Dewan Rekomendasikan Tarik Aset Daerah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dewan Rekomendasikan Tarik Aset Daerah

Rapat paripurna khusus dengan agenda penetapan rekomendasi LKPj bupati, Selasa 26 April kemarin

WATAMPONE, RB—DPRD Kabupaten Bone memberi perhatian serius terhadap aset-aset daerah yang kini dikuasai mantan pejabat, termasuk mantan legislator. Dewan merekomendasikan kepada Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi agar menarik seluruh aset tersebut.

Keputusan dewan ini di-sampaikan melalui rapat paripurna khusus, Selasa 26 April kemarin, dengan agenda penetapan keputusan DPRD Bone tentang rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bone, Tahun Anggaran 2015. Salah satu point keputusan itu, dewan merekomendasikan seluruh aset daerah yang dikuasai mantan pejabat untuk ditarik.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) LKPj bupati telah menggodok laporan kinerja pertanggungjawaban bupati yang kemudian menghasilkan rekomendasi ke bupati.
“Rekomendasi yang diputuskan pansus menyasar segala aspek. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Intinya, bagaimana rekomendasi dewan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah,” ung-kap Drs A Akbar Yahya MM, Ketua DPRD Bone.
Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan pansus, kata dia, yakni menarik aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat.
Anggota DPRD Bone, HA Suaedi menegaskan, pemerintah daerah harus menarik seluruh aset yang masih dikuasai pejabat dan mantan Anggota DPRD Bone.
“Termasuk kendaraan dinas, iPad dan aset lainnya yang merupakan milik pemerintah daerah,” tegas Suaedi.
Termasuk meminta pemerintah daerah melakukan intenvensi komprehensif terhadap aset daerah yang belum tertangani, seperti Pasar Sentral Palakka, dan aset bergerak lainnya.
“Tujuannya adalah, agar hasil audit BPK nantinya, pemerintah daerah bisa mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecua-lian),” imbuhnya.
Keluarnya rekomendasi penarikan aset daerah tersebut cukup beralasan. Mengingat, aset daerah masih menjadi persoalan klasik bagi pemerintah daerah. Ketidakberesan penataan aset membuat daerah ini kesulitan merebut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir.
Sejauh ini, masih banyak aset daerah dikuasai mantan pejabat Pemkab Bone.
Kendaraan dinas (Randis) yang masih dikuasai oknum tak berhak ternyata cukup banyak. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 lalu, mengungkap sedikitnya 126 motor dinas dibawa pegawai yang telah pensiun. Ini belum termasuk mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat.
Kendaraan dinas roda dua temuan BPK ini tersebar di 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), diantaranya Dinas Pertanian, Badan KB dan KS, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PU dan SDA, Dinas Perhubungan, BLHD, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kecamatan Ponre.
Selain motor dinas, beberapa mobil dinas hingga kini tak jelas keberadaannya. Mobil dinas tersebut menghilang bak ditelan bumi, seiring dengan kepergian pejabat yang pernah menggunakannya. Sebut saja misalnya, mobil suzuki grand vitara bernomor polisi DD 6 AW yang pernah digunakan Mantan Sekkab, HA Amrullah Amal (Almarhum).
Demikian pula dengan mobil suzuki APV dengan nomor polisi DD 336 AW yang tempo hari dipakai Mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Muh Jafar (Almarhum). Khusus mobil suzuki APV berwarna coklat tersebut juga pernah dikuasai Mantan Staf Ahli, Arif Sundusing di era pemerintahan HAM Idris Galigo.
Selain pejabat pemkab, mantan anggota DPRD juga masih menguasai mobil dinas. Sebut saja misalnya, mobil jenis Toyota Innova bernopol DD 7 W yang digunakan A Irwandi Natsir. Kendati belakangan mobil ini dikabarkan tak digunakan lagi legislator DPRD Sulsel itu, melainkan orang lain. Randis lainnya, yakni mobil dengan nomor polisi DD 9 W yang dikuasai A Asia Panrangi dan DD 10 W dikuasai H Kaharuddin.

askarsyam/usmansommeng

To Top