Fantastis, Segini Penghasilan Legislator Sebulan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Fantastis, Segini Penghasilan Legislator Sebulan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE— Gaji besar dan fasilitas yang wah, membuat banyak orang tergiur maju sebagai calon wakil rakyat. Data yang dihimpun RADAR BONE, dalam sebulan penghasilan Anggota DPRD Bone mencapai puluhan juta rupiah.

Kursi legislatif memang menggiurkan. Meski dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk lolos sebagai wakil rakyat, namun, jika menilik dari penghasilan hingga fasilitas yang diterima, wajar jika posisi ini diincar banyak orang. Jika ditotal, setiap anggota DPRD mengantongi penghasilan lebih dari Rp25 juta setiap bulannya. Itu sudah termasuk gaji dan tunjangan.

Besaran yang diterima wakil rakyat ini, dibenarkan Anggota Banggar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bone, H Kaharuddin.  Ia menyebutkan, penghasilan Anggota DPRD justru lebih besar dari pimpinan DPRD (Wakil Ketua). Terkecuali kata dia, Ketua DPRD yang memiliki penganggaran tersendiri untuk rumah jabatan.

“Kalau anggota DPRD (Ketua komisi, wakil ketua komisi dan anggota bisa), itu mendapatkan gaji bersih Rp25 juta lebih, wakil ketua DPRD Rp23 juta lebih dan Ketua DPRD, Rp21 juta lebih,” ujar politisi Partai Demokrat itu kepada RADAR BONE kemarin. Gaji Anggota DPRD diluar pimpinan kata dia, tergolong besar, karena mereka tidak dibekali mobil dinas.

“Kalau pimpinan DPRD kan ada fasilitas mobil dinas yang diberikan. Kalau anggota biasa itu tidak ada. Penghasilan anggota biasa kelihatan besar karena kita ada tunjangan transportasi,” ujarnya.
Diketahui, besaran tunjangan transportasi legislator jika mengacu aturan sebelumnya sebesar Rp450 ribu per hari. Itu kata dia, berlaku sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Sebelumnya legislator menerima 14 jenis pendapatan yang diakumulasi mencapai di kisaran Rp11 juta per bulan, diantaranya gaji pokok Rp2.100.000 (Ketua DPRD), Rp1.680.000, Wakil Ketua Rp1.680.000, Anggota Rp1.575.000. Kemudian Tunjangan Jabatan Rp3.045.000 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp2.436.000, Anggota Rp2.283.750. Pendapatan lainnya adalah Tunjangan Perumahan Rp2.550.000 (Wakil Ketua) dan Anggota Rp2.040.000. Khusus untuk tunjangan perumahan ini, Ketua DPRD tak mendapatkan tunjangan karena sudah diberi fasilitas rumah dinas. Kemudian Tunjangan Khusus Rp400.000 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp250.000 dan Anggota Rp200.000. Pendapatan lainnya adalah Uang Paket Rp210.000 (Ketua DPRD), Wakil ketua Rp168.000 dan Anggota Rp157.500. Disusul Penunjang Komunikasi Intensif
Rp4.200.000 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp4.200.000, Anggota Rp4.200.000. Legislator juga mendapatkan Tunjangan Komisi Rp228.375 (Ketua), Wakil Ketua Rp152.250, Sekretaris Rp121.800 dan Anggota Rp 91.35. Bagi legislator yang masuk di Badan Musyawarah akan menerima tunjangan untuk posisi Ketua Rp228.375, Wakil Ketua Rp152.250, Sekretaris Rp121.800 dan Anggota Rp 91.350. Demikian pula bagi yang duduk di badan anggaran, badan kehormatan dan badan legislasi akan menerima tunjangan yang sama besarnya di badan musyawarah. Selanjutnya bagi legislator yang sudah berkeluarga akan menerima Tunjangan Istri/Suami Rp210.000 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp168.000 dan Anggota Rp157.500. Kemudian juga menerima Tunjangan Anak Rp42.000 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp33.60 dan Anggota Rp31.500. Dan yang terakhir diterima wakil rakyat tersebut adalah Tunjangan Beras Untuk 4 Jiwa Rp69.760 (Ketua DPRD), Wakil Ketua Rp69.760 dan Anggota Rp69.760. Ini belum termasuk dengan biaya perjalanan dinas ketika keluar kecamatan atau kota.

Diketahui, 45 Anggota DPRD Bone periode 2019-2024 dijadwalkan dilantik pada 12 Agustus mendatang. Sekretariat DPRD Bone kini mempersiapkan segala kebutuhan legislator baru. Untuk pengadaan jas dan pin emas, saat ini sudah dalam tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bone Ishan Samin menyebutkan, pelantikan Anggota DPRD Bone yang baru tidak boleh melewati dari masa tugas dari legislator periode sebelumnya.

Pada pasal 155 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Juncto pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota menegaskan, bahwa masa jabatan Anggota DPRD kabupaten kota 5 tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji.

“Kita mengacu pada aturan, bahwa kita adakan pengucapan sumpah mengacu pada pengucapan sumpah Anggota DPRD Bone sebelumnya. Kecuali hari libur dan hari diliburkan,” pungkasnya.
Praktisi sosial, Rahman Arif menegaskan, pendapatan wakil rakyat yang fantastis harusnya dibarengi dengan kinerja yang meningkat. “Mereka (Anggota DPRD) digaji dari uang rakyat. Jadi seyogyanya, kerja-kerja mereka di legislatif harus optimal, khususnya menyuarakan apa yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat seperti infrastruktur dan layanan publik yang selama ini menjadi keluhan dasar masyarakat Kabupaten Bone,” kuncinya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top