Dewan Kecam, Kadis Dukung Bidan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dewan Kecam, Kadis Dukung Bidan

Melahirkan Di Rumah, Didenda Rp750 Ribu

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Komisi IV DPRD Kabupaten Bone bereaksi keras, terkait kasus ibu melahirkan di Desa Padangloang Kecamatan Cina yang dikenakan denda sebesar Rp750 ribu. Namun di sisi lain, Kadis Kesehatan Kabupaten Bone, dr Hj Khasma Padjalangi, MKes menilai penarikan pembayaran bukan pelanggaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Rismono Sarlim sa-ngat menyayangkan hal itu. Politisi Partai Hanura ini mengakui, adanya perda yang sudah disahkan terkait retribusi jasa umum, namun itu belum disosialisasikan.
“Nanti persoalan ini akan kita tindaklanjuti melalui rapat di Komisi IV,” tegas Rismono usai mengikuti rapat badan legislasi, Kamis 19 Mei kemarin.

Senada ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Bone, Syamsul Bahri. Syamsul Bahri yang juga anggota Baleg tersebut menegaskan, aturan tersebut baru bisa diterapkan ketika perdanya sudah tersosialisasi dengan baik.
“Inikan masih banyak masyarakat yang tidak tahu kalau melahirkan di rumah didenda. Mereka tidak tahu kalau melahirkan di puskesmas, semua ditanggung,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu me-negaskan, perda tersebut diajukan sebagai upaya pemerintah daerah menekan angka kematian ibu dan bayi. “Makanya dianjurkan melahirkan di puskesmas atau rumah sakit. Cuman saat ini penerapan denda tersebut sepatutnya belum diberlakukan, mengingat perda itu belum disosialisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bone, dr Hj A Khasma Pa-djalangi, MKes kepada RADAR BONE, Kamis 19 Mei kemarin mengatakan, pasien bersalin yang tidak memiliki kartu BPJS kesehatan dikenakan pembayaran sebesar Rp400.000. Khasma juga menilai denda sebesar Rp750 ribu tidak tergolong pungutan liar (Pungli).

Pasalnya, ada jasa yang diberikan bidan pada pasien Susianti yang melahirkan di rumah selama beberapa kali. ‘Pasien itu melahirkan di rumahnya, sehingga bidan setempat mendatangi rumahnya berkali-kali untuk memandikan anaknya, serta meng-ikat tali pusarnya sampai jatuh. Dan banyak pula yang dilakukan yang lain. Semua jasa itu, besar pembayarannya berbeda-beda. Ada Rp30.000 dan ada Rp20 ribu. Makanya pembayarannya sampai dengan Rp750.000,” jelas Khasma.

Bahkan, lanjut Khasma sebelum melahirkan ada kesepakatan bersama antara bidan de-ngan pasien, tapi setelah kejadian itu terungkap ke publik, bidannya ketakutan dengan hebohnya pemberitaan di media. “Sebenarnya bidan hendak mengembalikan uang tersebut. Tapi pasien tidak mau menerima, karena dia merasa tertolong, apalagi anaknya yang dilahirkan bisa selamat, malah dia berterima kasih,” beber Khasma.

Karenanya terkait pembayaran kepada pasien Susianti, Khasma menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan bidan AS.
“Tidak melanggar kalau me-ngenai pembayarannya, karena memang ada aturannya, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011. Ha-nya saja, saya sayangkan karena dia melayani di rumah pasien. Padahal dendanya jika melahirkan di rumah warga, kemudian anaknya meninggal dunia atau ibunya yang meninggal, maka bidan akan dikenakan sanksi sebesar Rp500 juta,” urai Khasma.

Karenanya Khasma mengharapkan seluruh bidan di daerah ini, jika ada pasien yang hendak melahirkan segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Pasalnya, jika melahirkan di rumah, nyawa bayi atau ibunya tak tertolong, maka resiko bagi bidan sangat besar.
Kepala Puskesmas Cina, Samanhudi juga mendukung bidan AS terkait penerapan denda tersebut. “Pembayaran yang disampaikan bidan tersebut tidak ada salahnya. Karena memang ada di Perda Nomor 2 Tahun 2011,” katanya singkat.

Most Popular

To Top