Guru Golongan II ‘Gigit Jari’ – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Guru Golongan II ‘Gigit Jari’

Rapat kerja Komisi IV DPRD Bone, Kamis 2 Juni kemarin membahas polemik tunjangan sertifikasi guru PNS Golongan dua yang tidak dibayarkan

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Komisi IV DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bone dan perwakilan PNS golongan II membahas pembayaran tunjangan sertifikasi, Kamis 2 Juni kemarin. Hasilnya, disdik tetap kukuh menolak membayar dan Komisi IV meminta guru bersabar dengan dalih sudah sesuai petunjuk teknis.

Meski tahun sebelumnya pernah merasakan guyuran dana sertifikasi. Namun, tahun ini guru PNS golongan II terpaksa gigit jari. Dinas Pendidikan tetap menolak membayar tunjangan sertifikasi guru golongan II. Setidaknya ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IV dengan Dinas Pendidikan dan perwakilan guru PNS golongan II, kemarin.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Nursalam menegaskan, pembayaran tunjangan sertifikasi guru PNS golongan dua tak diatur dalam petunjuk teknis (Juknis), yakni Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan sertifikasi.
“Di juknis tersebut, diatur soal syarat guru penerima. Salah satunya di syarat nomor 5. Di situ diatur, guru penerima tunjangan sertifikasi adalah mereka yang bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru mulai tahun pelajaran 2016-2017,” ungkapnya.
Di samping itu kata dia, pada syarat nomor 18, bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya adalah calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80 persen dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun.
“Bagaimana dengan golongan dua CPNS, dalam juknis tegas diatur bahwa yang menerima hanya CPNS golongan III/a. Bagi yang sudah PNS golongan dua, penjelasan dari bapak Tagor Alamsyah Harahap (Kepala Bagian Program dan Peng-anggaran Dirjen GTK) pada rakor singkronisasi pembayaran TPG 16 Mei lalu menegaskan guru golongan dua menurut Permenpan Nomor 16 Tahun 2008 belum memiliki jabatan fungsional,” jelasnya.
Di Permenpan tersebut lanjut dia, diatur soal jabatan fungsional guru (Pasal 12). “Di situ diatur jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu guru pertama, muda, madya dan utama,” terangnya.
Jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kata dia, meliputi guru pertama yakni penata muda meliputi golongan ruang III.a dan penata muda tingkat 1 golo-ngan ruang III.b. Selanjutnya guru muda meliputi penata (Golongan ruang III.c) dan Penata tingkat 1 (Golongan ruang III.d). Berikutnya kata Nursalam, guru Madya meliputi pembina (Golongan ruang IV.a), pembina tingkat 1 (Golongan ruang IV.B) dan pembina utama muda (Golongan ruang IV.c).
Di atasnya, ada guru utama terdiri dari pembina utama madya (Golongan ruang IV.d) dan pembina utama (Golongan ruang IV.e).
“Jadi jelas, di permenpan soal jabatan fungsional guru tersebut, tidak diatur mengenai guru PNS golongan dua,” jelasnya.
Kalaupun ada daerah yang membayarkan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan pertama, kemungkinan kata Nursalam, pengelola dana tersebut belum mengetahui adanya juknis.
“Dan kalaupun triwulan kedua dibayarkan lagi, saya kira itu tindakan yang super berani. Kami tidak ingin dikemudian hari ada masalah saat diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Bone tak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan nasib guru golo-ngan II.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul berharap guru PNS golongan II memaklumi keputusan disdik tersebut. “Ini aturan dari pusat, bukan bupati yang membuat, DPRD apalagi disdik. Kita juga apresiasi langkah cepat bupati yang langsung bersurat ke dirjen guru dan tenaga kependidikan Kemendikbud dengan nomor surat 410/901/V/DP tertanggal 30 Mei yang isinya meminta dirjen kemendikbud meninjau ulang aturan tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada niat dinas pendidikan untuk tidak membayarkan tunja-ngan sertifikasi guru golongan dua. Karena adanya juknis yang mela-rang, tentu ini harus disikapi intansi terkait,” kuncinya.

 

* : ASKAR SYAM
To Top