Giliran BPKP Beri Restu – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Giliran BPKP Beri Restu

Guru Golongan II saat menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Mereka menuntut agar tunjangan sertifikasinya tetap dibayarkan.

Guru Golongan II di Bone Terima Sertifikasi

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tak bisa berkutik. Perintah pembayaran tunjangan sertifikasi guru golongan II dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya turun. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun merestui pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut.
Perjuangan guru golongan II menemui Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Rabu, 31 Agustus lalu membuahkan hasil. Tak sampai sepekan, Dirjen GTK Kemendikbud langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat edaran kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar membayarkan tunjangan sertifikasi guru PNS golongan II.

Surat edaran bernomor : 17165/B/GT/2016 yang ditandatangani Dirjen GTK, Sumarna Surapranata tersebut, menegaskan bahwa guru golongan II yang sudah mengantongi sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan sertifikasi.
Sumarna dalam suratnya, mengatakan surat edaran dikeluarkan menyusul banyaknya surat pengaduan yang masuk terkait dengan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS golo-ngan II yang dalam ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan masih perlu penjelasan.
“Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diperoleh melalui proses sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan/Perguruan Tinggi yang ditunjuk,” jelas Sumarna.

Selanjutnya, kata dia sesuai dengan ketentuan di dalam Per-aturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pelaksana proses sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, apabila guru memiliki kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, maka terhadap guru tersebut dapat dilakukan proses sertifikasi terhadap mata pelajaran yang diampu.

Kemudian sesuai dengan ketentuan pedoman sertifikasi guru, guru dapat mengikuti proses sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Walaupun tidak linier dengan kualifikasi akademiknya sepanjang guru memiliki pengalaman pengajar paling sedikit 5 tahun dalam mengampu mata pelajaran tersebut atau sebagai guru kelas. Terakhir, sambung Sumarna PNS dalam jabatan fungsional guru yang saat ini masih dalam golo-ngan kepangkatan II dan belum dapat atau masih dalam proses penyesuaian terhadap kepangkatannya dan guru tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik dapat diberikan tunjangan profesinya sepanjang mengajar minimal 24 jam pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

“Sesuai dengan surat edaran yang dikirim oleh Dirjen GTK Kemendikbud yang diterima tadi pagi melalui email, maka sebanyak 338 guru golongan II di Bone bakal segera dibayarkan tunjangan profesinya,” ungkap Nursalam, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Selasa 6 September kemarin.

Nursalam menegaskan pihaknya, telah menindaklanjuti surat tersebut dengan memerintahkan kepada pengelola agar segera memproses permintaan tunjangan profesi guru golongan II. “Jadi mulai hari ini, kami sudah memerintahkan para pe-ngelola untuk segera memproses permintaan tunjangan golongan II. Bahkan kita langsung mintakan dua triwulan,” katanya.
Nursalam menegaskan, pihaknya juga sudah mendapat restu dari BPKP setelah memperlihatkan surat edaran Kemendikbud RI.

“Kami sudah perlihatkan BPKP surat tersebut, dan pihak BPKP juga mempersilahkan kami untuk memproses permintaan tunjangan profesi guru golongan II,” kata Nursalam yang sedang berada di kantor BPKP saat dihubungi RADAR BONE, Selasa 6 September kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Rosalim Hab menambahkan, bahwa tunjangan sertifikasi guru golongan II segera dicairkan. “Sesuai dengan janji saya, kalau ada perintah Dirjen secara tertulis yang dikirim ke daerah, kami akan segera tindaklanjuti,” kunci Rosalim.

*ASKAR SYAM

To Top