Radar Bone

Berita Terkini

Diduga Akibat Tambang Pasir, DAS Walanae Kini Masuk Kategori Kritis

Mesin penyedot pasir milik para penambang yag beroperasi di sepanjang DAS Walanae di Desa Welado Kecamatan Ajangale. Akibat aktivitas tambang, kerusakan lingkungan di DAS Walanae masuk kategori kritis.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Tambang liar di daerah ini tumbuh subur, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. Mulai dari pesisir Sungai Cenrana hingga Ajangale, sangat mudah ditemukan tambang pasir. Keberadaan tambang liar ini, nyatanya menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di sepanjang DAS Walanae.

Aktivitas tambang galian golongan C hanya diperbolehkan di 12 kecamatan. Namun faktanya, hampir di seluruh kecamatan lahan pertambangan dibuka. Keberadaan tambang liar, tak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Terkhusus di wilayah Bone Utara, aktivitas tambang di kawasan itu, menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Bahkan akibat tambang pasir ini desa yang ada disepanjangan bantara sungai terancam tenggelam akibat abrasi. Belum lagi, jalan amblas di Poros Bone-Wajo yang diduga akibat aktivitas pertambangan yang berlebihan.

Setidaknya, ada tiga titik amblas di sepanjang poros Bone Wajo yakni di Desa Welado Kecamatan Ajangale, Desa Solo dan Desa Tawaroe Kecamatan Dua Boccoe.

“Sudah sangat mengkhawatirkan karena jalan hancur setelah sungai di sekitarnya dikeruk. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan maka jalan akan semakin hancur seperti yang terjadi di Dua Boccoe (Poros Bone-Wajo). Yang kami takutkan jalan di sekitar lokasi tambang tersebut tenggelam dan akses transportasi akan terputus,” kata Rudi, seorang warga setempat.

Keresahan atas aktivitas tambang juga dirasakan warga Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge. Warga setempat resah karena aktvitas tambang pasir di sekitar mereka sudah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Beberapa lahan yang ditempati rumah warga tergerus dan membahayakan penghuni di atasnya.

Anehnya, Pemkab Bone justru mengusulkan 27 kecamatan masuk wilayah tambang di revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Ir Khalil Syihab menegaskan, di RTRW yang lama, aktivitas tambang hanya diperbolehkan di 12 kecamatan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032.
Namun meski masuk wilayah tambang tegas Khalil, aktivitas pertambangan dilarang ketika tidak mengantongi izin.

“Contoh di Kecamatan Ajangale, itu masuk wilayah tambang, namun ada beberapa lokasi tambang disana yang tidak mengantongi izin. Makanya kita larang untuk beroperasi,” tegasnya.
Olehnya itu, di revisi RTRW, Dinas Perindustrian mengusulkan agar 27 kecamatan ini masuk wilayah tambang. Apalagi sudah diamanatkan dalam Undang-Undang yang diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri ESDM, dimana di dalamnya termuat ketentuan wilayah pertambangan secara nasional yang sumbernya berasal dari usulan daerah sendiri.

Selain itu lanjutnya, untuk mengantisipasi polemik dimasyarakat selama ini akibat terbatasnya wilayah pertambangan, maka dipandang perlu adanya perluasan, apalagi tuntutan persebaran kebutuhan yang terus meningkat setiap tahun.

“Kan nantinya ada pembatasan tertentu, karena ada persyaratan teknis, tidak mutlak semua wilayah tambang bisa dieksploitasi, jadi walaupun seluruh Kecamatan dimasukkan, tidak masalah,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Amin, mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bone untuk mengkaji rencana Pemkab Bone memasukkan 27 kecamatan sebagai wilayah tambang.

Ia menegaskan, penyebab utama dari kerusakan lingkungan, adalah aktivitas tambang yang berlebihan.

“Memang dominan tambang itu menjadi kontributor utama atau penyebab utama kerusakan lingkungan yang berpotensi meningkatkan kerentanan bencana,” ujarnya.

Terkhusus DAS Walanae, hasil kajian Walhi, kerusakannya masuk kategori kritis.
Olehnya itu Walhi kata Amin, mendesak pemerintah daerah dan penegak kepolisian mengambil langkah dan sikap yang tegas untuk menghentikan seluruh tambang di sepanjang DAS Walanae.

“Karena jika ini dibiarkan, maka bencana-bencana berikutnya akan terus terjadi. Jadi sebaiknya ditertibkan dan yang terpenting mengecek dan mengaudit seluruh perizinannya. Kalau memang tidak berizin maka harusnya diberikan sanksi yang berat. Dan kalau tambang itu berizin, agar dipantau dan dimonitoring kegiatan tambangnya,” tegasnya.

Namun tegas Amin, jika lebih banyak merusak lingkungan agar sebaiknya ditutup semua kegiatan pertambangan di sepanjang DAS Walanae.

“Apalagi jika kaidah penambangan itu tidak tepat, maka tentu akan menimbulkan pendangkalan. Selama ini Bone Utara menjadi langganan banjir dan itu menandakan terjadi pendangkalan di sepanjang DAS Walanae,” tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032, menetapkan hanya 12 kecamatan sebagai kawasan pertambangan komoditas batuan atau yang sebelumnya dikenal galian golongan C. Ke-12 kecamatan dimaksud, yakni Sibulue, Ponre, Kajuara, Kahu, Bontocani, Patimpeng, Libureng, Lamuru, Ajangale, Salomekko, Palakka dan Kecamatan Lappa Riaja. Adapun jenis komoditas batuan yang diperbolehkan ditambang, diantaranya desit, tanah liat, kerikil dan kerikil berpasir (sirtu).

Kendati cuma 12 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan tambang. Namun aktivitas tambang galian C berlangsung di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Dua Boccoe, Mare, Awangpone, Barebbo, Tanete Riattang Barat, Tellu Siattinge dan Cenrana.

Praktisi sosial, Rahman Arif menegaskan, tak ada alasan untuk tidak segera menutup tambang galian C ilegal. Jika dibiarkan, kegiatan penambangan ilegal tersebut merusak lingkungan dan membahayakan permukiman warga.

Pemerintah kata Rahman, harus memberi perhatian serius dan menindak tegas penambang liar demi keselamatan warga. Sebab, jika dibiarkan cepat atau lambat kerusakan lingkungan akan semakin parah.

“Dampak yang ada di sungai yakni tersendatnya pasir-pasir halus di tepi bawah anak sungai, hingga memicu kedangkalan dan terkikisnya bibir sungai serta air lebih mudah meluap jika tiba saat pasang tiba. Ini sudah lama dikeluhkan namun pemerintah seolah acuh tak acuh melihatnya,” tegasnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top