Giliran Kepsek di Bone Mendesak – Radar Bone

benner-bupati-sinjai1
Berita Terkini

Giliran Kepsek di Bone Mendesak

q

Soal Pembayaran Tunjangan Sertifikasi

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Setelah guru golongan II di Kabupaten Bone sukses mendapat tunjangan profesi, kini giliran kepala sekolah ‘Kadaluarsa’ atau yang over masa tuga me-nuntut hal yang sama.
Kepala SMP Negeri 2 Barebbo, Muhammad Said, SPd mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk mempertanyakan nasib mereka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau guru golongan II bisa diberikan tunjangan, tentu para kepala sekolah juga bisa memperoleh hal tersebut, karena kepala sekolah dan guru golongan II sama-sama tenaga pendidik yang telah mengantongi SK dirjen,” ungkapnya.
Hal serupa jdiungkapkan Kepala SMP Negeri 6 Watampone Muhammad Rusdi, SPd, MPd. Rusdi mengatakan jabatan kepala sekolah tidak ada hubu-ngannya dengan pembayaran tunjangan profesi. “Tunjangan profesi dibayar karena guru telah mengantongi sertifikat pendidik dan mengajar minimal 24 jam perminggu,” ungkapnya.

BACA JUGA  BNK Rehabilitasi Delapan Pecandu Narkoba

Dukungan agar kepsek ‘kadaluarsa” dibayarkan tunjangan sertifikasinya juga datang dari PGRI Cabang Kecamatan Tanete Riattang Timur.  “Tidak ada alasan Dinas Pendidikan Bone untuk tidak membayarkan sertifikasi kepala sekolah, karena SK Dirjen mereka telah diterbitkan. Itu menandakan bahwa mereka berhak menerima sertifikasi,” jelas,

Drs Rahmat A Wahab, Ketua PGRI Cabang Tanete Riattang Timur.Menurut Rahmat, disdik tidak boleh memvonis, bahwa kepsek over masa tugas tidak berhak menerima tunjangan profesi dengan alasan melanggar Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Perlu diketahui bahwa di dalam Permen tersebut, tidak ada kaitannya dengan tunjangan profesi dengan jabatan kepala sekolah,” bebernya.

Lanjut dia, disdik tidak boleh kaku dalam menafsirkan aturan. “Kalau memang disdik takut, saya rasa cukup surat pernyataan saja dibuat, bahwa jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran, kepsek harus mengembalikan dana yang telah diterima,” tandasnya.Kepala SD Inpres 12/79 Macanang Drs Andi Mujahidin menambahkan, bahwa penahanan tunjangan sertifikasi bagi kepsek cuma terjadi di Kabupaten Bone.

BACA JUGA  Dua Jukung Modern Menembus Lautan di Pulau Jawa - Bali - Lombok

“Bayangkan hanya Bone saja yang bertindak seperti ini. Seharusnya disdik legowo, karena SK Dirjen yang menjadi syarat pembayaran sertifikasi kami telah diterbitkan,” kunci dia.

*ASKAR SYAM

Click to comment
To Top