Dinkes Tegur Klinik Zahra – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dinkes Tegur Klinik Zahra

Bangunan Klinik Menyatu Rumah Pemilik

PENULIS : BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB–Verifikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terhadap klinik yang diduga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, membuahkan hasil. Salah satu klinik yang ditemukan melanggar permenkes tersebut, yakni klinik Zahra yang terletak di Jl Ahmad Yani.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Anwar SH MSi kepada RADAR BONE Selasa 7 Maret lalu mengatakan ada dua klinik yang menjadi sasaran awal penelusuran tim verifikasi yang diterjunkan, yakni Klinik Zahra dan Klinik Asri. Dari keduanya, kata Anwar, Klinik Zahra dinilai menyalahi aturan. Karena akses jalan dari rumah pemilik ke klinik tembus bangunan klinik tanpa pemisah.“Ada pintu dari tempat tinggal pemilik klinik menuju ke tempat pemeriksaan pasien.

Demikian pula ruang tamunya berdampingan ruang tamu pasien dengan ruang tamu pemilik rumah. Makanya pada saat tim turun ke lapangan melakukan verifikasi menyampaikan kepada pemilik Klinik Zahra untuk menutup pintu yang masuk dari bangunan tempat tinggal menuju ke ruangan pasien,” kata Anwar.

Ditambahkan Anwar untuk sementara pihaknya hanya memberikan teguran secara lisan.
“Kami sudah menyampaikan secara lisan dan kami berikan kesempatan untuk merubahnya.
Jika memang dalam waktu sampai satu bulan, kemudian belum ada perubahan, maka kami akan tegur secara tertulis. Jika sudah ditegur secara tertulis, kemudian belum ada perubahan, maka kami akan membuatkan surat rekomendasi kepada instansi terkait untuk dicabut surat izinnya. Jika kami sudah berikan teguran sampai tiga kali, kemudian belum ada perubahan, maka tidak ada lagi ampunan baginya dan kami harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi untuk saat ini kami masih berikan pembinaan sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, A Mardan mengatakan sebelum penerbitan surat izin klinik Zahra masih sesuai dengan prosedur, tapi setelah ada perubahan bangunan, maka perubahan bangunan itulah yang dinilai memicu pelanggaran.

“Makanya bangunan itu harus dirubah, supaya pelayanan lebih nyaman. Termasuk juga penularan penyakit kepada pemilik rumah, tentu berpotensi, jika ada jalur masuk dari bangunan pemilik ke ruangan pasien. Makanya itu pintunya harus ditutup dan dibuatkan jalur yang lain,” katanya.

Sementara itu di klinik Asri, kata Mardan, tidak ditemukan masalah, karena bangunan klinik terpisah dengan rumah pemilik. “Ada jalurnya yang lain.  Sehingga tidak saling mengganggu antara pasien dengan pemilik rumah. Sedangkan klinik lainnya masih sementara dalam proses verifikasi.,” kunci Mardan.

To Top