Fakta, Dua Minimarket di Bone Belum Kantongi Izin – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Fakta, Dua Minimarket di Bone Belum Kantongi Izin

Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bone membahas izin minimarket di Bone, Senin 27 Maret 2017

Komisi II: Sebulan Tak Lengkapi Persyaratan, Harus Ditutup

WATAMPONE, RB–Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bone mencatat 22 minimarket yang beroperasi di daerah ini. Dari jumlah itu, ternyata ada dua yang belum mengantongi izin. Dua pasar modern dimaksud, yakni PT Indomarco (Indomart) yang beroperasi di Taccipi, Kecamatan Ulaweng dan PT Midi Utama Indonesia Tbk(Alfamidi) di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Watampone.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Bone, Senin, 27 Maret lalu.  Kepala Bidang Perizinan BP2T Kabupaten Bone, Jewanta mengatakan, dua pasar modern tersebut belum mengantongi izin, lantaran, belum memenuhi salah satu persyaratan, yakni kajian ekonomi.

“Memang sudah mengajukan permohonan dan berkasnya sudah ada di perizinan, namun karena ada satu syarat yang tidak dipernuhi sehingga izin ditangguhkan,” ujar Jewanta sembari menyebutkan total pasar modern di Bone, mencapai 22 unit.

Adanya pasar modern yang tidak berizin, menuai sorotan dari kalangan legislator DPRD Bone. “Saya tegaskan untuk dilakukan tindakan tegas dari instansi terkait. Karena sangat jelas, ketika tidak berizin, maka merugikan daerah. Namun itu tadi, tidak harus langsung ditutup, karena bisa mematikan usaha dan berdampak pada tenaga kerja. Jadi perlu ada solusi tepat,” tegas Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang SH MH.

Senada diungkapkan Anggota Komisi II, Abulkhaeri. “Hasil rapat menyepakati, pengusaha pasar modern (Alfamidi dan Indomart) diberikan waktu satu bulan untuk melengkapi persyaratan. Ketika dalam jangka waktu tersebut, persyaratan yang diminta tidak mampu dipenuhi, maka harus ditutup,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

Anggota Komisi II lainnya, A Yusuf Akbar menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi pengusaha pasar modern di Bone.“Memang, investasi pasar moder tidak masuk dalam daftar negatif investasi. Hanya saja memang kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Termasuk retribusi harus jelas,” tegas Yusuf Akbar.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyarankan agar dipertegas disalah satu persyaratan pengoperasian pasar modern, yakni, harus mengakomodir brand lokal.

“Kita selalu suarakan, agar pasar modern mengakomodir brand lokal. Sehingga membantu UKM di Bone. Saya kira itu perlu masuk dalam klausul persyaratan,” tegasnya.

Rekan Yusuf Akbar di Komisi II, Irwandi Burhan sepakat agar pasar modern jelas pembinaannya ke pengusaha lokal.  Ketua PMII Cabang Bone selaku pembawa aspirasi, Herman mensinyalir pelanggaran pasar modern tidak hanya sebatas tidak mengantongi izin.

“Saya melihat ada beberapa ketentuan yang dilanggar. Misalkan, jarak antar pasar modern. Sepengetahuan saya, jarak antar pasar modern tidak boleh lebih dari 0,5 kilometer. Sementara kita lihat sendiri, ada alfamart dan Alfamidi saling berhadapan. Bahkan ada pasar modern yang jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional,” kritik Herman.

Click to comment
To Top