawab,” pintanya.

BACA JUGA  Dinkes Anggarkan Rp9,1 Miliar

Salah satu Plt kepsek di Kecamatan Sibulue, Syahruddin menegaskan kebijakan disdik harus dibarengi tanggungjawab. Mengingat, kata Syahruddin sejumlah Plt kepsek telah menginput datanya menjadi kepsek definitif dalam sistem dapodik. “Sekolah bertindak atas dasar surat perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, maka dari itu, jika kelak muncul persoalan hukum dikemudian hari, disdik harus bertanggungjawab,” ungkapnya.

Syahruddin tetap berharap kebijakan yang dikeluarkan disdik tersebut tidak berdampak pada tunjangan profesi guru nantinya. “Karena jangan sampai gara-gara persoalan ini, para Plt kepsek harus mengembalikan uang negara, karena dianggap tidak berhak menerima tunjangan profesi,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Plt kepsek lainnya, Hj Rumaya, SPd. Plt Kepala SDN 24 Macanang ini mengatakan dirinya bertindak sesuai perintah disdik. “Kalau memang kebijakan itu akan merugikan kami, disdik harus bertanggungjawab. Karena apa yang kami lakukan itu semuanya atas perintah dari disdik,” paparnya.
Menggapi kecemasan operator sekolah dan Plt kepsek tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs Nursalam, MPd mengatakan kebijakan yang diambil pihaknya tersebut merupakan langkah darurat. Pasalnya jika hal itu tidak dilakukan sambung Nursalam, maka secara otomatis 370 sekolah dikorbankan.

“Jadi mengenai kebijakan itu, melanggar atau tidak, itu persoalan di kemudian hari. Intinya kami ingin menyelamatkan sekolah. Kapan hal itu tidak dilakukan banyak dampak yang ditimbulkan. Bisa saja mengorbankan siswa, guru maupun sekolah,” paparnya.

BACA JUGA  Kapolda Janji Tindak Pelaku

Nursalam menegaskan apapun konsukuensi yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. “Jadi operator sekolah dan Plt kepsek tidak perlu khawatir,” pintanya.

Mengenai pembayaran tunjangan profesi Plt kepsek yang dianggap akan menimbulkan potensi pengembalian uang negara, kata Nursalam hal itu akan diantisipasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

“Jadi kalau Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Plt kepsek terbit, maka sebelum dilakukan pembayaran tunjangan profesi, akan diawali dengan konsultasi ke Dirjen GTK Kemendikbud.

Kalau hal itu dibenarkan, maka kita akan bayar, namun kalau hal itu tidak dibenarkan maka kita tidak akan lakukan pembayaran. Meski hal itu mengorbankan para Plt kepsek di Bone,” paparnya.

Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle, MM yang dimintai tanggapannya mengenai hal itu justru mendukung langkah disdik. Menurutnya Plt kepsek sama tanggungjawabnya dengan kepala sekolah definitif. “Mereka diangkat sebagai Plt kepsek itu karena hanya menyiasati saja.  Karena kita tidak bisa mendefinitifkan mereka karena akan melanggar regulasi yang ada. Maka dari itu kita akan percepat kegiatan diklat cakep,” tandasnya.

Click to comment
To Top