Dewan Dukung Diskop Bertindak – Radar Bone

Radar Bone

Berita Utama

Dewan Dukung Diskop Bertindak

WATAMPONE, RB–Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, mendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone untuk menutup koperasi yang melakukan praktik rentenir.

Anggota DPRD Bone, Bustanil Arifin Amry mengatakan jika kehadiran koperasi bukan memberikan keuntungan bagi anggota. Namun sebaliknya ‘mencekik’ karena menetapkan suku bunga yang tinggi, maka Dinas Koperasi dan UMKM Bone wajib bertindak.
“Kalau betul ada seperti itu, maka tidak ada alasan bagi dinas koperasi, untuk tidak mencabut izin koperasi tersebut. Karena jika dibiarkan, masyarakat yang akan dirugikan,” tegas Wakil Ketua Komisi II itu kepada RADAR BONE, Selasa 16 Februari kemarin.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, ada aturan yang jelas yang mengatur soal tata laksana perkoperasian (Undang-undang koperasi).
Anggota Komisi II lainnya, Abulkhaeri berpendapat sama. “Inilah persoalan yang harus ditangani dan diselesaikan agar semuanya tertib, dan tidak ada lagi rentenir berkedok koperasi atau koperasi yang tidak memiliki izin dan badan hukum,” tegasnya.
Abulkhaeri juga mengimbau pelaku koperasi yang murni melaksanakan simpan pinjam, supaya mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Diharapkan juga agar masyarakat sebelum melakukan simpan pinjam, supaya teliti terlebih dahulu, apakah koperasi itu memiliki legalitas hukum atau tidak. Jangan meminjam dana kepada koperasi yang ternyata rentenir, tapi pinjamlah kepada koperasi yang benar benar memiliki aspek legalitas berbadan hukum dan memiliki ijin sesuai dengan undang-undang perkoperasian,” imbuhnya.
Sebelumnya, menjamurnya koperasi di Bone, yang beberapa diantaranya diduga didirikan hanya untuk meraup keuntungan pribadi, menuai keprihatinan banyak kalangan.
Praktisi Sosial, Rahman Arif menegaskan, sampai sekarang koperasi berani melakukan usaha simpan pinjam dengan bunga yang sangat tinggi melebihi ketentuan bunga bank, sehingga masyarakat yang meminjam ‘terhimpit’. Rentenir berkedok koperasi tersebut, ada yang sudah memiliki badan hukum koperasi tapi tidak memiliki ijin. “Rentenir ini sangat menghindari sekali masyarakat jadi anggota, mereka hanya melayani peminjaman dana kepada masyarakat, tapi bunganya sangat besar melebihi ketentuan, bila tidak bayar bunga dilakukan pemaksaan hingga penyitaan barang milik masyarakat. Ini sangat meresahkan masyarakat,” terangnya.
Rahman juga mendesak Dinas Koperasi Kabupaten Bone, untuk menindak tegas pelaku koperasi abal’abal. Termasuk kata dia, tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tegas menutup koperasi ‘Siluman’ tersebut.
“Kepala dinas koperasi, juga harus berani menindak tegas rentenir berkedok koperasi tersebut. Apalagi jika pengoperasiannya meresahkan masyarakat (Suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi),” kuncinya.

To Top