DPKAD Tegaskan Tak Ada DUM – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

DPKAD Tegaskan Tak Ada DUM

Randis yang dikembalikan mantan legislator diparkir di halaman belakang kantor DPRD Bone beberapa waktu lalu.

Soal Randis Dikuasai Mantan Pimpinan Dewan

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone memastikan tak ada dum (Lelang terbatas) terhadap kendaraan dinas (Randis) yang masih dikuasai tiga mantan pimpinan DPRD Bone.

Kepala Bidang Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Baharuddin yang ditemui RADAR BONE, Senin 30 Mei kemarin mengakui adanya usulan dum untuk mobil dinas yang dikuasai mantan pimpinan DPRD Bone.
Hanya saja, kata Baharuddin, pihaknya tidak bisa memproses karena tidak ada lagi regulasi yang mengatur.
Menurut Baharuddin, di dalam regulasi yang baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan secara rinci, bahwa randis yang akan dijual harus melalui lelang umum, bukan melalui dum atau lelang terbatas. “Makanya sekarang jika ada kendaraan dinas yang mau dijual harus dilelang. Kemudian dilelang melalui instansi terkait, tidak boleh lagi diusulkan secara pribadi,” bebernya.
Dum, kata Baharuddin hanya bisa dilakukan pada mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Aturan itu, kata dia berlaku untuk seluruh kendaraan dinas, baik yang dipegang mantan pejabat SKPD maupun DPRD.
Lanjut Baharuddin, randis yang masih dikuasai mantan pejabat, termasuk tiga pimpinan DPRD, seharusnya dikembalikan ke pemerintah daerah atau dilelang melalui instansi terkait. “Kalau memang tidak layak lagi untuk digunakan dalam melakukan kedinasan. Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 untuk penjualan kendaraan dinas tidak layak pakai, minimal lima tahun harus dilelang,” jelasnya.
Sementara itu, pihak Sekertariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bone, tetap kukuh menarik mobil dinas (Mobdin) yang dikuasai mantan pimpinan DPRD tersebut. Kabag perlengkapan DPRD Bone, A Basril mengakui pihaknya telah menyurati mantan pimpinan DPRD untuk segera mengembalikan mobil dinas yang masih dikuasai.
Soal usulan dum, Basril menegaskan, bahwa tidak ada penyampaian dari Bidang Aset DPKAD Bone soal usulan tersebut. Menurut Basril pihaknya hanya semata-mata menjalankan instruksi bupati terkait penataan aset daerah di lingkungan SKPD masing-masing.“Kita hanya menindaklanjuti instruksi bupati agar seluruh SKPD termasuk sekretariat DPRD Bone melakukan penataan aset,” jelas dia.
Sekadar diketahui, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pasal 339 ayat 1 berbunyi perjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
Hal tertentu yang dimaksud pada ayat tersebut, yakni barang milik daerah yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan. Dan barang milik barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
Adapun barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah, barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain, yaitu rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
Kemudian kendaraan per-orangan dinas yang dijual kepada, gubernur/bupati/ walikota, wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota, mantan gubernur/mantan bupati/mantan walikota, mantan wakil gubernur/mantan wakil bupati/mantan walikota dan sekretaris daerah provinsi. Nah di luar itu, lelang sebagaimana pada ayat 1, dilakukan melalui perjualan yang terbuka untuk umum.

To Top