Dewan Pelototi Rekomendasi BPK – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dewan Pelototi Rekomendasi BPK

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat membahas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, Selasa 4 Juli kemarin.

Pertanggungjawaban APBD Dievaluasi

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat membahas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, Selasa 4 Juli kemarin.

Salah satu yang menjadi fokus kajian banggar, adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone, Tahun Anggaran 2016.

Jalannya rapat sempat berlangsung alot, lantaran tidak hadirnya kepala SKPD yang bersentuhan langsung dengan pemeriksaan tersebut, diantaranya, Kepala BPKAD, Drs A Fajaruddin MM yang hanya diwakili oleh Sekretaris BPKAD, A Najamuddin dan A Hasanuddin (Kabid Anggaran).

Kepala Inspektorat Kabupaten Bone, A Amar Ma’ruf juga absen di rapat tersebut. Kepala BKAD dan Kepala Inspektorat diketahui, mendampingi bupati mengikuti fit and proper test di Kantor PDIP Sulsel.
Sementara Kepala Bappeda Bone, Drs Abubakar meminta agar rapat dipending. Abubakar hanya menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan BPK yang meliputi tiga poin, yakni opini atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern yang menjadi temuan BPK, terdiri dari penataausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib, tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone yang belum didukung dengan bukti perikatan dan pembelian yang telah lunas, belum diproses bukti kepemilikannya serta penerimaan dan penggunaan dana BOS, SD, SMP dan SMA/SMK Tahun Anggaran 2016, dari Pemprov Sulsel kepada Pemkab Bone yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Sementara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peratuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan kepada Bupati Bone, agar menginstruksikan Sekda Bone selaku pengelola barang milik daerah, untuk lebih optimal dalam melakukan tindaklanjut atas rekomendasi BPK terkait pengelolaan dan penyajian aset tetap milik pemda. Selain itu, menginstruksikan Sekda agar mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan Pasar Sentral Palakka.

Selanjutnya, menginstruksikan Tim Aset Pemerintah Daerah (TPAD), agar di tahun anggaran berikutnya, menganggarkan penerimaan dan penggunaan dana BOS dalam APBD serta menginstruksikan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, untuk menarik dan menyetorkan ke kas daerah, atas kelebihan pembayaran gaji yang belum dikembalikan.

Abubakar juga menyebutkan, di Tahun Anggaran 2017, kemungkinan besar ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp40 miliar lebih.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Bone, H Kaharuddin mendesak agar LKPD Tahun Anggara 2016, tidak dibahas tergesa-gesa.

“Bijaknya rapat ditunda sampai kepala BPKAD dan Kepala Inspektorat hadir di rapat,” ujar politisi Demokrat itu. Anggota Banggar lainnya, A Muh Idris Alang menambahkan, catatan BPK perlu menjadi bahan evaluasi. Terkhusus kata dia, pencatatan aset yang selalunya menjadi temuan BPK.

“Memang perlu dicatat dengan baik. Disamping itu, perlu ketegasan Pemerintah Daerah, sehingga pencatatan aset kita tidak selalunya menjadi temuan,” tegasnya.

Rapat selanjutnya berjalan tertutup, setelah pimpinan rapat, Drs A Taufik Kadir memutuskan menskorsing jalannya rapat evaluasi pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.
Ditemui terpisah, Kepala Bagian Umum DPRD Bone, Ishan Samin menyebut, agenda rapat selanjutnya di Badan Musyawarah (Bamus) membicarakan jadwal rapat paripurna penyerahan laporan pertanggungjawaban APBD untuk selanjutnya dibahas secara detail di DPRD.

*

To Top