Dishub Siap Beri Teguran – Radar Bone

Radar Bone

Metropolis

Dishub Siap Beri Teguran

Mobil yang di parkir di bahu jalan memicu terjadinya kemacetan. Pemandangan ini lumrah dijumpai di beberapa titik di dalam kota, salah satunya di Jl Budi Utomo .

Pemilik Usaha Abaikan Lahan Parkir

PENULIS : BAHARUDDIN – ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Bisnis kafe dan warung kopi (Warkop) di daerah ini terus bermunculan. Hanya saja, sayangnya tidak disertai penyediaan lahan parkir yang memadai. Akibatnya kemacetan pun menjadi pemandangan rutin, karena pengunjung menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Pemandangan parkir yang semrawut tidak hanya terjadi di sekitar kafe dan warkop. Hal serupa juga kerap ditemui pada kawasan hotel, perkantoran, pusat pertokoan dan perumahan. Selain ada yang tidak menyediakan lahan parkir khasus, ada pula yang memiliki lahan parkir terbilang seadanya.

Tak pelak, kemacetan jalan menjadi pemandang lumrah di beberapa titik. Sebut saja, misalnya di Jl Ahmad Yani, Jl Besse Kajuara, Jl Budi Utomo, Jl Jend Sudirman, Jl Gunung Klabat, Jl Gunung Semeru, Jl Agussalim, Jl Sukawati dan beberapa titik lain dalam kota.
Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sudah merancang Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni perda Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin). Perda Andalin ini telah ditetapkan bersama enam perda lainnya, Rabu malam 19 Oktober lalu.

Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Ambo Sakka mengatakan dalam perda Andalin tersebut, termasuk di dalamnya mengatur soal penyediaan lahan parkir bagi usaha bisnis dan perkantoran. “Perda ini akan disosialisasikan supaya para pengembang dan pengusaha tidak hanya membangun seenaknya. Melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, kalau memang ada pengusaha yang sudah terlanjur dan melanggar aturan itu, maka akan dievaluasi,” kata Ambo Sakka kepada RADAR BONE, Jumat 21 Oktober lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Ambos itu, kewajiban menyediakan lahan parkir berlaku untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, rumah sakit, bank, klinik, hotel, kafe, warkop dan rumah makan. “Pengusaha yang melakukan pelanggaran, maka tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat 2 dalam perda itu. Tapi tentu kita akan berikan kesempatan untuk melengkapi sesuai perda. Kalau memang telah diberikan kesempatan, kemudian tidak sanggup melengkapi, maka akan diberikan sanksi,” tegas Ambo Sakka.

Ambo Sakka menegaskan, setiap pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan ke-amanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, sebagaimana diatur pada 12 ayat 3 Perda Andalin.
Dalam pasal ini, pengembang atau pengusaha akan dikenakan sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat 1, sambung Ambo Sakka berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin dan atau pencabutan izin. “Itu sesuai dengan perda baru pasal 14 pada bab VII,” bebernya.

Bahkan, kata dia perda Analisis Dampak Lalu Lintas ini akan diikuti dengan penerbitan peraturan bupati (Perbub) yang akan mengatur lebih detil dan jelas mengenai kegiatan yang berdampak pada lalu lintas, termasuk penyediaan lahan parkir.
Akademisi, Yusdar turut mendorong penataan parkir di Bumi Arung Palakka. Yusdar menegaskan, perlunya evaluasi terhadap kegiatan usaha yang tidak menyediakan lahan parkir.
“Kita mengacu kepada pertumbuhan kendaraan per tahun yang semakin bertambah, maka kesempatan untuk memanfaatkan parkir akan lebih banyak. Artinya tidak mungkin kendaraan tidak menggunakan jasa parkir. Makanya memang perlu ada lahan parkir yang disediakan, sehingga tidak seenaknya menggunakan badan jalan,” terangnya.

*ASKAR SYAM

To Top