Demi Tunjangan Sertifikasi, Kepsek Manipulasi Data? – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Demi Tunjangan Sertifikasi, Kepsek Manipulasi Data?

Suasana penyetoran berkas sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Bone, beberapa waktu lalu.

WATAMPONE, RB—Demi tetap mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG), sejumlah kepala sekolah yang sudah over masa tugas (kadaluarsa) diduga memanipulasi data dari status kepala sekolah menjadi guru biasa. Permendiknas yang mengatur masa tugas kepala sekolah, menegaskan guru yang sudah lebih delapan tahun memangku jabatan kepala sekolah tidak berhak lagi menerima tunjangan sertifikasi.

Khawatir tak lagi menerima tunja-ngan sertifikasi tahun ini, karena datanya ditolak oleh sistem penginputan data pokok pendidikan (Dapodik). Sejumlah kepala sekolah kadaluarsa pun cemas.Tak pelak, banyak kepsek kadaluarsa nekat mengubah data di dapodik yang rutin dikirim pihak sekolah ke Kementerian Pendidikan.
Aksi nakal kepsek rupanya terdeteksi oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dimana pada data dapodik, terdapat sekira 300 Kepala TK dan Kepala SD yang merubah datanya menjadi guru biasa.
Aksi nekat kepsek kadaluarsa ini bermula saat sistem dapodik menolak data kepala sekolah yang over masa tugasnya terinput ke dalam sistem, sehingga untuk mengakali hal tersebut, kepala sekolah pun menginput datanya menjadi guru biasa.
“Tindakan guru ini langsung terbaca di kabupaten, karena kepala sekolah yang merubah datanya menjadi guru mengakibatkan sekolah yang ditempatinya bertugas langsung terbaca di sistem, tidak ada kepala sekolahnya. Padahal sekolah yang bersangkutan memiliki kepala sekolah,” ungkap Drs H Ibrahim Yukkas, ST, MSi. Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Ibrahim membeberkan bahwa sesuai data yang ditemukan dalam sistem dapodik kabupaten, terdapat 273 kepala SD dan sekira 90-an Kepala TK yang diduga memanipulasi datanya.
“Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, karena meski kepala sekolah tidak merubah datanya, SK Dirjen mereka tetap diterbitkan, cuma kepala sekolah hanya tidak sabar menunggu sistem terbuka. Buktinya, sejumlah kepala sekolah yang over masa tugasnya tetap terbit SK Dirjen-nya,” ungkapnya.
SK Dirjen kata Ibrahim adalah salah satu dasar pembayaran tunjangan profesi guru. “Meski SK Dirjen guru terbit, kalau guru tidak memenuhi syarat tetap tidak bisa menerima tunjangan,” katanya.
Disinggung soal pembayaran tunjangan sertifikasi bagi kepsek nakal tersebut, Ibrahim mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis. “Sampai sejauh ini, kami belum bisa bertindak karena juknis terkait pembayaran sertifikasi guru belum terbit. Namun kalau juknis melarang hal tersebut, maka tentu kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone akan mengikuti juknis tersebut,” terangnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd juga berpendapat serupa. Saat ini, kata Nursalam pihaknya belum bisa mengajukan permintaan ke keuangan daerah terkait pembayaran sertifikasi guru tahun 2016. Pasalnya juknis yang mengatur pembayaran sertifikasi guru belum terbit. “Jadi nanti kami akan mengacu pada juknis. Kalau ada yang tidak bersyarat, maka tentu akan diverifikasi,” tandasnya.
Sekadar diketahui, pada data pokok pendidik (Dapodik) berisi data masa kerja, jam mengajar hingga tugas tambahan. Pada kolom tugas tambahan itulah, kepala sekolah mengosongkan alias tak mengisi, sehingga data sebagai kepala sekolah tidak muncul di sistem.

agustapa/usmansommeng

To Top