‘Digoyang’ Dana Penyertaan Modal, Rivai Saguni Mundur – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

‘Digoyang’ Dana Penyertaan Modal, Rivai Saguni Mundur

PENULIS : HERMAN – ROSDIANA SULJA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Setelah dua tahun memimpin perusahaan daerah (Perusda) Bone, Rivai Saguni akhirnya mundur. Rivai menyatakan memilih mundur untuk memberi kesempatan kepada yang lain mengurus perusda. Penegasan ini disampaikan Rivai saat dikonfirmasi RADAR BONE via sambungan telepon malam tadi. Rivai membenarkan telah mengajukan pengunduran diri dan suratnya sudah sampai di meja Sekretaris Daerah (Sekda) Bone.

“Saya memberikan kesempatan kepada mereka yang punya kapasitas dan potensial memimpin dan memajukan perusda,” ungkapnya.

Soal tenggat waktu yang diberikan pihak Polda untuk mengembalikan kerugian negara terkait dana penyertaan modal (DPM) sebesar Rp500 ribu yang dikelola selama memimpin perusda, Rivai sedikit meluruskan.

“Bukan kerugian negara, tapi kerugian bisnis. Itupun setelah ada audit dari BPKP. Perlu dicatat, Perusda bukan instansi yang mengelola anggaran. Perusda bukan instansi pemerintah yang bisa membuat kwitansi fiktif seperti SKPD lainnya. Bisa saja saya buatkan kwitansi fiktif untuk kapal saya yang sandar di pelabuhan Bajoe, tapi saya tidak mau berdosa kepada Allah SWT,” ujar Rivai.

Ketua Badan Pengawas Perusda, Drs A Abu Bakar MM yang dikonfirmasi membenarkan pengunduran diri Rivai Saguni sebagai Dirut Perusda.

Abu Bakar yang juga Kepala Bappeda ini mengakui tembusan surat pengunduran diri Rivai yang ditujukan kepada Bupati Bone tersebut baru diterimanya, Rabu, 3 Mei lalu.

“Dalam suratnya Pak Rivai beralasan ingin fokus untuk mengurusi bisnis pribadinya,” katanya.
Abu Bakar mengatakan belum ada tanggapan bupati terkait surat pengunduran diri Rivai tersebut. “Kita belum tahu bagaimana keputusan Bapak Bupati Bone, karena selaku pengawas, hanya bisa memberikan pertimbangan,” katanya.

Ditanya mengenai kasus Dana Penyertaan Modal DPM 2015 sebesar Rp500 juta yang membelit Dirut Perusda, Abu Bakar mengatakan dirinya juga telah beberapa kali dimintai keterangan baik dari penyidik Polres Bone maupun BPKP.

“Sampai saat ini Tim BPKP belum menentukan jumlah kerugian daerah karena masih sementara diaudit,” jelasnya.
Sementara itu hasil gelar perkara dugaan penggelapan dana DPM Perusda sebesar Rp500 juta telah keluar.
Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan, Rivai diberi waktu untuk mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu kurang lebih 60 hari atau dua bulan terhitung keluarnya hasil gelar perkara tersebut.

“Ya diminta kembalikan uang negara, jika jangka waktu itu ternyata tidak dikembalikan maka prosesnya tentu akan lanjut,” katanya.

Gelar perkara dilakukan, kata Hardjoko setelah sejumlah saksi diperiksa termasuk dewan pembina Perusda. “Saksi sudah diperiksa semua sebelum dilakukan gelar perkara,” tutupnya.

Diberitakan beberapa waktu lalu, dua pejabat Perusda Bone diperiksa penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Bone, Rabu 24 Agustus 2016. Keduanya diperiksa terkait pengelolaan dana penyertaan modal (DPM) dari Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2015.

Dua jajaran direksi Perusda Kabupaten Bone yang diperiksa, yakni Direktur Administrasi dan Keuangan, Andi Rahmawati Rahman serta Bendahara Umum Perusda, Hj Irma.
Rahmawati yang dikonfirmasi terkait pengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM) dari Pemkab Bone sebesar Rp390 juta yang diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem diinternal perusahaan itu, Rahmawati tak menampik.

Diketahui, pengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM) dari Pemkab Bone, sebesar Rp390 juta diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem di internal perusahaan itu.
Dugaan ini diperkuat dari pengakuan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda Bone, Andi Rahmawati Rahman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, yang mengaku tidak mengetahui secara administratif pengelolaan dana tersebut.

“ Uangnya kita tahu, dijadikan investasi di PT. Pertamina, tapi tidak ada bukti administrasi yang kita pegang, kita hanya diberitahu pak direktur (Rivai Saguni),” ujar Rahmawati.

Menurutnya, memang yang dia ketahui bahwa selama ini Perusda Bone membuka usaha bisnis solar yang bekerjasama dengan PT. Khatulistiwa Raya Energi, salah satu perusahaan mitra PT. Pertamina, tapi lagi-lagi hal itu hanya sebatas informasi dari Dirutnya, dia tidak pernah melihat secara administrasi ikatan kerjasama itu.
“Karena tidak pernah kita lihat MoU itu seperti apa. Kita tahu ada fee yang diperoleh Perusda dalam setiap penjualan solar, itupun hanya imformasi lisan, seperti untuk bulan Januari dan Februari ada pemasukan Rp11 juta, tapi kita tidak tahu rincian pemasukan itu, “jelasnya.

Dia menambahkan bahwa DPM yang diperoleh Perusda Bone tahun 2015 lalu sebesar Rp500 juta. Selain Rp390 juta tersebut untuk kerjasama distribusi solar non subsidi dengan PT Khatulistiwa Raya Energi, sebanyak Rp60 juta diantaranya digunakan untuk membayar akuntan publik hasil audit independen dan sisanya (Rp50 juta), digunakan untuk menambah modal usaha travel.

*

Click to comment
To Top