Giliran Kepsek ‘Kadaluarsa’ Dapat Lampu Hijau – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Giliran Kepsek ‘Kadaluarsa’ Dapat Lampu Hijau

Kepala Sekolah yang over masa tugas datangi Dinas Pendidikan Bone mempertanyakan pencairan tunjangan sertifikasi, beberapa waktu lalu.

Soal Tunjangan Sertifikasi yang Tertahan

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Kepala sekolah ‘Kadaluarsa’ bisa bernafas lega. Pasalnya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI telah memberi lampu hijau terkait pembayaran tunjangan sertifikasi mereka.
Sekretaris Dinas Pendi-dikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd mengaku telah menghubungi Dirjen GTK melalui WhatsApp.
Hasilnya, kepala sekolah yang over masa tugas itu berpeluang dibayarkan tunjangan sertifikasinya. Tak hanya itu, guru PNS Golongan II yang berstatus CPNS periode Januari-Juni 2016, juga berhak menerima tunjangan sertifikasi.

“Kami sudah memperoleh jawaban, akan tetapi jawaban tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, karena menurut BPKP jawaban dari Dirjen GTK sifatnya individu bukan lembaga, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkapnya.
Namun demikian, kepala sekolah dan guru golongan II yang berstatus CPNS tidak perlu berkecil hati, karena pihak BPKP juga sepakat Disdik memproses pembayaran sertifikasi mereka jika ada bukti secara tertulis dari Dirjen GTK Kemendikbud. “Maka dari itu, untuk memperoleh jawaban tertulis tersebut, kami dari Disdik berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Dirjen GTK Kemendikbud,” jelas Nursalam seraya mengaku dalam perjalanan ke Jakarta saat dihubungi RADAR BONE, Senin 26 September kemarin.

Nursalam menilai tunjangan profesi kepala sekolah yang over masa tugas dan guru golongan II yang berstatus CPNS bakal dibayarkan. Namun demikian, dia tidak ingin gegabah dalam bertindak.
“Jumlah kepala sekolah yang over masa tugas dan guru golo-ngan II yang berstatus CPNS tidak sedikit, maka dari itu sebelum kita bertindak harus dulu ada dasar yang kuat karena jangan sampai menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari,” jelas Nursalam.

Dibeberkan Nursalam, jumlah kepala sekolah yang over masa tugas berkisar 500 orang. Dengan perincian kepala TK sekira 200 orang, Kepala SD sekira 300 orang, kepala SMP 20 orang dan SMA 10 orang. Belum lagi guru golongan II yang berstatus CPNS untuk tingkat SD berkisar 200 orang, SMP12 orang dan SMA 10 orang. “Jika ini dibayar, maka sekira Rp24 miliar uang akan beredar di Bone. Karena rata-rata kepala sekolah itu telah menyandang pangkat golongan IV dengan gaji Rp4-5 juta. Akan tetapi, jika kita bayar tanpa dasar, maka bisa menimbulkan persoalan hukum yang notabene kesalahan bayar yang mengakibatkan kerugian negara,” urai Nursalam.

Ketua MKKS SMP/MTs Kabupaten Bone Drs Amir B MPd mendukung langkah Disdik untuk menemui Dirjen GTK. “Selaku kepala sekolah yang over tentu kami sangat mendukung. Dan mudah-mudahan ada hasil yang diperoleh,” ujarnya.
Pihaknya siap mengutus perwakilan, kata Amir untuk mendampingi Disdik menemui Dirjen GTK. “Jadi kalau disdik menginginkan ada perwakilan dari kami, tentu kami siap mengirim satu orang dari kami,” katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten H Rony Nur, SSos. Menurut dia, saat ini keberadaan K3S Kabupaten direspon kepala sekolah di kecamatan.

“Bahkan teman-teman kepala sekolah berharap K3S kabupaten bisa mengambil langkah-langkah nyata supaya persoalan yang menimpa kepala sekolah yang over masa tugas segera bisa di-selesaikan,” imbuhnya.
Ketua PGRI Tanete Riattang Timur Drs Rahmat A Wahab kepada RADAR BONE meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bone agar tidak lagi mengulur waktu untuk terbang ke Jakarta.

“Lebih cepat lebih baik konsulta-sinya, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Jangan sampai kepercayaan guru terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tidak ada lagi,” ungkapnya.
Dia berharap guru guru golo-ngan II berstatus dan kepala sekolah ‘Kadaluarsa’ agar bersabar. “Waktu yang lama bukanlah penantian yang sia-sia, jika yang ditunggu datang jua,” tuturnya.

*ASKAR SYAM

To Top