Habiskan Ratusan Juta, Sapi ‘Melenggang’ dalam Kota – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Habiskan Ratusan Juta, Sapi ‘Melenggang’ dalam Kota

Seekor sapi yang dilepas pemiliknya menghalangi pengendara motor yang melintas di Jl Sungai Tangka, Sabtu 4 Maret lalu.

Melirik Penerapan Perda Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Setelah tujuh bulan berlalu, peraturan daerah (Perda) ketertiban umum dan ketertiban masyarakat hingga kini belum diterapkan secara maksimal. Ternak liar masih kerap ditemukan berkeliaran dalam kota. Bahkan, tak jarang meninggalkan jejak kotoran di atas aspal.

Askar Syam, Watampone

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) kembali menuai sorotan. Menghabiskan anggaran yang tidak sedikit mulai dari tahap perumusan, pengkajian (pembahasan) hingga penetapan, nyatanya di lapangan, pengaplikasian perda jauh dari harapan.

Contoh, penerapan perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Perda ini ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2016. Setelah setengah tahun berlalu, sejauh ini penerapannya masih lemah di tataran eksekusi instansi penegak perda dalam hal ini Satpol PP.

Diketahui, beberapa poin penting termaktub di perda tersebut, mulai dari penertiban THM (Tempat Hiburan Malam) sampai penertiban ternak yang berkeliaran di tempat umum.
Belakangan ini, kerap dijumpai ternak milik warga yang bebas dilepas pemiliknya, berkeliaran di jalan-jalan protokol di Kota Watampone.

Bahkan ternak tersebut sampai membuang kotoran di tengah jalan, seperti yang terjadi Senin, 6 Maret kemarin sekira pukul 05.30 Wita. Kotoran sapi ditemukan berceceran di Jl MH Thamrin, tak jauh dari kediaman dinas wakil bupati. “Saya kira sudah tidak ada sapi berkeliaran, karena sudah ada perda-nya,” tutur Amir, salah seorang pejalan kaki.

Bahkan, tak jarang ternak sapi milik warga, lalu lalang di depan Rujab Bupati Bone.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latief menegaskan, ada kelamahan dalam penerapan di Bone. Kelemahan yang dimaksud, ada di Satpol PP.

“Harusnya, ketika sudah ada payung hukumnya, langsung bergerak. Ini yang menurut saya menjadi kelemahan di instansi penegak perda,” ujar Saipullah.
Diketahui, untuk perumusan satu perda, menghabiskan anggaran Rp250 juta sampai Rp500 juta.

(*)

 

To Top