Dugaan Pungli SIM di Polres Bone, Polda Janji Tindaki – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dugaan Pungli SIM di Polres Bone, Polda Janji Tindaki

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE— Polda Sulsel sudah mengendus dugaan praktik pungli pengurusan SIM di Polres Bone . Polda berjanji segera menindak oknum yang terlibat.
Petugas di loket penerbitan SIM tak sungkan-sungkan untuk menawarkan kepada pemohon layanan cepat untuk mendapatkan SIM. Hanya saja, pemohon harus menyiapkan uang banyak untuk membayar tarif ekstra.

Dengan membayar lebih mahal, pemohon dijamin akan mendapatkan SIM tanpa melalui tes yang super ribet. Setidaknya ini berdasarkan pengakuan pemohon yang ditemui RADAR BONE di loket penerbitan SIM di Mapolres Bone, pekan lalu. “Tergantung dari kita mau dites atau tidak, sesuaikan dengan pembayaran. Kalau sedikit dibayar dites, kalau banyak-banyak tidak ditesji,” tutur FA, seorang warga yang berdomisili di kota.

FA mengaku tetap membayar mahal meski sudah melewati prosedur. “Saya bayar Rp350 ribu untuk mendapatkan SIM A. Saya pun terpaksa ikut tes praktik lapangan karena tidak cukup uang saya bawa. Kalau dibayar Rp400 ribu tes di dalam saja, tidak tes di luar,” tambahnya. Warganya lainnya, AR mengaku juga ditawari layanan tanpa tes saat mengurus SIM belum lama ini. “Kita ditawari, bisa tidak tes tapi bayarnya segini,” tutur AR menirukan oknum petugas di loket penerbitan SIM.

Mencuatnya dugaan pungli pengurusan SIM di Polres Bone, tanggapan keprihatinan dari berbagai kalangan terus bermunculan.  Praktisi Sosial, Rahman Arif menilai pungutan pembuatan SIM diluar ketentuan menjadi tanggungjawab pejabat di lingkungan internal penerbitan SIM (Satlantas). Pasalnya, dugaan praktik pungli berlangsung di lingkungan kantor. “Tidak mungkin anggota berani memungut biaya melampaui tarif resmi jika atasan tegas,” terang Rahman.

Karenanya, kata dia, pejabat di lingkungan pengurusan SIM Polres Bone dalam hal ini Kasat Lantas dan Kanit Regident harus bertanggungjawab atas praktik pungli yang terjadi.
Jika diambil selisih terendah saja, yakni Rp100 ribu diakumulasikan dengan jumlah pemohon yang rata-rata mencapai 90 orang per hari. (Informasi yang diperoleh dari internal loket SIM, rata-rata pemohon SIM per hari sebanyak 90 orang). Maka dapat diasumsikan potensi pungli pengurusan SIM berkisar Rp9.000.000 per hari. Nah, jika diakumulasi dalam seminggu, yakni Rp45.000.000 (5 hari kerja), sebulan Rp180.000.000. Dan setahun mencapai Rp2.160.000.000. Angka yang cukup wah.

Lebih jauh Rahman mengharapkan pimpinan kepolisian yang lebih tinggi dalam hal ini Kapolda, membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk aliran dana lari kemana. Siapa-siapa yang memetik keuntungan dari selisih tarif yang nilainya cukup fantastis . “Ini jika benar-benar berkomitmen memberangus praktik pungli pengurusan SIM di Polres Bone,” ujarnya. Akademisi, Gunawan SPd MPd mengatakan selisih tarif yang begitu besar tidak seharusnya terjadi, apalagi ada regulasi yang mengatur. Karenanya, kata Gunawan tidak boleh dilakukan pembiaran seperti ini.

“Jadi Satlantas harus terbuka, dan menjelaskan kepada publik. Karena tindakan pungli bagian dari pelanggaran hukum,” kata Dosen STKIP Muhammadiyah Bone itu.
Kasat Lantas Polres Bone, Iptu Thamrin yang dikonfirmasi terkait praktik pungli pengurusan SIM di jajarannya, mengakui tanpa sepengetahuan dirinya. “Iya, tanpa sepengetahuan saya kalau ada seperti itu. Karena yang saya tahu penerbitan SIM sesuai dengan prosedur. Mulai dari proses pendaftaran, ujian teori, praktik hingga pembayaran,” terangnya.
Terpisah, Kanit Regident Polres Bone, Iptu Bakri enggan berkomentar lebih jauh.

“Saya tidak bisa terlalu jauh menanggapi hal sensitif seperti ini,” katanya. Diakui Bakri, terkait keluhan pemohon dengan tarif yang dikenakan jauh melampaui tarif resmi, telah dikoordinasikan dengan Kasat Lantas. “Saya sudah koordinasi dengan pak Kasat (Kasat Lantas), mengenai ini masalah,” jelas Bakri. “Tidak ada seperti itu. Apa yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang ada,” kilahnya.

Diketahui, selain urusan STNK, Kanit Regident juga membawahi pengurusan SIM. Kedua pejabat Satuan Lalu Lintas Polres Bone ini enggan menanggapi secara gamblang besarnya kelebihan tarif SIM yang dibayar oleh masyarakat.  Sementara itu, pihak Polda Sulsel segera bertindak atas dugaan pungli penerbitan SIM di Polres Bone. Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani menegaskan penerapan tarif di luar ketentuan tarif PNBP tidak dibenarkan. Tindakan itu, kata dia menyalahi aturan dan menyerupai calo.
“Biaya SIM sesuai dengan PNBP. Itu sudah jadi ketentuan,” tegas Dicky.

Jika ada oknum atau calo yang berani bermain-main dalam pengurusan SIM, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas.
“Jangan percaya pada calo SIM, dan yang terlibat tentu ada tindakan,” kunci dia.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top