Dinkes Terjunkan Tim Verifikasi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dinkes Terjunkan Tim Verifikasi

Klinik Menyatu Rumah Tinggal Perorangan

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB–Dinas Kesehatan diminta meninjau kembali klinik yang beroperasi di daerah ini. Mengingat, beberapa diantaranya ditengarai melanggar persyaratan teknis terkait bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014.

Komisi IV DPRD Kabupaten Bone, turut menyoroti sejumlah klinik yang bangunan fisiknya diduga melanggar aturan. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, pada pasal 6 pada ayat 1 menegaskan, bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul menegaskan, pemilik klinik harus mematuhi regulasi tersebut.
“Bahkan tegas saya katakan klinik yang bangunannya bergabung dengan tempat tinggal melanggar undang-undang. Harus ada tindakan tegas dari Dinas Kesehatan,” tegas politisi PPP itu kepada RADAR BONE, Senin 27 Februari lalu.

Saipul menegaskan, ada pertimbangan khusus sehingga klinik diharuskan bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal. “Ini demi kenyamanan pasien yang berobat di klinik tersebut,” jelasnya.
Komisi IV lanjut dia, juga mempertimbangkan memanggil pemilik klinik dan Dinkes untuk mempertegas regulasi tersebut. “Kalau memang ada yang terbukti melanggar, maka harus ditegasi,” tutupnya.

Akademisi Dharmawangsah menilai pernyataan pihak klinik bahwa keberadaan rumah tinggal pemilik yang menyatu dengan bangunan klinik tidak mengganggu pasien tidak menggugurkan pelanggaran yang ada. “Dalam permenkes itu sangat jelas diatur, bahwa bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Tapi faktanya di Bone beberapa klinik, pemiliknya tinggal di lokasi klinik,” tutur Dharmawangsah.

Karenanya, kata Dharmawangsah, Dinas Kesehatan tidak boleh tutup mata dengan hal tersebut. “Dinkes tidak boleh membiarkan ini,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Anwar SH MSi menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. “Dinas Kesehatan akan mengambil langkah dengan memerintahkan tim untuk memverifikasi. Kalau memang tim dari Dinkes menemukan klinik yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, maka tentu akan diberikan teguran secara tertulis. Kemudian klinik dimaksud akan diberikan waktu untuk memperbaiki,” kata Anwar kepada RADAR BONE Selasa 28 Februari kemarin.

Lebih jauh Anwar mengatakan sejatinya klinik memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, terutama kenyamanan pasien selama berobat.

“Kami akan memberikan pembinaan agar tidak ada yang melanggar peraturan tersebut (Permenkes). Harusnya pemilik klinik memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Apalagi saat ini persaingan klinik semakin banyak, sehingga pemilik klinik harus memberikan pelayanan yang lebih memuaskan terhadap pasien,” tuturnya. Anwar juga meminta pemilik klinik tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan pihak klinik dan pasien.“Jika ini diterapkan pelayanan dengan baik, maka tentu masyarakat akan merasa puas,” tuturnya.

To Top