Dugaan Pungli Pengantar Nikah Di Kelurahan Maccege, Kabag Pemerintahan Bilang Begini – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dugaan Pungli Pengantar Nikah Di Kelurahan Maccege, Kabag Pemerintahan Bilang Begini

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dugaan praktik pungutan liar berupa penarikan biaya surat pengantar nikah yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat ditanggapi Pemerintah Kabupaten Bone.

Pemkab melalui Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Setda Bone, Dr Ade Fariq Ashar, SSTP MSi menegaskan segala bentuk surat pengantar yang dikeluarkan di kelurahan tidak dipungut biaya, termasuk surat pengantar nikah. Dijelaskan, Ade tak ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur surat pengantar nikah tersebut.

“Intinya pungutan yang tanpa dasar apa pun, itu tidak diperbolehkan, karena ini untuk pelayanan masyarakat. Hal ini (Surat pengantar nikah) tidak ada sama sekali dasarnya atau pun perda-nya. Jadi, semua surat pengantar apa pun itu semuanya gratis kecuali kalau di kantor KUA, itu saya kurang tahu,” tegas Ade saat ditemui RADAR BONE, di ruang kerjanya, Kamis, 3 Agustus kemarin.

Atas kejadian di Kelurahan Macege, kata Ade sudah ditindaklanjuti dengan menghubungi camat setempat.
“Saya sudah telepon camatnya untuk kroscek ke bawah, kemudian untuk proses selanjutnya nanti mungkin camat melapor ke bupati.

Nanti diberikan surat tegurannya, pasti ada surat teguran itu mengenai apakah dia masuk dalam bentuk pembinaan kepegawaian atau apa, karena kalau kita berbicara oknum itu camatnya langsung yang memberikan pembinaan atau peringatan. Akan tetapi ini perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah ini terbukti,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pasangan calon pengantin (Catin) di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, SA mengakui dimintai sejumlah uang saat mengurus surat pengantar nikah di kantor lurah setempat. Tak tanggung-tanggung, oknum pegawai di kelurahan itu meminta biaya sebesar Rp250 ribu.

Awalnya SA sempat menolak membayar biaya surat pengantar nikah tersebut. Selain karena dasarnya tak jelas, juga biaya yang diminta terbilang besar. Namun karena ia didatangi oknum pegawai kelurahan setempat dan meminta biaya dari surat pengantar nikah yang telah diterbitkan, maka SA pun memberikan uang sebesar Rp250 ribu. “Karena datang ke rumah, makanya kami bayar,” tutur SA.

Lurah setempat mengklaim biaya surat pengantar nikah itu merupakan partisipasi warga dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-72 yang diberikan secara sukarela. Namun ironisnya, uang sebesar Rp250 ribu tersebut dikembalikan ke pemiliknya setelah kasus itu terungkap ke media.

*

To Top