Diguyur Dana Pembinaan, Parpol Kesulitan Usung Kader di Pilkada – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Diguyur Dana Pembinaan, Parpol Kesulitan Usung Kader di Pilkada

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Gelagat tampilnya calon tunggal pada pilkada 2018 pertanda partai politik kesulitan melahirkan kader mumpuni. Padahal, setiap tahun diguyur bantuan dana dari pemerintah untuk pembinaan kader dan pendidikan politik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, terdapat 11 parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Bone mendapat bantuan dana. Besar bantuan ditentukan sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh. Ke-11 parpol yang menerima bantuan dana, yakni Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, dan PBB.

“Bantuan dana parpol ini dibayarkan sesuai dengan jumlah suara yang sah dalam setiap partai politik,” ungkap A Hasanuddin, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Bone, saat dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu, 23 Agustus kemarin.

Adapun rincian dana pembinaan yang diterima setiap parpol, yakni Partai Nasdem dengan jumlah suara sah sebanyak 37.129 suara mendapatkan bantuan sebesar Rp113.800.385. Disusul PKB dengan 15.199 suara mendapatkan dana bantuan Rp46.584.935, PKS meraih 27.307 suara mendapat jatah Rp83.695.955, PDI-P dengan 17.855 suara menerima bantuan Rp54.725.575. Kemudian Golkar sebagai pemilik suara terbanyak, yakni 130.985 suara menerima bantuan Rp401.469.025.

Diikuti Gerindra yang meraih 40.192 suara mendapat bantuan Rp123.188.480, PAN yang meraih 37.215 suara diganjar bantuan Rp114.063.975.

Selanjutnya Demokrat menerima bantuan Rp111.995.100 dengan mengumpulkan 36.540 suara, PPP sebagai pemilik suara 25.026 mendapatkan bantuan dana Rp76.704.690, Hanura dengan 20.810 suara dihargai Rp63.782.650, dan PBB memiliki 21.013 suara dengan jumlah bantuan yang diterima Rp64.404.845.

Dari ke-11 parpol pemilik kursi di DPRD Bone itu, pemerintah daerah mengucurkan bantuan dana parpol sebesar Rp1.254.415.615.

Lebih jauh Hasanuddin mengemukakan, bantuan dana tersebut diperuntukkan untuk biaya pendidikan politik sebesar 60 persen, dan 40 persen untuk operasional parpol.

“Ini untuk biaya pendidikan politik, serta pengadaan kantor, ATK, dan lain sebagainya,” bebernya.
Pengamat Politik, Ali Anas, SSos, MSi menilai sepinya bakal calon yang akan maju pada perlehatan politik Pilkada 2018 mendatang, adalah sebuah ironi dalam pembangunan demokrasi.

“Soal sepinya peminat untuk maju dalam perlehatan politik pemilukada, itu memang sangat ironis dalam pembangunan demokrasi kita, karena pertama, hingga saat ini alokasi dana pembinaan politik sudah sampai 1.000 persuara.

Artinya kita sudah bisa memprediksi setiap parpol yang memiliki kursi di legislatif alokasi anggaran untuk melakukan kaderisasi figur politik yang nantinya akan menjadi pejabat politik,” tuturnya.
Persoalan yang kedua, kata Ali Anas, adalah mahalnya cost politik sehingga membuat parpol enggan mengusung kader internal partai sendiri. Dan ini sangat fatal untuk demokrasi ke depan.

Ketiga, kata dosen ini, masyarakat akan menjadi apatis sebab mereka akan kehilangan figur.
“Dan itu tidak memungkinkan sebab partai gagal mengusung figur-figur partai,” jelas Ali Anas.

Sementara itu, jika dilihat dari jumlah dana yang diperuntukkan untuk pendidikan politik cukup besar. Dan semestinya, tambah Ali Anas, pendidikan politik yang dilaksanakan parpol berhasil, dengan mendorong salah satu kadernya maju dalam pilkada mendatang, tapi kenyataan saat ini, malah mendorong kader parpol lain.

“Pendidikan politik jelas gagal dan demokrasi yang diharapkan mengalami degradasi partisipan.
Satu sisi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan demokrasi ukurannya juga adalah animo masyarakat dalam perlehatan politik jika tidak ada figur jelas keduanya mengalami kegagalan,” tuturnya.

Lanjut dikatakan Ali Anas, partai politik harus komunikasi sampai ke akar rumput.
“Apakah keputusan DPD sesuai dengan aspirasi pengurus kecamatan dan desa agar ada feedback politik, walaupun agak sulit bagi partai pada level DPD karena bisa saja beralih, ini keputusan DPP tapi kan logikanya keputusan DPP berdasar rekomendasi DPD kabupaten/kota,” tandas Ali Anas.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top