Disdik Bergeming – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Disdik Bergeming

Penarikan Biaya Perpisahan di SMAN I Bone

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Sejumlah kalangan menyesalkan penarikan biaya perpisahan di SMA Negeri I Bone oleh komite sekolah, namun ironisnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memilih diam. Sorotan terhadap keputusan komite sekolah yang membebani siswa kelas XII biaya perpisahan sebesar Rp200 ribu per siswa terus mengemuka. Tak hanya kalangan legislator DPRD Bone yang menyesalkan pembayaran tersebut.

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi juga angkat bicara. Orang nomor satu di Bumi Arung Palakka ini menyayangkan biaya perpisahan dikaitkan dengan pengambilan ijazah. Diketahui, dalam surat penyampaian komite yang dilayangkan kepada orangtua siswa, menyebutkan siswa diminta memperlihatkan bukti pembayaran perpisahan saat pengambilan ijazah.

Fahsar sangat menyayangkan biaya perpisahan dikaitkan dengan urusan pengambilan ijazah.
“Urusan komite sekolah tidak boleh dikaitkan dengan urusan sekolah. Maka dari itu, pengambilan ijazah siswa tidak boleh disangkut pautkan dengan pengambilan ijazah,” tegasnya.

Kalangan legislator DPRD Bone juga mendesak penarikan biaya perpisahan tersebut dihentikan.
Hanya saja, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone bergeming dengan persoalan tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd yang dikonfirmasi menyatakan persoalan yang terkait SMA/SMK tak lagi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, melainkan tanggungjawab Dinas Pendidikan Sulsel melalui UPT Pendidikan Wilayah Bone.

“Jadi kalau kami ditanya mengenai persoalan yang ada di SMAN I Watampone, itu bukan lagi kewenangan kami,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Nursalam juga tidak bisa memberikan pendapat terkait larangan pungutan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, sehubungan dengan penarikan biaya perpisahan di SMAN I Bone yang diberlakukan secara merata kepada siswa yang tamat, yakni Rp200 ribu per siswa.
”Saya tidak bisa memberikan pendapat lebih jauh, karena saya bukan ahli hukum. Apalagi persoalan sumbangan dan pungutan tidak jauh beda sudut pandangnya.

Bantuan bisa saja menjadi pungutan jika hal itu dikeluhkan dan bisa saja bersifat sumbangan jika hal itu diberikan secara ikhlas. Jadi tergantung dari personnya,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Kamis, 4 Mei kemarin.
Sikap serupa juga ditunjukkan Kepala UPT Pendidikan Wilayah Bone Dinas Pendidikan Sulsel Andi Syamsul Alam.
Syamsul terkesan lepas tangan dalam persoalan tersebut. “Jadi kami tidak bisa memastikan apakah itu bentuk pungutan, karena telah diawali dengan kesepakatan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI aktif mensosialisasikan larangan pungutan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Sukirman, MPd menjelaskan yang dimaksud sumbangan dan pungutan sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Sukirman menguraikan pungutan merupakan partisipasi orangtua siswa yang ditentukan waktu dan nominal dana.
Selain itu, pungutan itu sifatnya sama bagi setiap orangtua siswa dan tidak ada toleransi di dalamnya, serta terkoordinir.

Sedangkan sumbangan, sambung dia sifatnya gotong royong dan tidak mengikat, serta tidak ditentukan nominalnya dan bisa berbentuk benda. “Partisipasi atau sumbangan orangtua kepada siswa itu tidak ada yang dilarang. Jadi kalau orangtua sepakat untuk membantu sekolah, dan dilakukan secara gotong royong dan tidak ditentukan jumlahnya itu sah-sah saja dilakukan.

Dengan catatan pihak sekolah tidak boleh ikut campur di dalamnya, begitupun dengan komite sekolah,” terangnya saat mensosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada acara Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone, Sabtu, 15 April lalu.

To Top